• Home
  • Ragam
  • Anggaran Minim, Truk Pengangkut Sampah di Siantar Tak Layak

Anggaran Minim, Truk Pengangkut Sampah di Siantar Tak Layak

Rabu, 19 Oktober 2011 | 16:50:15
Jansen

Plt Kadis Kebersihan, Kadimin
PEMATANGSIANTAR (EKSPOSnews) : Sejumlah truk pengangkutan sampah milik Dinas Kebersihan Kota Pematangsiantar kondisinya memprihatinkan. Bahkan saat akan digunakan, truk - truk itu sering 'parkir' alias mengalami kerusakan.

Kondisi ini diperparah dengan minimnya anggaran yang dialokasi di APBD, sehingga tak ada dana untuk memperbaiki truk pengangkut sampah tersebut. Pasalnya selama ini anggaran yang ditanggung untuk minyak, oli, dan ganti ban.

Hal ini diakui Pelaksana Tugas (Plt) Kadis Kebersihan, Kadimin, usai melakukan rapat dengan Komisi III DPRD Pematangsiantar, Rabu 19 Oktober 2011. Menurutnya, saat ini ada 27 unit drum truk, 7 unit amrol, dan 1 unit mobil patroli. Dimana

"Saat truk 'terduduk' darimana uang untuk memperbaikinya. Jika truk itu dirawat, bisa bertahan hingga 10 tahun," ujar Kadimin.

Dia juga mengaku, tak ada dilakukan uji kelayakan kendaraan bermotor (KIR) untuk semua truk sampah tersebut. Menurutnya, pemeriksaan terhadap truk itu dilakukan secara tahunan.

Saat ini volume sampah di Kota Pematangsiantar setiap harinya ditaksir mencapai 250 ton. Dengan rincian 250 ribu jiwa penduduk, masing - masing menghasilkan sampah 0,8 kg, dan ini ditambah sampah dari pasar tradisional. Untuk personil di Dinas Kebersihaan saat ini sebanyak 533 orang, terdiri dari petugas penyapu jalan, supir dan kernet truk pengangkut sampah.

Selain permasalah truk yang tak memadai, Dinas Kebersihan juga dihadapkan pada tunggakan retribusi  sampah. Menurut Kadimin, pihaknya akan berupaya merealisasikan tunggakan itu berkoordinasi dengan PDAM Tirtauli.

Hanya saja Kadimin belum bisa mengetahui berapa pasti jumlah tunggakan retribusi sampah angkanya, dan akan cari datanya. Ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak karcis retribusi berapa yg terjual termasuk penyebab tunggakan.

"Adanya tunggakan itu jelas berpengaruh terhadap kinerja kami, termasuk pembangunan yang dananya bersumber dari berbagai retribusi," sebutnya.

Sedangan untuk upah penangihan retribusi sampah yang selama ini dikelola PDAM Tirtauli bersamaan dengan pembayaran rekening air, menurutnya ada diatur dalam Surat Keputusan (SK) Menkeu. Dimana upah pungut sebesar 2 persen diberikan PDAM Tirtauli, dan 3 persen Pemko Pematangsiantar.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2010, mengenai adanya penyetoran upah pungut pada PDAM, Kadimin mengaku kurang mengetahuinya. Hanya saja sudah ada MoU antara pihaknya dengan PDAM mengenai ketentuan upah itu hanya 5 persen. (js)

BERITA LAINNYA
OPPO N3 Sudah Diorder 2 Juta Unit
Sabtu, 22 November 2014 | 03:07:04
Pakai 4G, Murah atau Mahal?
Jumat, 21 November 2014 | 15:58:14
Begini Tampilan HTC Sense 6 di Android Lollipop
Jumat, 21 November 2014 | 07:12:01
Gajah Ditemukan Mati Membusuk di Aceh Jaya
Kamis, 20 November 2014 | 17:41:27
Sinin Mengaku Bertelur, Ternyata Akal-Akalan Saja!
Kamis, 20 November 2014 | 11:09:11
Gelombang di Perairan Bangka Belitung Tinggi
Kamis, 20 November 2014 | 10:26:11
Merek Nokia Lenyap, Muncul Tablet Nokia N1
Rabu, 19 November 2014 | 14:40:35
Sidang Pemilihan Calon Perwira PK TNI Panda Jatim
Rabu, 19 November 2014 | 06:13:23
Anjing Raksasa Beranak Hingga 19 Ekor
Rabu, 19 November 2014 | 06:09:12
BERIKAN KOMENTAR
Top