BANTEN(EKSPOSnews): Target Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz, supaya dalam dua tahun ke depan atau 2014 Provinsi Banten bebas dari rumah kumuh sungguh baik, dan perlu didukung pemerintah daerah tersebut.

"Target kawasan bebas rumah kumuh sangat mudah terwujud. Apalagi, delapan kota/kabupaten di Provinsi Banten terdapat sejumlah pengembang yang dapat membantu dalam rangka pembangunan," kata Djan Faridz di Tangerang, Kamis 12 Januari 2012.

Seperti halnya di wilayah Serpong, kata dia, yang terdapat beberapa pengembang perumahan seperti Sinar Mas dan telah melakukan beberapa pembangunan.

Bahkan, bila di suatu wilayah terdapat seribu rumah kumuh, maka pemda dapat mengalokasikan dana sebesar Rp5 miliar dengan estimasi setiap rumahnya Rp5 juta.

Dengan begitu maka penanganan terhadap rumah kumuh dapat teratasi dalam kurun waktu dua tahun, dan pengalokasian anggaran Rp5 miliar oleh pemda, tidaklah terlalu besar, kalau memang ada kesungguhan.

Selain itu, dalam pembangunan tersebut pun, pemda dapat menggandeng pihak ketiga dan dukungan dari pemerintah pusat. Jika sinergitas ini dijalankan maka tidak sulit mengeluarkan Banten dari masalah rumah kumuh.

Menpera, juga menjelaskan sudah memprogramkan pembangunan 100 ribu rumah dengan kredit bunga rendah, yakni lima persen, yang pelaksanaannya dimulai 2012.

Ia mengatakan, pembangunan akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dengan asumsi pembagian yang dilakukan secara merata, dan untuk besaran bunga lima persen dalam tahap negosiasi dengan pihak terkait.

Nantinya, selain mendapatkan kredit bunga rendah, masyarakat pun dapat menyicil pembelian selama 15 tahun.

"Program ini ditargetkan berjalan pada tahun ini di seluruh wilayah Indonesia sehingga dapat membantu warga mendapatkan tempat kehidupan yang layak," katanya.

Oleh karena itu, Kemenpera mengajak pengembang swasta untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Tidak hanya membangun rumah yang biayanya sangat tinggi dan dapat memberatkan masyarakat. Apalagi, pertumbuhan masyarakat di setiap daerah sangat tinggi.

"Seperti di Banten khususnya Serpong, semua masyarakat ingin menetap disini. Maka, jangan sampai kesulitan mendapatkan fasilitas," katanya.

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno menuturkan, ada beberapa permasalahan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Banten di antaranya tingginya permintaan rumah dikarenakan meningkatnya jumlah penduduk di Banten.

"Menurut sensus penduduk tahun 2010 penduduk Banten 10,6 juta jiwa dengan peningkatan 2,8 persen, meningkatnya jumlah penduduk ini menyebabkan Banten tingginya kebutuhan rumah layak huni di propinsi Banten agar masyarakat dapat hidup di permukiman layak, sehat dan berkualitas," katanya.

Permasalahan lain, kata dia, rendahnya penyediaan rumah layak huni baik oleh pengembang maupun pemerintah, tingginya harga lahan dan bahan bangunan serta masih banyaknya masyarakat miskin yang tinggal di rumah kumuh Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, terus berupaya meningkatkan penyediaan rumah layak huni, di antaranya melalui pembangunan kawasan strategis dan kawasan usaha tumbuh, peningkatan rumah secara swadaya, pembangunan rumah susun milik dan rumah susun sewa (rusunawa).

Siapkan lokasi perumahan Jika di wilayah lain di Provinsi Banten, sulit mencari lahan untuk membangun rumah layak huni, dan kalaupun ada harganya tinggi, maka pemerintah Kabupaten Pandeglang menawarkan solusi, dengan siap menyediakan tanah untuk lokasi tempat itu.

