Dana BOP DKI Cair Rp1 triliun

Rabu, 24 Maret 2010 | 04:12:37
Ilustrasi
JAKARTA (EKSPOSnews): Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan dana Bantuan Opersional Pendidikan (BOP) dengan total Rp1 triliun, sudah diterima seluruh sekolah pada triwulan pertama 2010.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Taufik Yudi Mulyanto mengatakan, pencairan dana untuk sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, akan ditransfer pada akhir Maret 2010.
"Seluruh dana harus sudah ditransfer ke rekening masing-masing sekolah melalui Bank DKI pada akhir Maret 2010,” kata Yudi, Selasa (23/3).

Saat ini tercatat sebanyak 62 SMK, 117 SMA, 287 SMP, 30 SMP Terbuka dan 2.260 SD, yang akan menerima dana BOP. Dana subsidi BOP sekitar Rp 1 triliun digunakan untuk membantu 6.974 siswa. Jumlah tersebut meningkat 10 persen dari 2009 sebesar Rp963 miliar.
Meningkatnya alokasi anggaran ini lantaran subsidi bagi siswa di tingkat SMA sederajat ditambah. Semula Rp 25 ribu per siswa per bulan, kemudian tahun ini sebesar Rp75 ribu per siswa per bulan.    

Siswa di tingkat SD, BOP diberikan sebesar Rp 60 ribu per siswa per bulan. Untuk SMP sederajat sebesar Rp110 ribu per siswa per bulan dan SMK Rp150 ribu per siswa per bulan.

Sedangkan bagi siswa TKBM, BOP hanya diberikan kepada siswa yang berasal dari Jakarta dan berinduk pada sekolah berstatus negeri.

BOP langsung ditangani suku dinas pendidikan dasar (sudin dikdas) dan suku dinas pendidikan menengah tinggi (sudin dikmenti) di wilayah masing-masing. "Sudin ini akan mendata berapa sekolah yang akan diberikan BOP,” tambah Taufik.

Dana BOP yang langsung ditransfer ke rekening sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah masing-masing sekolah.  Prosedur untuk mendapatkan aliran dana BOP, kepala sekolah harus melakukan pendataan jumlah murid lalu membuat surat permohonan bantuan diatas materai.

Kemudian hasil pendataan dan surat permohonan diserahkan kepada Kantor Kecamatan untuk direkapitulasi. Selanjutnya Camat menyerahkan hasil rekapitulasi jumlah sekolah dan murid penerima BOP ke sudin dikdas dan sudin dikmenti.

Untuk meminimalisir mark up, jumlah siswa dari sekolah penerima, akan dilakukan survei dari sudin dikdas dan dikmenti ke sekolah. Jika terjadi kelebihan jumlah murid dari data yang diserahkan, maka kelebihan dana harus segera dikembalikan dan kepala sekolah akan dikenakan sanksi administrasi.

Sedangkan untuk transparansi BOP yang sudah diterima, pihak sekolah diwajibkan menempelkan jumlah dana yang diterima di papan pengumuman sekolah. Selain itu, dana BOP harus dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS).
"Jika tidak dilakukan, kepala sekolah melakukan pelanggaran," ujarnya. (vn)

BERITA LAINNYA
Murid di Jakarta Selatan Laporkan Kepala Sekolah
Selasa, 30 September 2014 | 12:47:22
Pendidikan Usia Dini Perlu Didukung
Selasa, 30 September 2014 | 05:30:15
Onno W Purbo Beri Kuliah IT Online Gratis
Selasa, 30 September 2014 | 04:10:13
Dosen IPB Masuk Nominasi Bursa Rektor UI
Sabtu, 27 September 2014 | 20:12:54
Mahasiswa Minta Dana BOS Aceh Barat Diaudit
Kamis, 25 September 2014 | 20:41:13
Naskah Kuno Sumber Karakter Masyarakat
Rabu, 24 September 2014 | 07:23:58
Siswa SMK 11 Muarojambi Belajar di Lantai
Rabu, 24 September 2014 | 02:47:13
Juara OSN-LKS dapat Bonus Rp42 Juta
Selasa, 23 September 2014 | 05:51:13
BERIKAN KOMENTAR
Top