JAMBI (EKSPOSnews): Rencana pembangunan mal dengan mengalihfungsikan salah satu terminal di Kota Jambi dinilai tidak sesuai dengan rencana strategis tata ruang di daerah itu.

Salah satu pengamat tata ruang Kota Jambi Erbandi mengatakan, kawasan terminal Simpang Kawat, Kota Jambi tidak masuk rencana sebagai kawasan perekonomian karena lokasinya merupakan daerah pemukiman serta kondisi lalulintas yang padat.

"Jadi, jika alasan Pemkot Jambi hanya untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD) tidak tepat. Mau dimanapun mal di didirikan, asal tetap berada dikawasan Kota Jambi pajak dan retribusinya tetap masuk ke daerah," ujarnya di Jambi, Jumat 3 Februari 2012.

Pembangunan mal tidak harus berlokasi di pusat kota. Justru pembangunan mal bisa diarahkan untuk pengembangan kota ke depan, yakni dengan memanfaatkan lahan kosong sehingga menarik masyarakat untuk berkunjung di daerah itu.

"Artinya bisa difungsikan untuk pengembangan daerah. Yang terjadi selama ini adalah mal mal di Kota Jambi berada di pusat kota semua. Imbasnya adalah kota menjadi rawan macet," jelasnya.

Seharusnya, Pemkot Jambi tidak langsung mengakomodasi keinginan investor yang ingin membangun mal di pusat kota, namun pemerintah harus mendorong agar mal dibangun di lokasi lain yang memang perlu dirangsang agar cepat tumbuh.

Erbandi menyebutkan banyak kawasan di Kota Jambi yang perlu dirangsang pertumbuhannya seperti kawasan Simpang Rimbo dan Payo Selincah.

Sementara itu, Ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima (HPK5) Kota Jambi Nasroel Yasir menolak keras rencana pembangunan mal di areal terminal Simpang Kawat, Kota Jambi.

"Pemkot Jambi mestinya berpikir ulang, lebih baik apabila memang sudah bermanfaat, area terminal itu bisa diubah menjadi kawasan pasar modern. Selain menjadi daerah percontohan juga menjamin keberadaan pedagang untuk tetap berusaha. Tidak melulu mengedepankan kepentingan pemilik modal besar," katanya.

Rencana Pemkot Jambi untuk mengalihfungsikan salah satu teminal di daerah itu memicu polemik dikalangan masyarakat dan DPRD di daerah itu.

Berbagai kalangan menolak atas rencana tersebut. Sementara DPRD setempat telah membentuk tim panitia kerja (panja) guna menyikapi rencana pendirian mal itu.

Sebelumnya, Wali Kota Jambi Bambang Priyanto menyatakan, rencana pendirian mal bisa meningkatkan pendapatan bagi daerah dengan rata rata pertahun mencapai Rp200 juta.

Sementara saat ini PAD yang dihasilkan dari aktifitas terminal Simpang Kawat, Kota Jambi rata rata pertahun hanya Rp17 juta.

"Rencana ini belum final, kami saat ini menunggu tanggapan dan sikap DPRD yang rencananya akan disampaikan melalui sidang paripurna 9 Februari 2012 mendatang," katanya.(antara)