Sabtu, 26 Juli 2014
Follow: 
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kunjungi eksposnews.com dari HP Anda!
  • Kutipan di SMP 1 Pematang Bandar Diadukan ke Kejari Simalungun
    Selasa, 6 September 2011 | 21:29:22

    PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews): Akibat melakukan pengutipan dari orang tua siswa, Ketua Komite Sekolah dan Bendahara SMP Negeri 1 Pematang Bandar dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalungun dengan dugaan tindak pidana korupsi. Diduga ada praktik persekongkolan dilakukan, dan sudah dilaporkan Wakil Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Adelbert Damanik dan Wakil Sekretaris, ke Kejari Simalungun pada 23 Agustus 2011 lalu.

    Menurut Ketua DPP LSM Macan Habonaron, Jansen Napitu, Selasa 6 September 2011, pengaduan pihaknya sesuai dengan surat laporan No 33/DPP/MCN HABONARON/Sim/VIII/2011 perihal laporan pengaduan tindak pidana korupsi yang ditujukan ke Kejari Simalungun dirinci besarnya dana yang dikutip dan ortu siswa dan dilampiri bukti-bukti.

    Dijelaskan, pengutipan yang dilakukan dari kelas VII 306 orang x Rp70.000 = Rp21.420.000. Dari kelas VIII 301 orang x Rp60.000 = Rp18.060.000, dari kelas IX 304 orang x Rp50.000 = Rp4.790.000 dan total keseluruhan Rp59.470.000. Dalam pertanggungjawaban penggunaan uang Komite tersebut, untuk pembelian kursi plastik @Rp85.000x75 buah = Rp23.375.000, meja belajar @Rp350.000x80 buah =Rp28.000.000, administrasi penebusan mobiler Rp3 juta, adminstrasi Komite Rp600.000, jasa pengutipan iuran Komite Rp250.000 x 12 bulan =Rp3 juta, upah tukang+belanja paku+rehab kursi meja rusak =Rp1.500.000 dengan total keseluruhannya Rp59.475.000.

    “Dari uraian pertanggungjawaban uang komite tersebut, Macan Habonaron menduga telah terjadi semacam persekongkolan. Diduga terjadi mark-up harga pembelian meja dan kursi, dengan bukti besarnya biaya adminstrasi penebusan mobiler mencapai Rp3 juta. Sedangkan untuk adminstrasi penebusan ini tanpa dana karena barang milik pemerintah,” jelasnya.

    Jansen menuturkan, pembelian mobiler seharusnya dapat menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan dana SSN. Namun karena Komite Sekolah mengutip dana, maka kuat dugaan terjadi tumpang tindih anggaran. Dikatakan, sebagai data atau barang bukti permulaan (buper) atas adanya indikasi pidana korupsi dalam kasus ini, turut dilampirkan laporan pertanggungjawaban keuangan Komite Sekolah, pengutipan dana dan undangan rapat kepada orangtua siswa.

    LSM Macan Habonaron juga menduga pihak Komite dan Bendahara Sekolah telah melakukan pelanggaran UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, UU No 31 tahun 1999 pasal 2, pasal 3 dan pasal 5 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disatukan dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No 31 tahun 1999.

    Kepala Kejari Simalungun, Polin Sitanggang melalui Kepala Sekti Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Edmon Purba, membenarkan pihaknya telah menerima laporan pengaduan dari LSM Macan Habonaron. Menurut Edmon, pihaknya sedang melakukan tahap klarifikasi dengan cara memanggil pihak sekolah. (js)


    Akses berita terbaru versi mobile di: m.eksposnews.com
    Leave your comment.
    Name*:
    Email*:
    Website:
    Comment*:
    : * Type the captcha!