
- Nasional
- Politik
- Ekonomi & Keuangan
- Hukum & Kriminal
- Agribisnis
- Olahraga
- Hiburan
- Ragam
- Gallery
- Pilkada
- Index

|
||
|
Wali Kota Pekanbaru Terpilih Dilantik Akhir Januari
PEKANBARU (EKSPOSnews): Pihak DPRD Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, mengagendakan sidang dengan acara pokok pelantikan Wal ikota dan Wakil Wali kota terpilih periode 2012-2017 pada akhir Januari 2012 mendatang.
"Pelantikan Wali kota terpilih, Firdaus dan Wakil Wali kota terpilih, Ayat Cahyadi direncanakan 26 Januari tahun ini," ungkap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, Desmianto, di Pekanbaru, Selasa 17 Januari 2012. Ia mengatakan, keputusan ini berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Pekanbaru, Senin (16/1) kemarin. Desmianto menambahkan, Rapat Bamus menghasilkan kesepakatan bersama, agar pelantikan dilakukan sesegera mungkin. "Pagi ini, kami juga telah menerima formalitas administrasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Pekanbaru, dan itu akan kami bahas," ujarnya. Dikatakan, pihaknya juga akan menyurati KPUD Kota Pekanbaru terkait kesiapan DPRD menggelar sidang pelantikan sekaligus membuat permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Riau, M Rusli Zainal. Ditanya mengenai kemungkinan adanya kendala, Desmianto mengakui, yakni tidak adanya ruang gedung memadai untuk kegiatan pelantikan Wali kota dan Wakil Wal ikota Pekanbaru terpilih tersebut. "Namun kami sudah mengantisipasi dengan mengambil atau menyewa sebuah gedung. Mungkin di hotel," katanya. Anggaran Desmianto menjelaskan pula, selain penetapan tanggal pelantikan dan sewa gedung hotel, pihaknya telah mengajukan anggaran yang dibutuhkan. "Ya.., walau sampai sekarang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pekanbaru tahun 2012 belum juga disahkan, kami tetap mengupayakannya," kata dia. Dari laporan sementara yang dirangkum lewat Serekariat DPRD Pekanbaru, anggaran telah diajukan berkisar Rp600 juta. Ia mengatakan, pihaknya bersama Sekretaris DPRD Pekanbaru berupaya untuk mencari solusi guna penalangannya. "Namun tetap harus ada upaya konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal prosedur penggunaan dana sementara itu. Jangan sampai menimbulkan permasalahan di kemudian hari," demikian Desmianto.(antara)
BERITA TERKAIT:
|