KEDIRI (EKSPOSnews): Sebanyak 868 rumah di Kediri, Jawa Timur, masih masuk dalam kategori kumuh yaitu masih berdinding bambu dan beralaskan tanah, dan hingga kini belum tersentuh proyek perbaikan.

"Jumlah rumah kumuh di kota memang masih tinggi. Dari survei yang kami lakukan tahun 2009 lalu ada sebanyak 868 tersebar di seluruh kecamatan," kata Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Kediri, Haris Candra Purnama di Kediri, Senin 11 Oktober 2010.

Ia mengatakan, pemkot memang telah memberi anggaran khusus untuk perbaikan rumah. Program itu lewat rehabilitasi sosial daerah kumuh (RSDK), dimana setiap rumah yang masuk kategori kumuh akan mendapat bantuan untuk perbaikan.

Haris menyebut, sejak 2009 hingga 2010 ini, pemkot masih bisa menyelesaikan perbaikan sebanyak 100 rumah yang tersebar di seluruh kecamatan. Jumlah itu memang sedikit dibanding tingginya rumah kumuh.

"Hingga kini, kami masih bisa menyelesaikan 100 rumah untuk diperbaiki dari total hasil survei kami. Jumlah itu memang masih sedikit ketimbang total rumah yang kumuh," ujar Haris.

Ia mengungkapkan, untuk perbaikan tersebut, setiap rumah mendapatkan alokasi sekitar Rp10 juta. Dana itu diambilkan langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Dana yang kami siapkan untuk setiap rumah ada Rp10 juta. Untuk total alokasi perbaikan di APBD dikali dengan rencana rumah yang akan diperbaiki. Tahun 2010 sekitar Rp500 juta," ujarnya menjelaskan.

Walaupun jumlah rumah kumuh di Kota Kediri masih cukup tinggi, Haris menyebut pemkot akan berupaya semaksimal mungkin untuk membantu memperbaiki. Tahun 2011 direncanakan mampu memperbaiki 100 unit rumah. Dan, diharapkan perbaikan rumah itu dapat tuntas hingga 2014.

"Kami menargetkan, mampu menuntaskan perbaikan rumah hingga 2014 mendatang. Untuk itu, kegiatan tersebut kami lakukan secara berkala," tuturnya.

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Kediri, Yudi Ayubchan, mengatakan perbaikan rumah rusak Kediri memang belum bisa dilakukan langsung secara keseluruhan, sehingga harus dilakukan secara bertahap.

Walaupun anggaran yang diberikan per rumah sedikit, hanya Rp10 juta, Yudi mengaku dewan tetap memantau realisasi penggunaan dana tersebut. Pihaknya tidak ingin anggaran itu disalahgunakan.

"Kami tidak ingin anggaran itu disalahgunakan. Untuk itu, kami tetap memantau dengan koordinasi langsung lewat masyarakat sebagai pelaksana program," kata Yudi yang berangkat dari Partai Demokrat ini. (ant)