Sabtu, 26 Juli 2014
Follow: 
Media, Indonesia, berita Indonesia, foto Indonesia, portal Indonesia, berita terkini, berita ekonomi, berita bisnis, berita olahraga, berita hiburan, berita lingkungan, berita politik, rss feed, galeri foto,medan kini,terkini,medan, sumatera utara,sumut,nasional,ekonomi,sosial,budaya
Kunjungi eksposnews.com dari HP Anda!
  • Empat Tahun Diusul DPM, Izin Pinjam Pakai Hutan Lindung di Dairi Tidak Kunjung Terbit
    Selasa, 29 Juni 2010 | 20:54:04
    Empat Tahun Diusul DPM, Izin Pinjam Pakai  Hutan Lindung di Dairi Tidak Kunjung Terbit
    Sarif

    MENYUSUT: Tim Komisi B DPRD Sumut  foto bersama manajemen PT Dairi Prima Mineral saat meninjau sejumlah peralatan kerja dan material konstruksi yang mulai menyusut akibat terpanggang terik matahari di Parongil Kabupaten Dairi. PT DPM memilih berhenti sementara menyusul belum diperolehnya izin eksploitasi dan eksplorasi, Selasa (29/6). (sarif)

    SIDIKALANG (EKSPOSnews): Penerbitan izin pinjam pakai hutan lindung seluas 37 hektare di kawasan register 66 Batu Ardan, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi, Sumut sangat dinantikan PT Dairi Prima Mineral (DPM).

    Semua persyaratan formal baik rekomendasi bupati maupun gubernur telah dilengkapi.  Izin dimaksud merupakan pintu masuk bagi eksploitasi penambangan seng (Zn)  dan timah hitam (Pb). Namun, sejak tahun 2006 hingga saat ini, payung hukum dimaksud belum juga diperoleh dari pemerintah.

    Akibatnya, Selain terkendala dalam eksploitasi, perpanjangan izin eksplorasi juga belum diterima. Alhasil, aktivitas  perusahaan kini berhenti. Demikian diterangkan Settel Karo-Karo, Manajer Land Acquatition PT Dairi Prima Mineral (DPM) kepada tim Komisi B DPRD Sumut diketuai Layari Sinukaban saat kunjungan lapangan, Selasa 29 Juni 20010.

    Konsekwensi penghentian sementara,  ratusan karyawan terpaksa di PHK. Dampaknya, ekonomi warga yang sebelumnya menggeliat kembali ke kondisi awal. Keputusan pahit manajemen demi efisiensi tidak dapat dihindarkan. Padahal, jika ditinjau dari situasi riil  kawasan dimaksud, sesungguhnya tinggal dua persen saja yang masih berbentuk hutan. Selebihnya digarap masyarakat, bahakan di tengah kawasan hutan lindung  itu, terbit pula sertifikat buatan BPN (Badan Pertanahan Nasional).

    Kasusnya tergolong pelik, dimana hutan  juga diklaim sebagai tanah ulayat. Menurut Karo-Karo didampingi Manajer Hubungan Pemerintahan  Mazmur Tambunan dan Manajer Sumber Daya Manusia Carlof Sitompul, penegakan hukum dan pengawasan  relatif lemah.

    Begitu pun, andaikan  izin pinjam pakai  didapat, pihaknya senantiasa mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga tidak menimbulkan konflik. Modelnya berupa pemberian kompensasi tanaman  dan modal kerja. Ditambahkan, selama ini  investasi sosial telah dilakukan melalui aplikasi pengembangan kemasyarakatan, yakni  pembukaan kursus pendidikan bahasa inggris, rehabilitasi sekolah, bimbingan teknis pertanian dan  perbaikan infrastruktur. Sejak kehadiran perusahaan tahun 1998, PT DPM  sudah menanamkan  modal sekitar Rp1,5 triliun.

    Walau penuh tantangan, Karo-karo menyebut, optimis dari sisi  perhitungan ekonomi. Eksploitasi dapat berlangsung selama 16 tahun dengan produktivitas 1 juta ton per tahun. Kandungan prospek Anjing Hitam di Desa Sopokomil tercatat 6,6 juta ton,  sedang di Lae Jehe  estimasi potensi mencapai 11 juta ton. Kualitas tambang  masuk kategori terbaik di Indonesia yakni Zn sebanyak 14,6 persen, Pb 8,8 persen dan Ag (mas) 10,8g/ton. Dia menggaransi, bahwa  Kabupaten Dairi bakal menjadi pemilik PAD (pendapatan asli terbesar) dari kontribusi royaltyi. Dari total 18,1 miliar dolar kewajiban kepada negara, pemerintah Sumut mendapat 8,7 miliar dollar dan  daerah otonom dimaksud menerima 5,8 miliar dollar. Eksistensi investor juga disertai dampak ikutan lain yang membangkitkan kesejahteraan masyarakat.

    PRIHATIN

    Harlen Purba, Kepala Bidang Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Sumut menjelaskan, peluang  memperoleh  izin pinjam pakai sudah terbuka. Hal itu disampaikan menyusul terbitnya PP (peraturan pemerintah) nomor 10 tahun 2010. Layari, Richard Eddy Lingga, Bustami, Syahrial Harahap, Washington Pane, Taufik Hidayat dan anggota dewan lainnya memberi apresiasi atas komitmen  manajemen terhadap pemberdayaan warga lokal. Anggota legislatif salut atas investasi sosial yang dilakukan jauh-jauh  hari sebelum eksploitasi.

    “Ini modal besar guna meyakinkan  pejabat di departemen terkait” tandas Layari dan Bustami. Guna menggolkan  izin dimaksud, dewan menyatakan dukungan penuh termasuk  menyuarakan langsung kepada Menteri Kehutanan. Hanya saja, diingatkan,  dampak negatif semisal pengolahan limbah harus mendapat atensi khusus. Sebab, ujar Richard, penduduk Bonian, Kecamatan Silima Pungga Pungga telah mengungkapkan kecemasan mengenai dampak lingkungan yang bakal muncul.

    Richard mengaku prihatin melihat kerusakan jalan Sidikalang-Parongil. Langkah manajemen  yang semula menanggung biaya perawatan tidak dapat disalahkan sebab hal itu juga menyangkut penambahan biaya. Buat apa dipelihara kalau  izin tidak kunjung diterbitkan.

    Washington mengutarakan, kondisi hutan bukan menjadi alasan untuk mempermudah  penerbitan izin pinjam pakai. Walau gundul, sepanjang statusnya  memang hutan lindung, pelepasan merupakan syarat mutlak.

    Mazmur  menuturkan, menyusul  penghentian itu,  alat berat dan material konstruksi mulai menyusut. Padahal, setelah eksplorasi tahap pertama rampung, manajemen  telah siap melangkah ke tahap  eksploitasi sistem bawah tanah. Direncanakan,  konsentrat nantinya diekspor melalui Pelabuhan Kuala Tanjung. (sarief)



    Akses berita terbaru versi mobile di: m.eksposnews.com
    Leave your comment.
    Name*:
    Email*:
    Website:
    Comment*:
    : * Type the captcha!