BANDARLAMPUNG (EKSPOSnews): Ratusan wartawan yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Lampung berunjuk rasa untuk menuntut Penjabat Bupati Mesuji Albar Hasan Tanjung dicopot, karena dia telah melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap wartawan saat meliput.

"Pelecehan terhadap profesi jurnalis saat ini masih saja terus terjadi di Lampung, bahkan pada awal tahun 2012 sudah terjadi lagi dan sayangnya yang melakukan adalah seorang pejabat," ujar Koordinator Aksi Solidaritas, Taufik Wijaya, di sela-sela unjuk rasa di Kantor Gubernur Lampung, Senin 30 Januari 2012.

Menurut dia, jurnalis itu bukannya binatang dan teroris sehingga tidak perlu dicaci-maki dengan kata-kata tidak menyenangkan, apalagi caci maki itu dilontarkan seorang pejabat.

"Penjabat Bupati Mesuji tersebut telah melakukan penghinaan terhadap profesi jurnalis saat melakukan peliputan di daerah itu," katanya di sela-sela aksi yang diikuti anggota PWI dan AJI setempat.

Hal tersebut, lanjutnya, terjadi ketika adanya pemberitaan yang menyebutkan adanya "Dua Kubu Gelar Demo" menuntut percepatan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih.

"Pemberitaan tersebut sudah sesuai dengan fakta di lapangan, bahkan bukti rekaman dan foto dari aksi itu juga ada sehingga tidak benar kalau dikatakan tidak sesuai fakta," kata Petrus Segan Simanjuntak, wartawan yang merasa telah dilecehkan tersebut.

Ia menambahkan, kalau memang tidak benar dan memiliki fakta sendiri, maka ia mempersilakan yang bersangkutan untuk mengajukan hak jawab karena prosedurnya sudah ada dan tidak main kasar, apalagi pelakunya seorang pejabat.

"Kami akan melanjutkan kasus ini ke pihak kepolisian karena pihak Pemprov Lampung baru akan menindaklanjutinya," ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lampung, Wakos, menyesalkan di era reformasi masih saja terjadi perlakukan yang tidak menyenangkan kepada jurnalis.

"Pemerintah sudah menetapkan dalam UU mengenai kebebasan pers, namun oknum-oknum itu sediri yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus ditindak tegas," ujarnya.

Ia menambahkan, selama seluruh pemberitaan yang dilakukan sudah sesuai fakta di lapangan, tentunya tidak bisa dikatakan telah menyalahi aturan, bahkan apabila terdapat narasumber yang tidak berkenan dengan pemberitaan tersebut dapat mengajukan hak jawab.

"Jadi, tidak perlu melontarkan kata-kata buruk hingga 'isi kebun binatang' terucap semua. Kami kira tidak sepantasnya seorang Penjabat Bupati melontarkan kata-kata kasar tersebut, maka perlu adanya penyelesaian secara tegas agar tidak terulang," katanya.

Sementara itu, Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi, menyayangkan kejadian pelecehan wartawan masih saja terjadi di provinsi ini, padahal kegiatan jurnalis sepenuhnya dilakukan berdasarkan kaidah hukum yang berlaku.

Untuk itu, ia mengharapkan, Gubernur Lampung dapat menyikapi hal tersebut agar tidak ada lagi kasus serupa sehingga mengakibatkan hubungan antara media dan pemerintahan menjadi tidak baik.

"Saya harap pemerintah menyikapi permasalahan ini dengan tegas, bahkan kalau perlu Penjabat Bupati Mesuji dicopot dari jabatannya," kata dia.(antara)