• Home
  • Pilkada
  • Pilkada Labuhanbatu, Dana Tak Cair, Panwas Ancam Mundur

Pilkada Labuhanbatu, Dana Tak Cair, Panwas Ancam Mundur

Kamis, 6 Mei 2010 | 07:42:39
RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews) :Panwaskada Labuhanbatu ancam mengundurkan diri jika dana pelaksanaan tugas tak segera dicairkan. Dan, tenggat waktu yang diberikan adalah hingga tanggal 15 Mei 2010 mendatang.


“Jika sampai tanggal 15 Mei mendatang tak juga cair, kami sepakat akan mengundurkan diri,” ujar Suparman Ketua Panwaskada Labuhanbatu, Sumut, Rabu (5/5).

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sejak pelantikan 18 Desember 2009 lalu, lanjutnya, sama sekali belum menerima dana alokasi pelaksanaan tufoksi Panwas. Sejak Februari 2010 lalu, Panwas Kecamatan juga mengalami hal serupa. “Sudah 6 bulan kami belum menerima dana pelaksanaan tugas,” tambahnya.


Padahal, kata dia, Panwas membutuhkan dana untuk pembayaran honorarioum petugas. Pembiayaan ATK dan penggandaan dokumen. Sehingga,
laporan-laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang ada menjadi sulit diadministrasikan. “Banyak pengaduan dan laporan yang tak teradministrasi,” tegasnya.


Tambahnya lagi, dana alokasi yang semula diperuntukkan bagi Panwaskada Labuhuanbatu adalah mencapai Rp2,26 miliar. “Dana itu sangat dibutuhkan untuk tugas,” paparnya.

Dia mengatakan, jika hingga batas waktu yang mereka sepakati belum terealisasi pencairan dana, maka potensi pelaksanaan Pemilukada Labuhanbatu tanpa adanya Panwas. Sehingga, hasil Pilkada nantinya laik untuk dipertanyakan.

“Dalam Perundangan disebutkan pelaksanaan Pemilu dengan adanya Panwas. Sehingga, tanpa peran Panwas kwalitas Pemilu layak dipertanyakan,” tandasnya.



Larang Fasilitas Pemerintah

Panwaskada Labuhanbatu berjanji akan segera melakukan pemberitahuan pelarangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati setempat.

Ketua Panwaskada Labuhanbatu Suparman  mengatakan akan  dilakukan dengan memberitahukan kepada masing-masing tim kampanye dan tim pemenangan masing-masing kandidat calon kepala daerah (KDh). Meski, katanya, pelarangan itu sudah diberitahukan KPUD setempat jauh hari sebelumnya. “Ya, itu memang harus dilakukan,” ujarnya.

Dia menambahkan, jika dana alokasi yang diberikan kepada pihak Panwas dapat terealisasi secepatnya, hal itu juga akan sesegera mungkin akan
dilakukan. “Kita terkendala masalah dana. Jika dana segera cair, maka hal itu juga akan segera dilaksanakan,” tambahnya.


Pelarangan penggunaan fasilitas pemerintah dalam kampanye tertuang dalam Peraturan KPU No104/2010. dimana disebutkan tim kampanye dan tim pemenangan tidak  ibenarkan menggunakan fasilitas milik pemerintah. “Itu ada diatur dalam pasal 53 Peraturan KPU,” ujarnya.


Ditambahkannya, hal serupa juga ditegaskan dalam UU No32/2004 yang menyatakan pelarangan menggunakan kampanye di tempat-tempat ibadah,
fasilitas pendidikan dan fasilitas pemerintah. “Pada pasal 78 UU 32/2004 itu dilarang,” tambahnya.


Akan tetapi, katanya lagi, pelarangan itu berlaku nantinya ketika memasuki masa jadwal pelaksanaan Kampanye Pilkada. Dan, tambahnya kampanye
dimulai sejak tanggal 27 Mei mendatang. “Pelarangan itu ketika memasuki masa Kampanye,” tandasnya. (fajar)

BERITA LAINNYA
Imparsial dan 9 Pemohon Lainnya Gugat UU Pilkada
Senin, 29 September 2014 | 13:04:48
Wali Kota Bandarlampung Akan Gugat UU Pilkada ke MK
Sabtu, 27 September 2014 | 05:45:13
Jaringan Demokrasi Pemuda Aceh Tolak Pilkada Lewat DPRD
Rabu, 24 September 2014 | 15:08:21
E-voting Pangkas Biaya Pilkada
Senin, 22 September 2014 | 13:46:51
UU Pilkada Tak Berlaku di Aceh
Rabu, 17 September 2014 | 05:26:01
Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi
Rabu, 17 September 2014 | 05:23:42
Mahasiswa Lampung Tolak RUU Pilkada
Kamis, 11 September 2014 | 16:49:20
Aktivis Lampung Tolak Pilkada di DPRD
Kamis, 11 September 2014 | 09:38:19
Pilkada Serentak Mampu Hemat Anggaran
Selasa, 9 September 2014 | 08:41:03
BERIKAN KOMENTAR
Top