PADANG ARO (EKSPOSnews): Wakil Bupati Solok Selatan Abdul Rahman mengatakan, keberhasilan pemerintahan bukan semata diukur dari pendapatan asli daerah, tapi sejauhmana melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

"Pemerintahan yang berhasil bukan semata-mata diukur dari meningkat PAD, tetapi bagaimana melayani masyarakat secara optimal dan meningkatkan kesejahteraan mereka," katanya di Padang Aro, Sabtu 14 Januari 2012.

Dia menyebutkan, banyak contoh daerah yang sedikit memiliki potensi sumber-sumber PAD namun berhasil dalam memberikan pelayanan optimal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga pemerintahannya dibilang berhasil.

"Akses-akses pelayanan masyarakat coba kita tingkatkan serta mempermudah, mulai dari akses pendidikan, pelayanan umum, perizinan dan administrasi kependudukan, kesehatan, serta akses peningkatan perekonomian masyarakat," ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat, menurut dia, Pemkab Solok Selatan mendorong masyarakat untuk mampu mengelola potensi yang ada, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan memberikan bantuan mulai dari benih, bibit, perbaikan irigasi, pembuatan jalan ekonomi serta pemanfaatan teknologi tepat guna.

"Kita juga mendorong masyarakat Solok Selatan yang mayoritas petani untuk lebih melek teknologi dan ilmu, baik yang diperoleh dari penyuluh, pelatihan, pameran, maupun dari para ahli di instansi terkait atau universitas," katanya.

Kendati demikian, menurut dia, Pemkab Solok Selatan tetap berupaya meningkatkan PAD dengan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang sah.

"Kita telah mendata sumber-sumber PAD yang ada dan akan kita optimalkan penerimaannya, termasuk dengan rencana menghidupkan kembali Perusda yang saat ini masih dalam proses pemilihan dewan direksi," katanya.

Dia menyebutkan, pada tahun ini dirinya memproyeksikan penerimaan PAD Solok Selatan bakal naik dari Rp15 miliar menjadi Rp30 miliar.

Terkait target PAD tahun 2012 yang ditentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat sebesar Rp45,1 miliar, pihaknya meminta dievaluasi kembali.

"Penetapan target itu belum final, karena baru ditentukan pada pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) 2012. Saat pembahasan Rancangan APBD 2012, kita minta target itu dievaluasi kembali sehingga sesuai dengan potensi yang ada," sebutnya.(antara)