MEDAN (EKSPOSnews) : Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia dan Lembaga Pendidikan Perkebunan Medan menandatangani kesepakatan kerja sama untuk melatih tenaga penyuluh swadaya untuk membantu petani meningkatkan produktivitas sawitnya.

"Gapki berharap, produktivitas sawit rakyat bisa menjadi 35 ton TBS (tandan buah segar) per hektare per tahun dari dewasa ini yang masih rata-rata sekitar 18 -20 ton. Untuk mencapai angka itu, harus ada petugas penyuluh yang membimbing petani melakukan penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan sawit secara baik dan benar," kata Ketua Gapki Sumut, Balaman Tarigan, usai menandatangani kesepakatan itu di Medan, Selasa, 29 Maret 2011.

Dari Gapki, kesepakatan itu ditandatangani Ketua Gapki Sumut, Balaman Tarigan, dan Apkasindo oleh Ketua Umum Anizar Simanjuntak serta LPP oleh Tenaga Profesional, Arief Setiawan Sutanto.

Kesepakatan kerja sama itu merupakan salah satu rangkaian kegiatan peringatan 100 tahun sawit komersia di Indonesia, dimana perkembangan tanaman sawit pertama dimulai di daerah Sumut pada tahun 1911.

Selain peningkatan produktivitas, Gapki, kata Balaman, berkeinginan juga agar mutu TBS kebun petani semakin meningkat sehingga harga jualnya semakin bagus..

Gapki berharap rendemen minyak sawit hasil TBS petani itu bisa mencapai 26 persen.

Selain penyuluh, Gapki juga menyadari pentingnya penyedian bibit berkualitas yang bisa dibeli petani dengan cara lebih mudah dan berharga lebih murah pula.

"Penyedian bibit dengan sistem itu sudah menjadi pemikiran Gapki dan akan dijalankan bertahap sejalan dengan penyedian tenaga penyuluh swadya yang dibiayai Gapki," katanya.

Balaman yang menjabat Direktur Produksi PT.Perkebunan Nusantara (PTPN) IV itu menjelaskan, keinginan Gapki meningkatkan produktivitas dan mutu sawit rakyat itu mengacu pada luas areal tanaman sawit petani yang semakin meluas hingga menjadi terbesar dari lahan yang dimiliki kebun swasta/asing maupun PT.PN Di Sumut, berdasarkan data tahun 2009, dari lahan seluas 1,048 juta hektare itu sekitar 39 persen merupakan tanaman rakyat dan sisanya masing-masing 33 persen milik swasta dalam negeri dan asing dan 28 persen lainnya dikelola PT.PN.

Usaha perkebunan sawit rakyat itu juga berkembang cepat ke hampir semua kabupaten di Sumut, meski kebun terluas ada di Labuhan Batu, Asahan, Langkat dan Simalungun.

Dengan luasan yang lebih besar, maka tentunya hasil kebun rakyat itu sangat potensial sehingga perlu dorongan untuk meningkatkan produktivitasnya dan mutu hasilnya, katanya.

"Angka-angka itu rasanya tidak terlalu muluk karena kebun swasta dan PT.PN sudah bisa mencapai angka itu bahkan diatasnya. Di petani belum tercapai karena banyak faktor mulai dari bibit yang tidak bagus hingga pola tanam dan panen yang tidak baik dan benar dan ini yang akan dibantu Gapki," ujar Balaman.

Ketua Umum Apkasindo, Anizar Simanjuntak, mengakui sangat mendukung penuh kerja sama dengan Gapki dan LPP Medan itu mengingat petani memang harus dibantu.

Dia menyebutkan, dari areal sawit rakyat nasional yang mencapai 3 jutaan hektare, 20 persen di antaranya sangat mendesak untuk diremajakan, dimana sebagian besar merupakan perkebunan inti rakyat.

Menurut dia, memang harus ada bantuan pemerintah maupu Gapki untuk peremajaan itu karena kenyataannya program revitalisasi belum berhasil akibat menyangkut sertifikasi lahan rakyat.

Pemerintah sudah seharusnya lebih peduli petani karena produksi sawit rakyat itu memberikan kontribusi yang besar bagi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penerimaan devisa, katanya.

Tenaga Profesional LPP Medan, Arief Setiawan Sutanto, mengatakan pelatihan kepada tenga peyuluh bukanlah suatu yang asing bagi LPP.

LPP Medan senang dipercayai Gapki dan Apkasindo melatih tenaga penyuluh apalagi dimaksudkan untuk kepentingan petani. (ant)