• Home
  • Pilkada
  • Panwaslu Desak Pemko Siantar Tetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Panwaslu Desak Pemko Siantar Tetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga

Senin, 26 April 2010 | 19:25:24
Berita Terkait:
PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews) : Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pematangsiantar mendesak pemko setempat agar segera menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye, termasuk zona kampanye pada Pemilukada 9 Juni  mendatang.

Hal ini disampaikan Ketua Panwaslu Kota Pematangsiantar Fetra C Tumanggor, Senin (26/4) di kantornya Jalan Penyabungan Kecamatan Siantar Barat.

Menurutnya, sesuai dengan rapat Rabu (21/4) bersama pemko dan unsur muspida plus, pihaknya telah meminta agar segera menerbitkan Surat Keputusan (SK) walikota mengenai penetapan lokasi pemasangan alat peraga termasuk zona kampanye.

Fetra menambahkan, setelah ada SK tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pematangsiantar akan membuat peraturan mengenai kedua hal tersebut. “Ini menjadi kendala bagi kami, karena acuan di lapangan tidak ada khususnya terkait penertiban alat peraga,” paparnya.

Mengenai adanya Peraturan Daerah (perda) mengatur penempatan alat peraga, menurut Fetra hal itu masih membingungkan dalam melakukan penertiban. Dia juga mengatakan, sebelumnya Panwaslu juga telah menyurati 10 pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 25 April 2010 agar menurunkan alat peraga kampanye yang sebelumnya telah dipasang.

“Kita berharap dalam minggu ini sudah ada turun SK walikota termasuk peraturan KPU,” ucap Fetra.

Lebih lanjut diakuinya, ada banyak peraturan yang membatasi kewenangan Panwaslu dalalm bertindak melakukan pengawasan. Seperti masa kampanye selama 14 hari sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008, dimana ini dilaksanakan tiga hari masa tenang sebelumnya hari H pelaksanaan Pemilukada. Namun, ada peraturan KPU Nomor 69 tahun 2009 disebut masa kampanye dilakukan tiga hari setelah penetapan calon.

“Artinya aturan itu jelas membinggungkan dan bersifat kabur,” sebut Fetra dan menambahkan Panwaslu dalam hal ini bukan ingin lepas tangan terkait proses tahapan Pemilukada di Pematangsiantar.(jansen)

BERITA LAINNYA
UU Pilkada Tak Berlaku di Aceh
Rabu, 17 September 2014 | 05:26:01
Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi
Rabu, 17 September 2014 | 05:23:42
Mahasiswa Lampung Tolak RUU Pilkada
Kamis, 11 September 2014 | 16:49:20
Aktivis Lampung Tolak Pilkada di DPRD
Kamis, 11 September 2014 | 09:38:19
Pilkada Serentak Mampu Hemat Anggaran
Selasa, 9 September 2014 | 08:41:03
Gubernur Aceh Dituntut Mundur
Senin, 8 September 2014 | 19:53:55
Melengserkan Gubernur Riau Tak Mudah
Minggu, 7 September 2014 | 06:47:17
KPU Sumut Belum Tentukan Tahapan Pilkada
Selasa, 26 Agustus 2014 | 19:05:38
KPU Sumut Kaji Pilkada Serentak
Minggu, 24 Agustus 2014 | 16:41:49
Bupati Labuhanbatu Tolak Provinsi Sumatera Timur
Rabu, 20 Agustus 2014 | 19:13:15
202 Daerah Serentak Gelar Pilkada pada 2015
Minggu, 10 Agustus 2014 | 13:20:55
BERIKAN KOMENTAR
Top