DOLOKSANGGUL (EKSPOSnews): Pengadaan Obat TA 2011 , di Dinas Kesehatan Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas-red) sebesar Rp 1.031.195.650, hingga sekarang disebut sebut belum didistribusikan ke Puskesmas dan diduga dengan tidak didistribusikannya obat itu, karena tidak sesuai speck obat yang di sepakati pada  kontrak pengadaan obat .

Terkait dengan itu, Rabu 14 Desember 2011 ketika hendak dikonfirmasi ke Pimpro Pengadaan Obat , dr Tutur Siallagan di Dinas Kesehatan, malah meninggalkan wartawan dengan alasan tidak jelas. Sementara itu, panitia pemeriksa barang pengadaan obat, SR Manalu kepada wartawan saat dikonfirmasi mengatakan tidak mengetahui adanya speck obat yang diganti namun ia mengakui ada menerima obat sesuai dengan kontrak dan sudah melalui pemeriksaan.

Akan tetapi, lanjutnya dengan seakan berkelit mengakui, obat yang sesuai pengadaan ada diteliti dan ternyata ada yang perlu diganti oleh pihak rekanan. Dengan alasan, katanya, bahwa ED obat tersebut sangat rendah makanya diganti agar obat supaya lebih tinggi dengan ketentuan diatas 2 tahun, katanya.

Di tempat terpisah, Selasa 13 Desember 2011 kemarin di DPRD Humbahas hasil pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Humbahas tentang nota pengantar keuangan rancangan peraturan daerah tentang APBD Kabupaten Humbahas tahun anggaran 2012 sebesar Rp 496.745.293.764 rupiah dari fraksi gotong royong mengakui adanya pendistribusian obat-obatan tahun anggaran 2011 tidak sesuai dan pemandangan fraksi ini mengakui resah akibat kondisi obat yang belum didistribusikan. Namun melihat adanya keganjalan tersebut, fraksi ini merasakan apakah adanya kekurangan obat disebabkan kebijakan anggaran yang kurang atau pendistribusian dikelola tidak tepat.

Selaku ketua fraksi gotong royong, Irwan Simamora yang dibacakan Hendri Sihombing di DPRD Humbahas, pada pemandangan umum mereka mengatakan lagi, dengan menilai bahwa di tempat tempat pelayanan kesehatan bersifat pribadi selalu tersedia obat obat yang dimaksud. Namum, melihat ketidakkemampuan adanya obat yang kurang, masyarakat berasumsi bahwa kesehatan itu sesuatu yang harus dibayar mahal.

Hal senada juga disampaikan, Swandi Lumbangaol dari fraksi demokrat DPRD Humbahas, “ meminta kepada pemerintah agar terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dengan berbagai kemudahan dan bantuan gratis kesehatan. Namun, dalam pemandangan umumnya kenyataan dilapangan masih banyak masyarakat yang menegeluh terhadap sistim, mekanisme pelayanan. Untuk itu, diharapkan agar distribusi obat benar benar dilaksanakan.(gs)