Selasa, 29 Juli 2014
Follow: 
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kunjungi eksposnews.com dari HP Anda!
  • Anggota Dewan Pendidikan Sumut Nilai Sertifikasi Guru Tidak Profesional
    Senin, 15 Agustus 2011 | 05:51:45
    MEDAN(EKSPOSnews): Anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Ronald Naibaho menilai, pelaksanaan sertifikasi guru yang bertujuan meningkatkan kompetensi sekaligus kesejahteraan guru, belum berjalan secara profesional dan rawan terjadi kolusi, korupsi dan nepotisme.

    "Sertifikasi guru sebagai peningkatan kualifikasi guru, ternyata masih belum sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan dalam pelaksanaannya rawan terjadi praktik KKN (kolusi, korupsi dan nepotisme)," katanya di Medan, Minggu, 14 Agustus 2011.

    Praktik KKN dalam pelaksanaan sertifikasi guru, menurut dia, rawan terjadi mulai dari proses penjaringan, seleksi internal yang diselenggarakan Dinas Pendidikan kabupaten/kota hingga pemberian sertifikat profesi oleh perguruan tinggi yang mengasuh program studi ilmu pendidikan.

    Namun melalui praktik curang dan KKN, dia mensinyalir, kemungkinan tidak sedikit guru dapat diberi penilaian layak untuk mengikuti program sertifikasi dan akhirnya dinyatakan lulus.

    Penyimpangan dalam proses rekrutmen peserta program sertifikasi guru tersebut dikhawatirkan akan membuat tujuan sertifikasi yang diamanatkan oleh undang-undang dan dilaksanakan oleh pemerintah selama ini sulit mencapai sasaran.

    Padahal, katanya, sertifikasi guru bertujuan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, meningkatkan kesejahteraan guru, meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

    Untuk mewujudkan tujuan tersebut, lanjut dia, sertifikasi harus dilaksanakan secara jujur, transparan, berkualitas, akuntabel dan jauh dari praktik KKN.

    Selanjutnya, pembuatan instrumen ujian sertifikasi harus mewakili kompetensi yang semestinya dikuasai guru.

    Dia menambahkan, praktik curang dan KKN dalam pelaksanaan sertifikasi bisa diantisipasi manakala seluruh institusi penyelenggara sertifikasi, termasuk bagi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) dan perguruan tinggi yang mengeluarkan sertifikasi turut berkomitmen meningkatkan kompetensi guru.

    Ronald juga mengingatkan bahwa meski telah dinyatakan lulus sertifikasi dan telah menerima tunjangan profesi, bukan berarti guru yang bersangkutan telah memiliki kompetensi yang dipersyaratkan di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

    "Banyak guru yang telah lolos sertifikasi ternyata belum mampu menunjukkan peningkatan kompetensi yang signifikan," katanya.

    Bahkan, menurut mantan anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) itu, sertifikasi guru tampaknya masih belum membawa pengaruh yang berarti terhadap peningkatan mutu pendidikan dan prestasi siswa secara komprehensif di Indonesia, termasuk di sebagian wilayah Sumut.

    Karena itu, dia menyarankan kepada pemerintah dan lembaga legislatif agar mengevaluasi kinerja pelaksanaan program sertifikasi yang diproyeksikan tahun 2014 seluruh guru di Indonesia telah bersertifikasi.(an)

    Akses berita terbaru versi mobile di: m.eksposnews.com
    Leave your comment.
    Name*:
    Email*:
    Website:
    Comment*:
    : * Type the captcha!