BOGOR(EKSPOSnews): Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan mekanisme pembangunan ruang kelas baru lebih baik menggunakan sistem swakelola dibandingkan dengan proses tender.

"Kalau melalui proses tender terkena pajak 11-12 persen dan keuntungan bisnis 15 persen. Kami juga sangat yakin dengan sekolah sendiri yang pegang uang. Tidak ada ceritanya sekolah pingin berbuat jelek, tetapi ingin yang terbaik," katanya saat meninjau SMPN 1 Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Minggu, 27 November 2011.

Mendikbud menyebutkan, dengan swakelola dapat menghemat anggaran 25-30 persen.

Sebelumnya, Mendikbud meninjau pembangunan rehabilitasi ruang kelas di SMPN 3 Kragilan, SDN Kendayakan Kragilan, dan SDN Bayongbong. Ketiganya berada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke SMP PGRI Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Mendikbud menyampaikan, selain nilai riil yang digunakan lebih efektif dibandingkan dengan tender, ada keuntungan lain dengan menerapkan swakelola. Dicontohkannya, di SDN Kendayakan Kragilan, dengan dana rehabilitasi Rp196 juta untuk tiga lokal dapat menambah satu lokal untuk guru dan untuk sanitasi.

Keuntungan lainnya adalah dapat menciptakan lapangan kerja. "Setelah menerapkan sistem swakelola, berikutnya dilanjutkan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sekolah lebih tahu ruang kelas yang harus diperbaiki, serta kualitas perbaikannya," ujarnya.

Kepala Sekolah SMPN 3 Kragilan, Engkon, mengatakan sekolahnya mendapatkan bantuan rehabilitasi sebesar Rp600 juta untuk merehab empat kelas dan pembangunan dua ruang kelas baru.

"Target akhir Desember selesai, sehingga tahun ajaran semester genap sudah bisa dipakai," paparnya.

Sekolah-sekolah yang direhabilitasi di antaranya merupakan sekolah Inpres yang pembangunannya dimulai pada tahun 1970-an. Pada saat ini, telah memasuki era kerusakan baik rusak berat dan rusak ringan. Dari sebanyak 174.435 SD dan SMP baik negeri dan swasta, sebanyak 153.026 ruang kelas dalam kondisi rusak ringan dan berat.

Saat ini Pemerintah Pusat akan membangun kembali ruang rusak berat terdiri atas 110.598 ruang SD dan 42.428 ruang SMP.

Pada tahun ini, Pemerintah Pusat akan membantu pemerintah daerah membangun kembali ruang kelas rusak berat. Adapun jumlah ruang yang direhab sebanyak 6.721 ruang kelas SD dan 1.050 ruang kelas SMP. Sisanya akan dibangun pada tahun anggaran 2012.

Pemerintah pada tahun ini mulai mencanangkan Gerakan Nasional Penuntasan Rehabilitasi Gedung SD dan SMP 2011 dengan target akhir tahun 2012 tuntas seluruhnya.(antara)