MEDAN (EKSPOSnews): Selama kurun waktu dua tahun LSM YLPPMM memantau fungsi dan manfaat website DPRD Sumut, ternyata tidak dikelola dengan baik. Sedangkan anggaran dana untuk itu telah disediakan dalam APBD setiap tahunnya. Demikian disampaikan Hendra Gunawan Direktur Executif Yayasan Lembaga Penelitian Pengembangan Masyarakat Madani (YLPPMM) di Medan baru-baru ini.

Dia menduga, pembuatan dan pemeliharaan website tersebut berbau korupsi yang dilakukan oleh kesekretariatan dewan. “Mereka beranggapan masalah ini tidak akan pernah muncul karena tidak ada yang akan menyoroti dan dapat diredam dengan cara dan model lama terlebih menjelang THR, “ kata Hendra

Dalam APBD 2010 tentang pengadaan software sistem operasi dan aplikasi sekretariat DPRD Sumut anggaran itu termasuk untuk pemeliharaan website DPRD Sumut. Akan tetapi penggunaan dananya hingga saat ini tidak jelas.

Bahkan banyak yang bingung tentang website DPRD Sumut, mana yang sebenarnya dipakai karena situs www.dprd-sumutprov.go.id dan www.dprdsumut.go.id kedua-duanya aktif. Agar lebih jelas LSM YLPPMM akan meminta kepada BPK agar mengaudit penggunaan APBD tentang pembuatan dan pemeliharaan website DPRD Sumut dari beberapa tahun yang lalu.

"Pembuatan website DPRD Sumut merupakan proyek siluman. Tidak jelas apakah itu penunjukan langsung (PL) atau sistem tender. Laporan penggunaan dana anggaran beberapa tahun yang lalu juga tidak jelas, dananya pun raib entah kemana rimbanya. “Maka dengan itu kita akan menindaklanjutinya kepada instansi hukum yang terkait"ungkap Hendra

Dia menambahkan, pertemuan LSM YLPPMM dengan bagian Humas DPRD Sumut, serta tenaga IT pengelola website DPRD Sumut dan Plh Kepala Bagian Umum DPRD Sumut di ruangan bagian umum DPRD Sumatra Utara terungkap bahwa website tidak dikelola dengan baik.

Hal ini terjadi, lanjut dia, karena Pusat Sistem Informasi USU yang telah membeli domain dan hosting itu tidak memberikan password hostingnya.

"Kami telah mendatangi USU, namun yang diberikan hanya pasword domain sedangkan password hosting tidak diserahkan," Kata Rimbun, staf Sekretariat DPRD Sumut.

Sementara pembuatan website itu diserahkan kepadanya sebagai tenaga IT website DPRD Sumatra Utara. Namun Rimbun mengakui bahwa dianya telah menerima dana pembuatan website www.dprd-sumutprov.go.id, ketika dipertanyakan berapa anggaran dana yang telah diterimanya dia tidak tahu persis.

“Saya memang telah menerima dana untuk pembuatan website dprd sumut, berapa jumlahnya saya tidak tahu, ” katanya.

Sementara menurut Rusdi Plh Kepala Bagian Umum DPRD Sumut saat ini sisa dana pembuatan dan pemeliharaan website berkisar Rp30 juta yang diambil setiap tri wulan. "Salah satu penggunaan dana itu adalah perjalanan tenaga IT dan Kesekretariatan Dewan Ke Jakarta menemui kementerian informasi dan komunikasi, agar situs dprd sumut yang lama ditutup," katanya.

Hal itu dibenarkan Rimbun, karena dia yang berangkat bersama kesekretariatan Dewan. "Kami telah meminta kepada kementerian Informasi dan Komunikasi agar menutup situs dprd sumut yang lama yaitu www.dprdsumut.go.id dan menetapkan situs www.dprd-sumutprov.go.id sebagai website resmi DPRD Sumut," kata Rimbun

Kemudian dilokasi yang sama, wartawan menanyakan kepada Nirmaraya Sekwan DPRD Sumut dirinya tidak bersedia memberikan penjelasan tentang angka yang pasti. "Kami akan menanyakan kepada bendahara berapa jumlah nominal keseluruhannya yang dianggarkan dan telah dipergunakan. Saat ini bendahara sedang sakit nanti setelah sembuh baru dapat kami beritahukan". Kilahnya sambil menuju keruangan kerjanya.

Ketika dikonfirmasi kepada Andi Arba Anggota DPRD Sumut Fraksi PKS beberapa waktu yang lalu dijelaskannya bahwa dana pembuatan website tersebut tertuang dalam APBD 2010 tentang belanja modal pengadaan Sofware dari Rp50.000.000 menjadi Rp105.000.000,- di tahun ini.

Dijelaskannya lagi seyogyanya website DPRD Sumut dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada masyarakat khususnya pengguna internet agar dapat mengakses info dan kegiatan dewan. (rel)