TAPTENG(EKSPOSnews): Civil Education Society (CES) meminta kepada Bupati Kabupaten Tapanuli tengah untuk tidak melakukan praktek politisasi di bidang pendidikan termasuk dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Para Kepala Sekolah,

Direktur Eksecutive CES, Manuntun Sinaga menganggap politisasi pendidikan akan merusak dunia pendidikan baik ditingkat nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Manuntun Sinaga menyebutkan bahwa politisasi pendidikan sudah cukup marak terjadi di Indonesia. Direktur CES menegaskan, politisasi pendidikan di Daerah sudah berani terang terangan terutama pada saat pemilihan kepala daerah.

"Sudah banyak yang dimutasi setingkat eselon, selanjutnya cepat atau lambat akan ada mutasi Jabatan Kepala Sekolah, gonjang ganjing tentang jabatan kepala sekolah, sejak otonomi daerah, bukan rahasia lagi menjadi kepala sekolah identik dengan jabatan politik, untuk itu kita minta kepada Bupati Tapteng agar dalam pengangkatan kepala sekolah harus memperhatikan profesionalitas dan pengangkatannya juga harus dari jalur prosedur yang sah, yakni harus melalui dewan jabatan di Diknas," jelas Sinaga kepada sejumlah wartawan Senin 24 Oktober 2011.

Sinaga menambahkan fenomena yang terjadi saat ini kepala sekolah resah bekerja, karena khawatir dimutasikan. Ia mengingatkan bahwa politisasi pendidikan akan merugikan para guru dan tenaga pendidik lainya.
"Sudah waktunya semua politisasi pendidikan dihentikan," tegasnya. (rel)