• Home
  • Humaniora
  • Ribuan Pekerja Anak di Jawa Barat Dikembalikan ke Sekolah

Ribuan Pekerja Anak di Jawa Barat Dikembalikan ke Sekolah

Rabu, 5 Juni 2013 | 15:30:24
BANDUNG (EKSPOSnews): Sebanyak 2.280 pekerja anak dari 15 kabupaten/kota di Jawa Barat ditarik dari tempat bekerja dan dikembalikan ke sekolah melalui program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH).

"Tidak boleh ada kegiatan usaha apapun yang melibatkan pekerja anak. Sekali lagi kita mengimbau, mengawasi, tidak boleh ada lagi perusahaan yang menggunakan pekerja anak. Supaya kita punya masa depan," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar saat menyerahkan bantuan paket peralatan sekolah di Gedung Pusat Dakwah Islam (Pusdai), Bandung, Rabu 5 Juni 2013.

Para pekerja anak itu kemudian akan menerima pembinaan di tempat penampungan (shelter) selama empat bulan dimana mereka juga akan menerima uang saku untuk satu bulan pra-shelter, satu bulan di shelter dan dua bulan pasca shelter sebesar Rp250 ribu per bulan.

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) melalui program PPA-PKH menargetkan untuk menarik 11.000 pekerja anak di 89 kabupaten/kota di 21 provinsi selama 2013.

Sasaran program tersebut adalah para pekerja anak yang berasal dari rumah tangga sangat miskin (RTSM), berusia diantara 7-15 tahun, putus sekolah dan bekerja.

Muhaimin mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan Indonesia tanpa pekerja anak namun keterbatasan anggaran masih menjadi kendala untuk mewujudkan hal tersebut.

"Komitmen kita Indonesia tanpa pekerja anak, tapi anggaran kita sangat terbatas. Oleh karena itu komitmen ini harus melibatkan pemilik-pemilik lembaga pendidikan, perusahaan swasta," ujar Muhaimin.

Melalui program PPA-PKH itu, Muhaimin mengatakan hanya mampu untuk menarik 14 ribu pekerja anak dari tempatnya bekerja dan dikembalikan ke sekolah.

"Kita hanya mampu untuk 14 ribu anak. Tapi ini yang murni dari APBN. Tentu yang dari pihak swasta, lembaga pendidikan, pemda, insya Allah tiap tahun paling tidak 500 ribu (anak) bisa (ditarik dari tempat bekerja)," kata Muhaimin.

Saat ini, perusahaan yang banyak mempekerjakan anak disebut Muhaimin adalah usaha kecil menengah (UKM) dan usaha padat karya yang omzetnya kecil.

Untuk perusahaan-perusahaan ini, Muhaimin mengatakan akan dilakukan pembinaan selain sanksi lainnya seperti teguran.

"Seluruh perusahaan dilarang mempekerjakan anak. Sanksi ada yang sifatnya teguran, perdata, pidana," kata Muhaimin.(ant)

BERITA LAINNYA
Tunggakan Dana Sertifikasi Guru Pamekasan Rp45 miliar
Sabtu, 30 Agustus 2014 | 15:12:21
Kawin Paksa Jadi Penyebab Tertinggi Perceraian
Jumat, 29 Agustus 2014 | 05:38:28
14 Korban Human Trafficking Dipulangkan dari Malaysia
Selasa, 26 Agustus 2014 | 15:57:27
Program Kerja Palang Merah Amerika di Aceh Berakhir
Selasa, 26 Agustus 2014 | 14:24:44
Pelajar Kota Tegal Lakukan Donor Darah
Sabtu, 23 Agustus 2014 | 18:58:54
PNS Dinilai Lebih Sejahtera Dibanding Swasta
Jumat, 22 Agustus 2014 | 23:05:26
Komnas PA: Awasi Pergaulan dan Perkembangan Anak
Rabu, 20 Agustus 2014 | 14:40:03
Pinggirkan Perempuan, UU MD3 Dianggap Berbahaya
Rabu, 20 Agustus 2014 | 03:53:48
Sabang Dapat Mesin Pengolah Air Laut
Selasa, 19 Agustus 2014 | 17:00:01
50% Pelaku Perceraian Menyesal
Selasa, 19 Agustus 2014 | 05:59:07
BERIKAN KOMENTAR
Top