SIMALUNGUN(EKSPOSnews): Untuk pemekaran daerah, Kabupaten Simalungun telah memenuhi persyaratan. Namun masalah pemekaran adalah hal yang sangat sensitif, karena hal ini menyangkut kepentingan masyarakat sesuai dengan PP No. 78 tahun 2007.

Hal tersebut dikatakan Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik di hadapan lima ratusan tokoh masyarakat dan pimpinan organisasi masyarakat dari lima kecamatan, saat melakukan kegiatan dialog/audiensi yang dipusatkan di Nagori Pabutaran Kecamatan Bosar Maligas, Selasa (3/11).

Kelima kecamatan tersebut yaitu, Jawa Maraja Bah Jambi, Huta Bayu Raja, Ujung Padang, Bandar dan Bosar Maligas selaku tuan rumah. Menurut Bupati, kegiatan ini bertujuan untuk mencari masukan dari masyarakat tentang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat yang masih belum terlaksana di nagori. Untuk menyukseskan pelaksanaan tersebut harus dibarengi dengan peran serta seluruh elemen masyarakat.

Dalam PP 78 tahun 2007, menurut Zulkarnain,  pemekaran adalah hak masyarakat. Artinya masyarakat harus membuat tandatangan paling sedikit dua per tiga dari masyarakat pemohon pemekaran dan ditanda tangani oleh kepala desa (pangulu) dari masyarakat yang bersangkutan. Hanya saja pemerintah pusat melalui Mendagri telah mengatakan bahwa untuk sementara pemekaran kabupaten ditunda, hal ini dikarenakan bahwa hingga lima tahun terakhir sudah 205 kabupaten baru terbentuk se-Indonesia dan saat ini ada berkisar 499 kabupaten/kota se-Indonesia.

Pemerintah pusat memutuskan, harus ada grand desain berapa yang sepantasnya kabupaten/kota di Indonesia dan sesuai dengan UU dana untuk kabupaten/kota adalah 26 % dari pendapatan negara. Oleh karena itu, Bupati mengharapkan kepada masyarakat mari sama-sama  meningkatkan semangat untuk melakukan kemajuan daerah. "Disamping itu, kita juga harus tetap menjaga daerah kita agar tetap dalam suasana yang kondusif, sehingga semua program yang akan kita laksanakan dapat terlaksana dengan baik di Simalungun," ujarnya.

Sebelumnya, Bupati mengatakan mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, karena Kab. Simalungun telah diberi penghargaan dari Menteri Keuangan RI untuk daerah prestasi dalam pengelolaan keuangan, ekonomi dan kesejahteraan. Prestari ini juga tidak terlepas dari peran serta DPRD, SKPD dan Camat se-Kab. Simalungun. Atas  prestari ini, menurut Bupati, Pemkab Simalungun mendapat bantuan sebesar Rp18,5 miliyar dari Menteri Keuangan.

Dalam waktu dekat, lanjut bupati, Simalungun akan melaksanakan Pilkada. Untuk menghadapi Pilkada di daerah ini pada tahun 2010 mendatang, suasana politik  sudah semakin meningkat, "Untuk itu, mari kita tetap menjaga kekompakan dan kenyamanan di lingkungan kita, agar pelaksanaan Pilkada tersebut dapat berjalan dengan sukses,"serunya.

Kegiatan dialog/audiensi Bupati Simalungun dengan para tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat tersebut juga dilakukan tatap muka secara langsung antara Bupati dengan masyarakat. Dalam acara tatap muka ini dikoordinir Pelaksana Asisten Ekbang Mudzrin. Utusan masyarakat dari  lima kecamatan banyak mengajukan berbagain permohonan, saran, masukan maupun pertanyaaan terutama tentang sarana jalan, pendidikan, pertanian, kehutanan dan sebagainya

Selain itu, utusan masyarakat tersebut senada menyampaikan dukungan kepada Bupati Simalungun Zulkarnain Damanik untuk maju kembali memimpin daerah Kab. Simalungun pada periode berikutnya (2010-2015). Menyambut dukungan yang disampaikan kepada Bupati Simalungun, dia mengucapkan terimah kasih atas dukungannya.

Namun dia mengatakan bahwa, selama  kepemimpinannya yang telah berjalan lebih kurang empat tahun ini, masyarakat telah dapat menilai tentang dirinya, dimana ini merupakan amanah bagi saya untuk dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam melakukan kegiatan ini, Bupati juga didampingi para staf ahli bupati Simalungun dan para pimpinan SKPD. Semua permohonan, saran, masukan maupun pertanyaan yang disamp[aikan oleh masyarakat mendapat tanggapan yang serius dari Bupati dan SKPD terkait.

Usai melaksanakan kegiatan tersebut, Bupati Simalungun, selanjutnya berkenan melakukan peletakan batu pertama pembangunan Mesjid Jami’ Nurul Huda Nagori Parbutaran yang di bangun oleh swadaya masyarakat dengan biaya berkisar Rp778 juta.(rel/geger)