MEDAN(EKSPOSnews): Seribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia (SPI) berdemonstrasi di kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan, Sabtu, 24 September 2011,  meminta pemberdayaan petani guna merealisasikan ketahanan pangan.

Dalam demonstrasi untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-51 itu, para petani juga menampilkan kesenian reog dan alat musik etnis batak.

Ketua SPI Sumut Wagimin dalam orasinya mengatakan, kondisi pertanian dan kehidupan petani belakangan ini belum mengalami kemajuan berarti.

Hal itu disebabkan masih banyak konflik agraris dan infrastruktur yang tidak memadai bagi petani untuk meningkatkan produksinya.

Kondisi itu dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik yang menyebutkan ada 18,97 juta jiwa penduduk miskin di pedesaan dan 11,05 juta jiwa penduduk miskin perkotaan.

Jumlah tersebut lagi dengan penduduk yang rentan dengan kemiskinan yang mencapai sekitar 27 juta jiwa.

Di Sumut sendiri, kata dia, jumlah pendidik miskinnya mencapai 1,6 juta jiwa atau 12,55 persen dari total penduduk provinsi tersebut.

Pihaknya merasa riskan karena perbaikan kesejahteraan penduduk itu, khususnya bagi kalangan petani akan semakin sulit karena banyaknya sengketa agraria di Sumut.

Karena itu, dalam peringatan Hari Tani Nasional ke-51 itu, SPI Sumut meminta pemerintah untuk melaksanakan pembaruan agraria dan landreform untuk memastikan hak setiap petani.

Harapan petani tersebut sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria.

Kemudian, SPI Sumut juga mendesak Pemprov Sumut mengeluarkan SK tentang percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang ada di daerah itu.

Kepala Dinas Pertanian Sumut HM Roem yang menerima pengunjuk rasa mengatakan, pihaknya memahami tuntutan yang disampaikan petani untuk meningkatkan kesejahteraan tersebut.

"Orasinya tajam dan menyentuh," katanya.

Menurut Roem, sesuai visi dan misi Pemprov Sumut yakni "Rakyat Tidak Lapar", pihaknya telah menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah itu.

Secara umum, Sumut memang diperhitungkan sebagai daerah penghasil beras dan menempati peringkat lima nasional.

Namun pihaknya tidak ingin berpuas diri sehingga tetap mengupayakan peningkatan produksi guna memperkuat ketahanan pangan di daerah itu.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelestarian Lahan Pertanian Berkelanjutan.

Dengan Perda itu, setiap warga tidak boleh mengalihfungsikan sawahnya untuk menjadi lokasi kegiatan lain.

"Kalau sawah yang dijual, harus tetap menjadi sawah. Kalau tidak, berarti melanggar UU," katanya.

Menurut dia, pihaknya juga akan mengupayakan berbagai kebutuhan pertanian agar aktivitas penyediaan bahan makanan utama itu terus berlanjut.

Pihaknya juga mengharapkan kalangan petani untuk serius dalam kegiatan pertaniannya karena akan mendatangkan keuntungan.

Ia menyebutkan, potensi keuntungan tersebut tergambar dari naik harga gabah yang mencapai Rp2.400 per Kg, bahkan mencapai Rp3.000 di lapangan.

Jika setiap petani dapat menghasilkan produksi mencapai lima ton untuk satu kali panen, berarti penghasilan yang diterimanya Rp15 juta.

Dengan dikurangi biaya produksi yang diperkirakan Rp5 juta, berarti keuntungan yang didapatkan petani sebanyak Rp10 juta.

"Kalau panen dilakukan empat bulan sekali, berarti penghasilan petani Rp2,5 juta per bulan," katanya.

Usai dialog itu, Kepala Dinas Pertanian Sumut HM Roem diminta melakukan pemotongan tumpeng yang terbuat dari padi dan berbagai sayur-sayuran produksi petani.(an)