PHNOM PENH (EKSPOSnews): Pernahkah Anda membayangkan jika 1,7 juta mayat bergelimpangan di satu negara?

Kamboja, sebuah negara di Asia Tenggara ketika dipimpin rezim Pol Pot menjadi ladang pembantaian manusia antara 1975 sampai 1979. Selama lima tahun itu, pembunuhan besar-besaran (genosida) dilakukan rezim komunis itu.

Mantan Presiden Kamboja dalam pemerintah Khmer Merah mulai diadili oleh Pengadilan Kejahatan Perang dukungan PBB, Jumat (18/12) atas tuduhan terlibat pembunuhan besar-besaran.

Dia adalah pemimpin paling senior Khmer Merah menghadapi tuduhan-tuduhan sehubungan dengan tewasnya 1,7 juta orang selama pemerintahan teror ladang pembantaian periode 1975-1979.

Tuduhan-tuduhan yang sama juga dikenakan Rabu terhadap "Saudara Nomor Dua" Nuon Chea dan mantan Menteri Luar Negeri Ieng Sary atas peran mereka dalam pembunuhan etnik Vietnam dan minoritas Muslim Cham Kamboja selama rezim Khmer Merah.

Ketiga orang itu telah didakwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, bersama dengan dua pemimpin lain rezim itu, yang melakukan revolusi agraria berdarah sejak 1975 sampai 1979 dibawah kepemimpinan Pol Pot yang meninggal pada 1998.

Sidang itu diselenggarakan tiga minggu setelah berakhirnya sidang pertama seorang kader Khmer Merah, Kaing Guek Eav alias Duch, yang dituduh mengawasi penyiksaan dan pembunuhan lebih dari 14.000 orang. Vonis perkara Duch diperkirakan akan disampaikan Maret.

Khieu Samphan, 78, pemimpin gerilya berpendidikan Prancis itu ditahan tahun 2007. Dia mengaku dirinya sebenarnya sebagai tahanan rezim itu dan membantah mengetahui pembantaian-pembantaian yang terjadi.

David Chandler, seorang pakar mengenai Khmer Merah di Universitas Monash Melbourne , mengatakan tuduhan-tuduhan genosida menyulitkan lebih jauh satu kasus yang sudah rumit itu.

Keempat tersangka yang sedang menunggu persidangan itu sudah tua dan kesehatan mereka buruk. Ada kekhawatiran mereka mungkin meninggal sebelum para tersangka itu di adili.

PBB menetapkan genosida sebagai "tindakan-tindakan yang dilakukan dengan niat menghancurkan, seluruh atau sebagian, nasional, etnik, rasial, dan kelompok agama".

Beberapa pengamat menyatakan ini tidak dapat diterapkan pada Khmer Merah karena mereka melakukan tindakan kejam terhadap musuh-musuh politik,sebagian besar kelompok etnik Khmer mereka yang mayoritas.

Akan tetapi, para pengacara mengatakan musuh-musuh rezim itu juga termasuk etnik Vietnam dan Cham bangkit dan memberontak melawan rezim itu.

Youk Chang, direktur Pusat Dokumentasi Kamboja, mengatakan ada bukti kelompok-kelompok minoritas jadi sasaran, mengacu pada pembunuhan setelah etnik Cham memberontak tahun 1975 termasuk pemusnahan seluruh masyarakat itu di pulau Koh Phal.

Sejumlah angota etnik Cham menyatakan dukungan mereka atas tuduhan baru itu. "Saya setuju dengan pengadilan itu," kata Mok Sitha, 69, yang kehilangan 10 anggota keluarga semasa rezim itu. "Keluarga saya ditahan. Kami tidak tahu di mana mereka dibawa atau di mana mereka dibunuh. (reuters)