Minggu, 20 April 2014
Follow: 
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kunjungi eksposnews.com dari HP Anda!
  • RUU Perlu Akomodir Tunjangan Aparat Desa
    Jumat, 22 April 2011 | 20:49:40
    SEI RAMPAH (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, berharap RUU tentang Desa mengakomodir tunjangan penghasilan aparatur perangkat desa pada APBN maupun di dalam anggaran Badan Permusyawaratan Desa.
       
    "Melalui Rancangan Undang-Undang tentang Desa ini nantinya dapat diusulkan mengenai TPAPD (Tunjangan Penghasilan Aparatur Perangkat Desa)," kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Ifdal di Sei Rampah, Jumat 22 April 2011.
       
    Disebutkannya, Pemkab Serdang Bedagai (Sergai) dalam acara dialog dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatera Utara (Sumut), Rahmat Shah di kantor Bupati Sergai baru-baru ini juga telah merekomendasikan agar TPAPD turut dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa.
       
    Usulan memasukkan TPAPD dalam RUU tentang Desa, menurut dia, diyakini merupakan langkah strategis meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan optimal kepada warga masyarakat.
       
    Selain TPAPD, lanjut Ifdal, Pemkab Sergai juga merekomendasikan 10 poin materi RUU tentang Desa, antara lain standar penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sesuai dengan Upah Minimal Regional Kabupaten (UMRK), mengalokasikan dana APBN bagi tunjangan akhir jabatan kepala desa (Jaminan Purnabakti) dan mengatur wewenang camat terhadap desa.
       
    Pemkab Sergai hingga kini telah mengangkat 237 orang sekretaris desa (Sekdes) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
       
    "Dari 259 orang sekretaris desa di Serdang Bedagai, sebanyak 237 diantaranya kini sudah berstatus PNS," paparnya.
       
    Dia menambahkan, dalam pasal-pasal RUU Desa perlu diamanatkan bahwa pemerintah pusat mengalokasikan secara rutin sebagian anggaran untuk mendukung program pembangunan di perdesaan demi kemajuan pemerintahan desa dan masyarakatnya.
       
    Dia membenarkan, program dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Sergai saat ini lebih menitikberatkan kepada pembangunan desa.
       
    Karena itu, kata Ifdal, kualitas dan kinerja Sekdes sebagai ujung tombak terdepan yang bertugas membantu kepala desa perlu lebih ditingkatkan, terutama dalam hal optimalisasi pelayanan publik di bidang pemerintahan, pembangunan dan adminsitrasi yang dibutuhkan masyarakat.(an)

    Akses berita terbaru versi mobile di: m.eksposnews.com
    Mudah2 an Pemerintah lebih maksimal memperhatikan pembangunan sistem pemerintahan desa dan desanya...

    www.ppdi.or.id

    http://www.facebook.com/home.php#!/group.php?gid=314208800345

    Leave your comment.
    Name*:
    Email*:
    Website:
    Comment*:
    : * Type the captcha!