MEDAN(EKSPOSnews): Pembangunan jembatanlayang( flyover) Jamin Ginting saat ini memasuki proses tenderdi Jakarta. Dijadwalkan bulan depan peletakan batu pertama sudah dapat dilakukan, sehingga proyek yang bertujuan untuk memperlancar arus lalu lintas dari arah Medan menuju luar wilayahkotabisa segera dimulai.

Kepastian ini didapat setelah Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Syaiful Bahri bertemu dengan Direktur Bina Pelaksanaan Wilayah I, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Asep Sudarjat, Kamis 19 Januari 2012. Menurut Syaiful, persoalan yang masih menggantung adalah proses konsinyasi tiga persil lahan yang belum diganti rugi.

Hingga kini Pemko belum menyerahkan konsinyasinya ke Pengadilan Negeri (PN) Medan lantaran anggaran untuk ganti rugi belum turun. ”Tahun lalu setelah tutup buku, anggaran itu tidak terserap lalu kita kembalikan ke pusat. Makanya,kita tunggu dulu anggarannya turun baru kita serahkan konsinyasinya ke PN Medan,” tegas Syaiful.

Pun demikian,kata dia,persoalan ini dipastikan tidak akan menghambat rencana pembangunan fly over. Karena pembangunan fly over Jamin Ginting merupakan amanat Perda No 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Medan 2011-2031. Sesuai perda itu, fly over Jamin Ginting yang terletak di Kelurahan Kuala Bekala,Kecamatan Medan Johor ditetapkan sebagai bagian dari sub pusat pelayanan Medan Selayang.

Sejauh ini, total persil yang dibebaskan sudah sebanyak 130 persil.Dan untuk pembebasan tanah selebar 10 meter yang terbagi atas lima meter pada sisi kiri dan lima meter di sisi kanan jalan. Proyek pembangunan ini akan dibiayai oleh pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum,dalam hal ini Ditjen Bina Marga.

Kasatker Metropolitan Balai Jalan dan Jembatan, Kementrian PU Wilayah Sumut Simalatua Sinaga men-gatakan, biaya pembangunan jembatan layang tersebut sejauh ini masih dalam proses di pemerintah pusat. Pihaknya sudah mengajukan anggaran kepada Kementerian PU untuk selanjutnya diteruskan ke Menteri Keuangan, dengan total anggaran Rp120 miliar. ”Anggaran yang akan dikucurkan oleh pemerintah pusat tinggal menunggu persetujuan saja. Dikarenakan kontrak anggaran tersebut multiyears. Jadi anggaran itu bukan tahunan,” jelasnya.(sindo)