MEDAN(EKSPOSnews): Serapan APBD 2011 yang rendah di sejumlah dinas menjadi sorotan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho. Dalam dua hari ke depan, Gatot akan mengevaluasi sejumlah SKPD.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut Nurdin Lubis mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pascapengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2011 yang dijadwalkan besok (Selasa). “Beri kami waktu untuk mengevaluasi SKPD.Dua hari lagi akan kami lakukan evaluasi itu,” katanya usai menghadiri sidang paripurna di Gedung Dewan, seperti dikutip Sindo, Senin 7 November 2011.

Nurdin mengatakan, ada beberapa SKPD yang menjadi perhatian Plt Gubernur Sumut, terutama yang penyerapan anggarannya rendah. Salah satunya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Sumut.“ Ya, bisa jadi serapannya rendah itu. Makanya akan kami lihat dulu. Nanti akan kami jelaskan jika evaluasi selesai dijalankan,”tuturnya. Kepala Biro Keuangan Mahmud Sagala menambahkan, berdasarkan data terbaru, serapan anggaran secara total berada pada kisaran 57%.

Namun, dia meyakini hingga akhir tahun, serapan anggaran bisa menembus 90%.“Saya kira itu akan bisa dimaksimalkan,tergantung SKPD yang menjalankannya,” ujarnya. Informasi yang diperoleh wartawan, anggaran Disbudpar banyak yang dikembalikan sehingga menjadi sisa lebih penggunaan anggaran (silpa). Anggaran-anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan pariwisata tidak mampu dijalankan.

Salah satunya program pengembangan pariwisata ke China senilai Rp600 juta. Ketua Fraksi PDIP Budiman Nadapdap menuturkan, serapan APBD 2011 sudah dipastikan akan rendah.Menurut dia, penyerapan anggaran paling bisa menembus angka sekitar 80% hingga tutup tahun anggaran. Salah satu contohnya disebabkan penyerapan anggaran di sejumlah SKPD yang masih rendah, seperti di Dinas Jalan dan Jembatan yang baru 39%.

“Kami akan meminta Plt Gubernur Sumut mengambil kebijakan tegas kepada pimpinan SKPD yang tak mampu menyerap anggaran. Kami sudah capek membahasnya, tapi tidak dijalankan,”tegasnya. Menurut dia,kalau ada pimpinan SKPD yang takut menjalankan anggaran, itu merupakan bentuk ketidakmampuan. Karena itu, DPRD mendesak agar Plt Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho melakukan evaluasi dan juga penyegaran dijajaran SKPD.

Namun,Plt Gubernur Sumut harus terus berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD terkait hal itu, karena sudah menjadi aturannya. “DPRD siap memberi masukan-masukan. Kalau perlu diganti,diganti saja kepala dinasnya,”bebernya.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumut ini menegaskan, evaluasi dan penyegaran terhadap pimpinan SKPD merupakan hal penting untuk dijalankan. Langkah ini untuk mengantisipasi serapan anggaran yang rendah seperti di 2011.
Sebab, APBD 2012 diproyeksikan sekitar Rp6,5triliun. “Jumlah itu besar dan sangat dibutuhkan dalam pembangunan.

Kalau anggaran itu sampai tidak maksimal terserap karena ketidakmampuan pimpinan SKPD mengambil kebijakan,semua program yang dibuat akan sia-sia,”ungkapnya. Sementara anggota Komisi B DPRD Sumut Rijal Sirait menuturkan, serapan APBD 2011 yang rendah sudah diakui sendiri oleh Plt Gubernur Sumut. Karena itu,harus ada langkah konkret agar hal tersebut tidak terulang lagi.

Rijal sendiri mengaku tidak heran melihat penyerapan anggaran yang rendah di Disbudpar Sumut.“Koordinasi dengan Komisi B saja sulit. Kalau kami undang untuk membicarakan realisasi anggaran, pimpinan SKPD-nya susah sekali untuk hadir,”terangnya. Rijal menegaskan, kondisi ini akan tidak baik jika tidak segera dievaluasi.Dia berharap, Plt Gubernur Sumut segera mengganti pimpinan SKPD SKPD yang dianggap tidak mampu. Untuk Disbudpar misalnya, serapan anggaran rendah ini terulang saat pimpinan SKPD yang sama menjabat Kepala Dinas Perhubungan (Dishub).

“Kami berharap APBD 2012 sudah dipegang pimpinan SKPD yang kreatif dan mampu menjalankan program. Sangat wajar kalau Plt Gubernur Sumut melakukan mutasi pejabat. Jangan sampai serapan anggaran yang rendah ini terulang,” tukas politisi PPP ini. (ana)