Sektor Pendidikan di NTT Dapat Dana Rp96,79 miliar

Minggu, 21 November 2010 | 06:06:30
NET/ Ilustrasi

KUPANG (EKSPOSnews): Sektor pendidikan di Nusa Tenggara Timur (NTT) dialokasikan anggaran APBD I 2011 sebesar Rp96,79 miliar lebih untuk membiayai belanja tidak langsung sebesar Rp20,04 miliar lebih dan belanja langsung sebesar Rp76,74 miliar lebih.

Gubernur NTT Frans Lebu Raya di Kupang, Sabtu 20 November 2010, mengatakan, sektor pendidikan tersebut merupakan salah satu urusan wajib yang perlu dialokasikan anggaran baik dari APBN maupun dari APBD, apakah itu APBD provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam rancangan APBD I NTT 2011, katanya direncanakan anggaran sebesar Rp105,07 miliar lebih yang diarahkan untuk kegiatan prioritas seperti pemberian beasiswa dengan perincian Sekolah Menengah Pertama 21.000 siswa.

Berikut juga untuk membiayai 16.000 siswa Sekolah Menengah Umum, 11.000 siswa Sekolah Menengah Kejuruan, 900 siswa Sekolah Luar Biasa, dan 1.000 orang mahasiswa, beasiswa bagi mahasiswa kedokteran 101 orang, dokter muda 71 dan dokter ahli empat orang.

Selanjutnya beasiswa untuk pendidikan D III perawat, rehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMU/SMK/MA, peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Di samping itu juga bantuan biaya pendidikan S2 bagi 15 perguruan bagi dosen tiga perguruan tingi negeri dan swasta dan S3 bagi dosen tiga perguruan tinggi negeri dan swasta.

Selain itu anggaran itu juga akan digunakan sebagai dana bantuan guna memenuhi kualifikasi standar pendidikan starata satu, pengangkatan guru kontrak bidang studi dan guru TK/SD, serta pemberian hibah pada gerakan pramuka kwartir daerah NTT, Komite Olahraga Indonesia (KONI) dan dewan pendidikan.

Gubernur Lebu Raya mengatakan karena pendidikan urusan wajib, maka pada anggaran 2010 yang sedang berjalan ini, pemerintah pusat mengucurkan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebanyak Rp213 triliun untuk pendidikan.

"APBN 2010 sekitar Rp1,100 triliun, 20 persennya atau sekitar Rp213 triliun disalurkan bagi pendidikan," katanya.

Menurut dia, dana Rp213 triliun dari APBN 2010 digunakan untuk membenahi mutu pendidikan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia.

"Sebanyak 100 persen dana itu khusus digunakan untuk peningkatan pendidikan dan 60 persen untuk mutu dan sarana prasarana," kata Jazuli.

Anggaran pendidikan juga ditambah dengan dana alokasi khusus (DAK) kepada seluruh sekolah di Indonesia dari pemerintah tahun depan.

Adapun, kata Jazuli, dana pendidikan selain di salurkan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah diminta menyalurkan dana bantuan untuk pendidikan di wilayahnya masing-masing.

"Bantuan dana dari APBD pemerintah daerah harus juga dikucurkan guna peningkatan pendidikan, tidak mungkin hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat saja," jelasnya.

Dana Rp213 triliun diberikan bagi seluruh sekolah di propinsi, kota, kabupaten, daerah pemekaran baru, serta sekolah di wilayah pelosok yang sulit dijangkau.

Gubernur mengatakan anggaran demi anggaran yang dikucurkan pemerintah pusat dan daerah itu diharapkan mendorong mutu pendidikan berkualitas serta angka kelulusan setiap tahun meningkat.

Tingkat kelulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi NTT 2009 sebesar 70,02 persen dari jumlah siswa peserta Ujian Nasional (UN) sebanyak 38.006, sedangkan angka kelulusan tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 83,04 persen dari jumlah siswa sebanyak 8.942 orang.

"Kita berharap ada peningkatan pada 2010 ini dan karena itu perlu adanya pembenahan sarana prasarana yang pembagiannya belum dilakukan secara merata di semua daerah.

Selain itu, mutu dan kompetesni guru ke depan harus ditingkatkan, karena tidak semua guru di NTT bisa membuat bahan ajar sendiri. Hal itu terjadi, karena 60 persen guru di NTT hanya berpendidikan diploma empat, sedangkan saat ini kompetensi guru harus sarjana (S1).

"Untuk tingkatkan kompetensi guru, setiap kabupaten diminta lima orang guru mata pelajaran untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan, untuk menyelesaikan masalah pendidikan di NTT tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah atau sekolah, tapi juga termasuk masyarakat, orang tua dan guru itu sendiri. (an)

BERITA LAINNYA
18 Tahun LAM dan PK, Berjuang untuk Pendidikan
Kamis, 11 Desember 2014 | 05:56:59
Mahasiswa UGM Bikin Tablet untuk Tunanetra
Rabu, 3 Desember 2014 | 05:14:32
Ombudsman: Kurikulum 2013 Membebani Guru dan Siswa
Minggu, 30 November 2014 | 05:32:21
ITS Luncurkan Bus Listrik Pertama
Minggu, 23 November 2014 | 19:50:06
Sepeda Motor Siswa SMK Ini Ditenagai Tabung Gas 3 Kg
Jumat, 21 November 2014 | 07:21:09
Minat Baca Warga Jambi Kurang
Jumat, 21 November 2014 | 05:40:06
Beasiswa Riset untuk Jurnalis
Kamis, 20 November 2014 | 08:11:07
Universitas Andalas Miliki 138 Guru Besar
Jumat, 14 November 2014 | 15:12:33
Chevron Diminta Bangun Kembali SMA Rumbai
Jumat, 14 November 2014 | 09:44:01
BERIKAN KOMENTAR
Top