• Home
  • Pilkada
  • KPU Tidak Akui Panwas Pilkada Labuhanbatu Versi Bawaslu

KPU Tidak Akui Panwas Pilkada Labuhanbatu Versi Bawaslu

Kamis, 28 Januari 2010 | 19:45:08
RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Ketua KPUD Labuhanbatu Suhari Pane menegaskan lembaga yang dipimpinnya tidak mengakui Panwas Pilkada Labuhanbatu yang diangkat dan dilantik Bawaslu.

“Kami tidak mengakui Panwas Pilkada Labuhanbatu karena tidak sesuai dengan aturan yang ada,” ujarnya saat Sosialisasi Tata Cara Pencalonan Pilkada Kab. Labuhanbatu Tahun 2010, Rabu (27/1) di Gedung Nasional Rantauprapat.

KPU Pusat, KPUD Provinsi Sumatra Utara, dan KPUD Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini menyatakan bersikeras tetap tidak mengakui Panita Pengawa (Panwas) Pilkada Labuhanbatu versi Bawaslu.

“KPU Pusat, KPUD Sumut, dan KPUD Labuhanbatu sendiri tetap tidak mengakui Panwas Pilkada Labuhanbatu yang dilantik Bawaslu beberapa waktu lalu karena tidak sesuai dengan UU No 27 Tahun 2007 tentang Penyelanggara Pemilu,” ujar Suhari Pane.

Karena Panwas Pilkada Labuhanbatu belum ada, kata Suhari, diminta kepada DPRD Labuhanbatu agar segera membentuk Panwas Pilkada, sebab sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD berwenang membentuk panwas pilkada.

Sementara di bagian lain Suhari menjelaskan, sesuai dengan Keputusan KPU Kab Labuhanbatu No 09/Kpts/KPU-LB-002.434781/TAHUN 2009 tentang Tata Cara Pencalonan Pilkada Labuhanbatu Tahun 2010, partai politik (parpol) dapat mendaftarkan pasangan calon bupati-wakil bupati apabila memperoleh kursi 15% dari jumlah DPRD Labuhanbatu.

Selain itu, pasangan calon dapat didaftarkan ke KPU Labuhanbatu oleh gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD. Bisa juga oleh gabungan parpol yang memiliki kursi di DPRD dengan gabungan parpol yang tidak memperoleh kursi di DPRD. Bisa pula gabungan parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD.

Untuk pasangan calon dari perseorangan (independen), pasangan calon bupati-wakil bupati dapat mendaftarkan diri apabila memenuhi dukungan 5% penduduk dari 250.000-500.000 jumlah penduduk di satu kabupaten.

Bukti dukungan dibuat dalam bentuk surat dukungan dan dilampirkan foto kopi KTP. Bisa juga foto kopi KTP sementara, Kartu Keluarga, Paspor atau Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa/camat dan berusia 17 tahun. (fajar)


BERITA LAINNYA
Imparsial dan 9 Pemohon Lainnya Gugat UU Pilkada
Senin, 29 September 2014 | 13:04:48
Wali Kota Bandarlampung Akan Gugat UU Pilkada ke MK
Sabtu, 27 September 2014 | 05:45:13
Jaringan Demokrasi Pemuda Aceh Tolak Pilkada Lewat DPRD
Rabu, 24 September 2014 | 15:08:21
E-voting Pangkas Biaya Pilkada
Senin, 22 September 2014 | 13:46:51
UU Pilkada Tak Berlaku di Aceh
Rabu, 17 September 2014 | 05:26:01
Pilkada Lewat DPRD Kemunduran Demokrasi
Rabu, 17 September 2014 | 05:23:42
Mahasiswa Lampung Tolak RUU Pilkada
Kamis, 11 September 2014 | 16:49:20
Aktivis Lampung Tolak Pilkada di DPRD
Kamis, 11 September 2014 | 09:38:19
Pilkada Serentak Mampu Hemat Anggaran
Selasa, 9 September 2014 | 08:41:03
BERIKAN KOMENTAR
Top