PALANGKARAYA (EKSPOSnews): Ketua Bidang Pendidikan dan Latihan Persatuan Wartawan Indonesia Marah Sakti Siregar menyatakan Kalimantan Tengah berpeluang membuka Sekolah Jurnalis Indonesia (SJI) untuk meningkatkan kompetensi para wartawan.

"Saya melihat Kalteng sudah bisa membuka SJI, karena syaratnya sudah mencukupi, memiliki wartawan senior dan gedung sendiri," kata Marah Sakti di Palangka Raya, seperti dikutip Antara, Sabtu 1 Oktober 2011.

Ia mengatakan, sejak PWI pusat membuka SJI pada 2010, jumlah wartawan yang bersertifikat sebanyak 220 orang, mereka diharapkan menjadi wartawan profesional untuk bisa mengimbangi perkembangan media massa yang semakin pesat.

SJI merupakan kesepakatan antara UNESCO, Kementerian Pendidikan Nasional dan Persatuan Wartawan Indonesia, tujuannya untuk mewujudkan seorang wartawan profesional.

Saat ini, katanya, sudah ada empat daerah yang membuka SJI pada 2010, yakni Palembang, Samarinda, Semarang dan Bandung, sedangkan 2011 akan dibuka di Bandarlampung, Makassar dan Banjarmasin.

Ia mengatakan, PWI Kalteng selama ini selalu berkomitmen melaksanakan program yang sudah ditetapkan, karena masih ada beberapa cabang PWI di daerah lain yang belum bisa melakukannya.

"Ini terbukti dapat menyelenggarakan karya latihan wartawan," katanya.

Namun ia mengingatkan agar pola rekrutmen harus dimodifikasi agar pararel dengan standar kompetensi wartawan.

Ia mengatakan, standar kompetensi wartawan akan dimulai pada Februari 2012, salah satu tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan.

Wakil Gubenur Kalimantan Tengah H Acmad Diran menyambut baik akan diterapkan standar kompetensi wartawan pada 2012 sehingga kompetensi wartawan lebih meningkat.

Ia berjanji akan membantu anggaran dana untuk mendukung kegiatan peningkatan standar kompetensi wartawan atau SJI dengan mengusulkan ke DPRD Kalteng.

"Insya Allah kami akan berusaha memasukkan anggaran ke dewan, karena dari pandangan pemerintah, peran wartawan sangat penting," katanya.

Ia mengharapkan wartawan bisa menjadi mitra kerja pemerintah daerah terutama dalam menjalankan fungsi kontrol dan memberi solusi dalam menghadapi setiap masalah pembangunan," katanya.(ana)