BANDUNG(EKSPOSnews): Koalisi Pendidikan Kota Bandung menilai penyelenggaraan pendidikan di kota tersebut masih belum sesuai dari Peraturan yang ada, baik Peraturan Daerah Kota, Provinsi atau Pusat.

Wakil Koordinator KPKB, Dwi Subawanto di Bandung, Selasa, 27 Desember 2011, mengatakan, dalam Perda Kota Bandung No 15 yang salah satu poinnya menyebutkan "memenuhi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan dasar dan menengah yang secara bertahap sesuai dengan Standar Nasional Pendidik,".

Menurut Dwi, hal itu tidak terwujud dalam kenyataannya karena masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan khususnya di sekolah dasar, kemudian terjadinya keterlambatan dan jeleknya kualitas pada pembangunan ruang kelas baru (RKB) di beberapa satuan pendidikan.

"Masih pula adanya ketimpangan sarana dan prasarana antar sekolah reguler dengan RSBI, dan masih banyaknya sekolah yang rusak," jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satu sekolah dasar negeri (SDN) di kota Bandung yang mengalami kerusakan kelas cukup parah, dan dari hasil pantauan di beberapa kelas di SDN Haurpancuh 1,2,3,4 mengalami kerusakan, baik kerusakan sedang hingga parah.

Terlihat salah satu kelas dimana atap kelas bolong-bolong bahkan menurut pengakuan salah seorang sisiwi bernama Nora bila hujan turun maka dikelasnya kerap bocor sehingga mengganggu kegiatan belajar ia bersama teman-temannya.

Pengakuan Adang Suryana yang merupakan guru pendidikan lingkungan hidup di SDN tersebut, bahwa pihaknya tengah mengajukan perbaikan tiga kelas yang sudah dinilai tidak layak lagi untuk melakukan kegiatan belajar-mengajar.

"Kita sudah mengajukan perbaikan ini pada Dinas Pendidikan Kota Bandung sejak 2008, kita ajukan untuk tiga kelas termasuk kelas yang atapnya bolong-bolong ini tetapi hingga kini belum ada jawaban dari Disdik," keluhnya.

Selain perbaikan kelas, ia mengatakan, dibutuhkan pula sarana prasarana di dalam kelas, seperti meja, bangku, papan tulis, lemari.

"Kelas untuk 700 siswa (dari empat sekolah) ini masih kurang sebenarnya, sehingga kita masih menggunakan sistem giliran yang diakibatkan kelas tidak mencapai sepuluh ruang sedangkan siswa begitu banyak," katanya.

Adang mengatakan, pihaknya pun mempersiapkan proposal baru yang akan diajukan untuk bisa memenuhi kebutuhan kelas bagi murid di empat sekolah tersebut.

"Rencananya kita mengajukan 20 kelas dan dibangun ke atas (tingkat) karena lahan kita pun terbatas yang hanya sekitar 1750 meter persegi," ujar Adang.

Ia berharap, Disdik segera merenovasi kelas-kelas yang sudah tidak layak untuk dijadikan aktifitas belajar mengajar itu karena diakuinya pihak sekolah khawatir bila atap ambruk kemudian menimbulkan korban.

Sementara itu, KPKB pun mengharapkan Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan reformasi birokrasi di Dinas Pendidikan kota tersebut karena dianggap gagal.

Adapun beberapa isi dari reformasi birokrasi itu ialah menyangkut agar menyempurnakan Perda, Perwal dan juknis Disdik Kota Bandung sebagai landasan hukun penyelenggaraan pendidikan di kota tersebut.

Memodernisasi birokrasi Disdik dengan optimalisasi pemakaian teknologi informasi dan komunikasi, mengembangkan budaya, nilai-nilai kerja dan prilaku yang positif, transparan dan anti korupsi, mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif.(antara)