"Kita siap menyediakan lahan untuk pembangunan perumahan, dan memang Pandeglang cocok serta berpeluang menjadi pusat perumahan," kata Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi.

Ia juga menjelaskan, saat ini di Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten dan DKI Jakarta tidak ada lahan lagi untuk membangun perumahan, maka bisa arahkan ke Pandeglang.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pandeglang Aah Wahid Maulany menjelaskan, di daerah itu masih tersedia lahan cukup luas, dan kondisi udara juga sejuk, jadi sangat cocok untuk pusat perumahan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata dia, telah mengusulkan pada pemerintah Provinsi Banten, agar daerah itu dijadikan pusat pembangunan perumahan.

"Kita mengusulkan pada pemerintah provinsi, agar jika ada pengembangan yang mengajukan izin membangun perumahan diarahkan ke Pandeglang," ujarnya.

Secara geografis, kata dia, Pandeglang sebagai daerah penyangga ibu kota provinsi dan ibu kota negara, menjadikan daerah itu strategis menjadi pusat pengembangan perumahan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, telah menetapkan beberapa lokasi yang akan dijadikan pusat pendidikan, di antaranya di Kecamatan Majasari, Kaduhejo.

Penetapan lokasi pendidikan tersebut, sudah dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang saat ini sedang dalam pembahasan akhir.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, saat ini sedang membangun perumahan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di daerah itu, yang belum memiliki tempat tinggal sendiri.

"Kita sedang membangun perumahan bagi PNS, dan sampai saat ini baru 70 unit, sekarang pembangunannya dalam tahap penyelesaian," kata Sekretaris Kabupaten Pandeglang Dodo Djuanda.

Pembangunan perumahan itu, kata dia, dilakukan sendiri oleh pemerintah kabupaten, yang pengelolaannya diserahkan pada Koperasi Pemda. Anggaran yang digunakan pun berasal dari anggota koperasi itu.

"Karena anggarannya terbatas, maka pembangunannya pun tidak bisa sekaligus. Kita bangun sesuai kemampuan, dan pada tahap awal ini hanya mampu 70 unit," katanya.

Lokasi perumahan itu, kata dia, terletak di Kecamatan Kaduhejo, di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Mengenai rencana pembangunan, menurut dia, diupayakan sebanyak mungkin, tapi secara bertahap. Untuk lahan telah tersedia seluas 10 hektare.

Mengenai kemungkinan bekerja sama dengan pengembang, menurut dia, hal itu sudah dijajaki, namun karena harga jualnya relatif tinggi dan dinilai memberatkan pegawai, akhirnya tidak diteruskan.

"Kalau kita bangun sendiri, harganya hanya Rp55 juta per unit, jika berkerja sama dengan pengembangan harga jual di atas itu, jadi kasihan pegawai," katanya.

Ia juga menjelaskan, rumah tersebut diperuntukan bagi pegawai golongan rendah yang belum memiliki tempat tinggal, dan kepemilikannya dilakukan dengan cara dicicil.

Optimistis Djan Faridz untuk menuntaskan masalah rumah kumuh di Banten pada 2014 merupakan keinginan bagus, dan berhasil-tidaknya sangat tergantung keseriusan serta dukungan dari pemerintah daerah dan pihak terkait di Banten. provinsi dan kabupaten/kota di Banten.

Permasalahan, seperti yang disampaikan Rano Karno, tentu akan selalu ada, dan salah satu untuk mengatasinya, tidak salah juga mempertimbangkan solusi yang ditawarkan Erwan Kurtubi.

Yang terpenting adalah, harus ada satu tekad dan keinginan bersama untuk menyediakan perumahan yang layak huni, murah dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga warga Banten yang sekarang tinggal di rumah kumuh bisa pindahan ke rumah layak huni sambil tersenyum karena tidak lagi kebocoran dan kedinginan.(antara)