MEDAN(EKSPOSnews): Keputusan Wali Kota Medan Rahudman Harahap yang tak kunjung melantik direksi badan usaha milik daerah (BUMD) selama setahun ini mengun-dang reaksi keras dari anggota Dewan.

Para wakil rakyat ini menuding sikap Rahudman yang membiarkan posisi direksi BUMD itu kosong lebih kuat dipengaruhi kepentingan pribadi ketimbang mengedepankan kepentingan umum.Menurut anggota Komisi C DPRD Medan Jhony Nadeak, pelantikan dirut BUMD terkesan sengaja diperlambat,padahal sebelumnya sudah ada informasi bahwa proses penyeleksian telah selesai.

Seharusnya tidak lama penyeleksian, sudah ada pengumuman hasilnya. “Proses fit and proper test diinformasikan sudah selesai,tapi kenapa sampai sekarang belum ada satu nama yang diumumkan untuk dilantik? Terkesan ada sesuatu atau kepentingan pribadi,khususnya dari wali kota pada pemilihan dirut BUMD ini,”katanya di Medan, Minggu 6 November 2011. Berlarutnya persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan soal legalitas kerja sama antara Pemko dengan Universitas Sumatera Utara (USU) dalam hal penyeleksian dirut BUMD.

“Bisa sajahanya akal-akalan,”ujarnya. Menurut dia, lambatnya penetapan pimpinan sejumlah direksi seperti di PD Pasar Medan sangat menimbulkan preseden buruk terhadap kinerja wali kota Medan. Bukan itu saja, belum ditetapkannya dirut PD Pasar telah memengaruhi pengelolaan pasar pasar tradisional yang kondisinya semakin tidak terawat dan semrawut. Politikus asal Partai Damai Sejahtera (PDS) ini sangat menyayangkan memburuknya kenyamanan di pasar tradisional.

Belum lagi pasar swasta yang tidak terakomodasi. Dia khawatir kalau hal tersebut terus dibiarkan akan berisiko terhadap pendapatan asli daerah (PAD).Pemko harus bisa melihat dari sisi tersebut.“Kita khawatir terjadi kebocoran PAD dari retribusi pasar. Hal itu sangat mungkin terjadi karena minim pengawasan,”ucapnya. Dia mendesak Wali Kota Medan segera mendefinitifkan Dirut BUMD.

“Kami berharap Wali Kota dapat mempertimbangkan baik buruknya jika persoalan ini diulur-ulur,”imbuh dia, seperti dikutip Sindo. Terkait pelimpahan tugas Direksi BUMD yang diambilalih Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Medan Syaiful Bahri, Jhony menilai tidak akan maksimal karena masih banyak tugas penting yang harus dikerjakan sekda. Ke depan,Wali Kota Medan diharapkan dapat mempertimbangkan pengalihan PD Pasar menjadi dinas karena dianggap akan memudahkan dan mempersingkat birokrasi dan pengawasan.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Medan Ferdinand Lumban Tobing meminta wali kota segera melantik direksi BUMD mulai PD Pasar, PD Pembanguan dan PD Rumah Potong Hewan (RPH) Medan sebelum pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012. ”Kami minta sebelum APBD 2012 disahkan, ketiga pimpinan BUMD ini harus sudah dilantik,”pungkasnya.

Sebelumnya,Sekdakko Medan Syaiful Bahri menegaskan, sampai kemarin belum ada arahan dari Wali Kota untuk memproses pelantikan sejumlah dirut BUMD. Sebagaimana diketahui, sebelumnya sebanyak 59 nama calon direksi BUMD mengikuti ujian fit and proper test direksi PD Kota Medan di USU.

Sayangnya nama-nama ini masih direhasikan pansel. Adapun, 59 calon yang bakal ikut fit and proper test itu,yakni PD Pasar (34 orang),PD Pembangunan (16 orang), PD Rumah Potong Hewan (9). Dari jumlah ini akan dijaring 10 orang untuk mengisi PD Pasar (4 orang), PD Rumah Potong Hewan (3 orang) dan PD Pembangunan (3 orang).(ana)