• Home
  • Pilkada
  • KPU Siantar Abaikan Surat Panwas Versi Bawaslu

KPU Siantar Abaikan Surat Panwas Versi Bawaslu

Sabtu, 20 Februari 2010 | 07:05:38
PEMATANGSIANTAR (EKPOSnews) : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar tetap mengacu pada petunjuk dari KPU Pusat, intinya menolak Panwaslukada yang dilantik Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua KPU Pematangsiantar, Rajaingat Saragih, Jumat (19/2) mengatakan, pihaknya masih menolak keberadaan Panwaslukada atas nama Fetra C Tumanggor dan Darwan Saragih, selama belum ada petunjuk dari KPU Pusat.

Ini juga menyikapi adanya informasi adanya kesepakatan KPU Pusat dengan Bawaslu yang difasilitasi Mendagri terkait keberadaan Panwaslukada di sejumlah Kabupaten dan Kota yang akan menggelar Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah).

“Belum ada perintah dari KPU Pusat untuk mengakui keberadaan mereka, termasuk adanya hasil kesepakatan yang difasilitasi Mendagri belum dapat kami sikapi. Termasuk rekrutment yang dilakukan KPU Kabupaten/Kota akan diangkat sebagai staf khusus Panwaslukada atau sebaliknya,” ungkap Rajaingat di Sekretariat KPU Jalan Porsea no 3.

Menurutnya, sesuai arahan dari KPU, pihaknya telah menyampaikan enam nama Calon Panwaslukada pada DPRD setempat. Lebih lanjut dikatakannya, sebelumnya ada surat masuk dari Panwaslukada yang dilantik Bawaslu, Senin (15/2). Intinya menegaskan keberadaan Panwaslukada dimaksud sah dan meminta agar menyerahkan enam nama hasil rekrutment pihaknya. Namun, Rajaingat mengatakan, pihaknya tidak ada membalas ataupun menanggapi surat tersebut.

“Sepanjang tidak ada petunjuk dari pusat, kami akan tetap mengacu pada surat edaran KPU yang menolak Panwaslukada bentukan Bawaslu,” ujarnya.

Anggota KPU, Mangasi Purba menjelaskan,  penyerahan 6 berkas calon anggota Panwaslukada ke DPRD, selain arahan KPU Pusat, juga merunut pada fatwa Mahkamah Agung (MA), keberadaan Panwaslukada. Sesuai fatwa MA, menurutnya DPRD bisa membentuk Panwaslukada jika Bawaslu tidak membentuk Panwaslukada. Hal itu sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2008 pasal 236 a, tentang perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, Anggota Panwaslukada, Darwan Saragih saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Jumat (19/2) mengatakan, ini belum ada laporan pelanggaran Pilkada diterima pihaknya. Pasalnya, hingga saat ini belum ada Kantor Panwaslukada.

“Mau ke mana mengadu, karena keberadaan Panwaslukada belum jelas,” paparnya.

Dia juga menegaskan, keberadaan Panwaslukada sangat diperlukan dalam mengawasi setiap tahapan, termasuk menindaklanjuti adanta temuan pelanggaran.(jansen)

BERITA LAINNYA
Imparsial dan 9 Pemohon Lainnya Gugat UU Pilkada
Senin, 29 September 2014 | 13:04:48
Wali Kota Bandarlampung Akan Gugat UU Pilkada ke MK
Sabtu, 27 September 2014 | 05:45:13
Jaringan Demokrasi Pemuda Aceh Tolak Pilkada Lewat DPRD
Rabu, 24 September 2014 | 15:08:21
E-voting Pangkas Biaya Pilkada
Senin, 22 September 2014 | 13:46:51
UU Pilkada Tak Berlaku di Aceh
Rabu, 17 September 2014 | 05:26:01
Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi
Rabu, 17 September 2014 | 05:23:42
Mahasiswa Lampung Tolak RUU Pilkada
Kamis, 11 September 2014 | 16:49:20
Aktivis Lampung Tolak Pilkada di DPRD
Kamis, 11 September 2014 | 09:38:19
Pilkada Serentak Mampu Hemat Anggaran
Selasa, 9 September 2014 | 08:41:03
BERIKAN KOMENTAR
Top