• Home
  • Nasional
  • DPR Tinjau Tambang Emas Ilegal di Solok Selatan

DPR Tinjau Tambang Emas Ilegal di Solok Selatan

Jumat, 3 Mei 2013 | 15:31:41
SOLOK (EKSPOSNews): Komisi VII DPR RI menyisir lokasi penambangan emas ilegal di kawasan Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Sumatra Barat. Tim menemukan ratusan mesin kapal sebagai alat pengeruk tambang emas masih beroperasi di sepanjang sungai ini. Penambangan ini mengakibatkan aliran sungai tercemar. Padahal itu tidak menambah pemasukan pada pendapatan asli daerah (PAD) Solok Selatan.

Tim Komisi VII DPR dan Pemerintah Solok Selatan menyisir sepanjang aliran Sungai Batanghari, menggunakan perahu mesin, Kamis (2/5) kemarin. Tim menemukan ratusan mesin penyedot materil tambang emas. Selama ini aktivitas mereka belum mendapatkan izin atau ilegal.

Akibat penambangan ilegal ini, kawasan Batanghari rusak parah. Selain pada aliran sungai karena pengerukan, aktivitas itu juga mencemarkan sungai karena yang digunakan penambang liar berupa zat kimia berbahaya.

Menurut Sutan Bathoegana, Ketua Komisi VII DPR, keberadaan penambang ilegal itu pun tidak menggenjot PAD Solok Selatan. Karena itu, Sutan mengatakan, DPR akan mendesak menteri terkait agar penambang di kawasan ini ditertibkan dengan aturan yang berlaku.

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria yang ikut dalam rombongan, mengatakan, kegiatan penambangan di sepanjang aliran ini sudah berlangsung lama. Mereka banyak menggunakan alat berat dan dibekingi aparat sehingga sulit untuk ditertibkan. Di sini juga didapati sebuah perusahaan milik warga negara China.

Sementara itu, penambang liar mengaku tara-rata setiap mesin penyedot mendapatkan minimalnya 10 gram hingga satu kilogram per-hari. (metrotv)

BERITA LAINNYA
4 Warga Mukomuko Tewas Tenggelam
Jumat, 24 Juli 2015 | 10:19:31
Kapal Pesiar MV Quest 1 Tenggelam di Mentawai
Kamis, 23 Juli 2015 | 11:59:43
Kasus Tolikara Jangan Terlalu Dibesar-Besarkan
Selasa, 21 Juli 2015 | 16:14:02
Pintu Gereja di Purworejo Dibakar OTK
Selasa, 21 Juli 2015 | 06:57:59
ASDP Batam Penuh Sesak
Minggu, 19 Juli 2015 | 06:53:43
Warga Pulau Terdepan Tak Perlu Direlokasi
Sabtu, 18 Juli 2015 | 05:58:28
BERIKAN KOMENTAR
Top