MEDAN(EKSPOSnews): Seratusan penarik beca bermotor berunjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara di Medan, Senin, 30 Januari 2012 karena merasa dipersulit membayar pajak kendaraan dan banyaknya larangan operasional di kota itu.

Dalam unjuk rasa tersebut, ratusan penarik beca bermotor itu memaksa penarik beca lain yang sedang melintas untuk ikut serta guna menyampaikan aspirasi mereka.

Aksi penarik beca bermotor tersebut menyebabkan ruas Jalan Imam Bonjol yang berada di depan gedung DPRD Sumut mengalami kemacetan.

Untuk mengurangi kemacetan lalu lintas tersebut, sebagian penarik beca bermotor yang berunjuk rasa itu, mengalihkan parkir kendaraannya di Lapangan Benteng Medan.

Salah seorang penarik beca Sukirman mengatakan, unjuk rasa itu dilakukan karena pihaknya merasa dipersulit dalam mengurus berbagai kelengkapan kendaraan, terutama ketika ingin memperpanjang pajak kendaraan.

Penarik beca bermotor tersebut diwajibkan untuk mengurus pajak dan kelengkapan kendaraan melalui koperasi yang memiliki kerja sama dengan instansi pemerintahan yang berwenang.

Namun koperasi yang menaungi kelompok penarik beca bermotor tersebut menetapkan biaya tambahan dalam pengurusan surat yang diperlukan sehingga pihaknya merasa dirugikan.

Padahal, ratusan penarik beca bermotor tersebut telah membayar iuran wajib setiap bulannya. "Lalu untuk apa iuran itu kalau masih dikenakan biaya lagi," katanya tanpa menyebutkan nama koperasi dimaksud.

Penarik beca bermotor itu juga memprotes kebiajakan Pemkot Medan yang melarang kendaraan roda tiga tersebut untuk melintas di sejumlah ruas jalan yang dianggap potensial sebagai lokasi mencari sewa.

Ia mencontohkan Jalan Putri Hijau, Jalan Raden Saleh, Jalan Imam Bonjol, Jalan Kejaksaan, Jalan Supratpto, Jalan Pandu, sebagian Jalan Sisingamangaraja, dan Bandara Polonia Medan.

"Lalu, kemana lagi kami harus mencari penumpang," kata Sukirman yang mengaku dari Grup Kampung Lalang tersebut Pengakuan hampir serupa juga disampaikan penarik beca bermotor lainnya Bambang yang menjadi enggan memperpanjang surat kendaraannya karena dipersulit berbagai pihak.

"Uangnya sudah ada, tetapi kalau dipersulit, untuk apa mengurusnya," kata Bambang.(antara)