MEDAN (EKSPOSnews): Wakil Wali Kota Tanjung Balai Rolel Harahap mengatakan, pihaknya ingin menekan angka kemiskinan masyarakat di daerah itu di bawah 10 persen dalam lima tahun.

"Hal tersebut adalah target yang ingin dicapainya hingga akhir jabatan pada tahun 2016," katanya di Medan, Senin 23 Januari 2012.

Menurut Rolel, dibawah kepemimpinan Wali Kota Tanjung Balai Thamrin Munthe, pihaknya memiliki tanggung jawab besar karena daerah itu dikenal sebagai kota termiskin di Sumut.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi di Tanjung Balai yang hanya mencapai angka 4,93 persen yang berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional 6,5 persen dan rata-rata pertumbuhan Sumut sebesar 6,7 persen.

Karena itu tidak mengherankan jika angka kemiskinan di Tanjung Balai cukup tinggi, yakni mencapai angka 16 persen lebih dengan jumlah penduduk sekitar 156 ribu jiwa.

"Angkanya jauh diatas persentase nasional, yakni 12,5 persen dan persentase Sumut 11,33 persen," katanya.

Namun, kata Rolel, pihaknya menyadari upaya menekan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen tersebut tidak mudah, apalagi jika dikaitkan dengan pengalaman yang dilakukan pemerintah di daerah itu.

Ia mencontohkan angka kemiskinan di Sumut yang mencapai 16 persen lebih pada tahun 1999 yang tetap diatas 10 persen hingga 2011.

Meski berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Sumut selama 10 tahun lebih, tetapi persentasenya masih diatas 10 persen.

"Sedangkan Pemkot Tanjung Balai diamanahkan untuk menekan angka kemiskinan di bawah 10 persen dalam lima tahun," katanya.

Ia mengatakan, untuk merealisasikan amanah tersebut, Pemkot Tanjung Balai berupaya mencari program yang "luar biasa" untuk dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2012.

Pertimbangan itu juga yang menyebabkan pembahasan R-APBD 2012 Tanjung Balai masih belum tuntas hingga menjelang akhir Januari.

Ketika dipertanyakan tentang kemungkinan "penalti" atau sanksi dari pemerintah pusat atas keterlambatan pengesahan APBD itu, Rolel mengakui aspek tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan yang dilakukan.

"'Penalti' itu akan menjadi perhatian DPRD dan Pemkot Tanjung Balai," kata Rolel yang juga mantan Ketua DPD KNPI Sumut.

Ia juga membantah adanya ketidakcocokan antara DPRD dan Pemkot Tanjung Balai terkait belum tuntasnya pembahasan R-APBD 2012 yang direncanakan sekitar Rp400 miliar lebih itu.

"Bukan ketidakcocokan, tetapi karena kita ingin memiliki program yang benar-benar mampu meningkatkan perekonomian masyarakat," katanya.(antara)