TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Wakil Gubernur Kepulauan Riau Soerya Respationo mengatakan realisasi program rehabilitasi rumah warga miskin tidak layak huni di tujuh kabupaten dan kota pada 2011 baru mencapai 93 persen dari target.

"Realisasi program bedah rumah baru 93 persen, sisanya tujuh persen tidak selesai karena masalah pada lelang pengadaan barang," kata Soerya di Tanjungpinang, Kamis 9 Februari 2012.

Realisasi program rehab rumah tidak layak huni (RTLH) yang disebutkan Wakil Gubernur Soerya yang juga Ketua Pengentasan Dari Kemiskinan Kepulauan Riau berbeda dengan apa yang disampaikan Gubernur Kepri, Muhammad Sani pada akhir Desember 2011.

Sani menyebutkan realisasi program RTLH sudah mencapai 97 persen dengan merehab sebanyak 5.695 rumah tidak layak huni warga miskin sepanjang tahun 2011.

Terkait beberapa temuan dugaan korupsi rehab rumah bagi warga miskin itu, Soerya mempersilakan aparat hukum untuk melakukan pengusutan.

"Kami tidak akan intervensi, jika ada yang diduga bersalah silakan proses secara hukum," kata Soerya.

Di Kabupaten Karimun, pihak Kejaksaan Negeri Karimun menemukan penyimpangan program RTLH di di Pulau Kundur. Khusus di Desa Sawang Laut penyidik menemukan unsur kesengajaan pemangkasan anggaran yang dilakukan oleh sejumlah pihak pelaksana program itu.

"Jika ada temuan silakan proses, agar implementasi program RTLH itu tepat sasaran," kata Soerya.

Anggota DPRD Kepri, Yudi Carsana juga menyebutkan ada dugaan penyimpangan dan korupsi program RTLH di Kabupaten Lingga.

"Buktinya sejumlah kepala desa sudah mulai diperiksa pihak kejaksaan," kata Yudi yang diusung Partai Amanat Nasional.

Sekretaris Komisi II DPRD Kepri itu juga nenduga Gubernur Kepri HM Sani hanya mendapatkan laporan "asal bapak senang" dari bawahannya, sehingga program RTLH itu dinilai berhasil dan mencapai 97 persen.

"DPRD hingga saat ini juga belum menerima laporan realisasi program RTLH yang dianggarkan dari APBD kepri sebesar Rp154 miliar lebih ditambah APB masing-masing kabupaten/kota," ujarnya.(antara)