RANTAUPRAPAT(EKSPOSnews): Pembagian kue pembangunan di Labuhanbatu, Sumut belum merata sampai ke pesisir pantai, karena fasilitas umum masih dibangun warga dengan swadaya.

Di beberapa desa di Kecamatan Panai Tengah Labuhanbatu, tampak masih belum tersentuh pembangunan. Warga sekitar pesisir pantai merasa dianak tirikan pemerintah setempat.

Desa Pasar Tiga, misalnya, tidak mendapat bantuan anggaran yang dananya bersumber dari APBD tahun 2009 dan tahun 2010. Adapun pembangunan yang ada, dananya diperoleh dari swadaya masyarakat.


Kepala Desa (Kades) Pasar Tiga, Kecamatan Panai Tengah, Pemkab Labuhanbatu Salikin menegaskan sekitar 75 persen sarana dan prasarana umum di daerah itu dibangun dengan swadaya masyarakat.

Dia mengatakan itu dihadapan Ketua DPRD Elya Rosa Siregar didampingi rekannya David Siregar dari Fraksi Golkar, Lahmuddin Hasibuan Fraksi Demokrat, Ponimin Fraksi PPP, Rudi Hartono Fraksi PBR dan Maya Sofa Fraksi Golkar, Sekcam Panai Tengah dan beberapa warga setempat, dalam acara pertemuan dengan Legislatif di balai desa yang ada.


Salikin menjelaskan, sekitar 75 persen pembangunan sarana dan fasilitas umum yang ada dibangun dengan swadaya masyarakat dan juga dana bantuan yang bersumber dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

“Kantor Kades ini dibangun dari swadaya masyarakat, karena saya tidak mau jika ada warga yang memerlukan surat atau keperluan apapun saya kerjakan di rumah. Pembangunan yang ada dananya dari PNPM, untunglah ada itu, karena kami sejak tahun 2009-2010 tidak pernah mendapat bantuan dari APBD,” ujar Salikin.

Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu Elya Rosa Siregar mengatakan keheranannya karena dari hasil siding paripurna DPRD, tidak satupun
kecamatan yang tidak mendapatkan bantuan anggaran yang dananya bersumber dari APBD. Jika hal itu benar, Elya menilai, adanya ketidak merataan penyaluran anggaran dan hal itu tidak seharusnya terjadi, bahkan disinyalir terjadi kesalahan penggunaan anggaran pemerintah.


“Setahu kami tidak mungkin daerah ini tidak mendapatkan anggaran dari APBD Labuhanbatu.  Mana mungkin penyaluran anggaran tidak mereta. Kalau prioritas memang ada, tapi anggaran disebarkan menyeluruh. Kami akan buka kembali APBD tahun lalu, jika memang ada anggarannya, akan dipanggil semua yang terkait. Pembangunan tidak boleh tidak merata, daerah pesisir pantai itu masih wilayah Pemkab Labuhanbatu, kalau tidak, siapa lagi yang memerhatikannya, seperti anak tiri saja jadinya,” tegas Elya menjawab para wartawan yang ikut dalam rombongan tersebut.


Pantauan Wartawan dibeberapa ruas jalan di desa tersebut, kondisinya masih memprihatinkan. Fasilitas umum itu terpaksa menggunakan
sisa lempengan dari kulit kelapa dan kayu yang diletakkan melintang di tengah badan jalan dengan harapan jika musim penghujan, jalan dapat
dilalui. Ada juga warga yang memasang tumpukan batu-bata yang telah dicampur semen disepanjang badan jalan, dengan harapan anak sekolah
tidak terganggu ketika musim penghujan, sebab dapat melintasi batu-bata yang dipasang sejajar tersebut.


Selain itu, diperhitungkan sekitar ratusan meter parit didepan kediaman warga tidak dibangun drainasenya layaknya seperti yang ada di inti kota Rantauprapat dan daerah pesisir pantai kecamatan lainnya. Untuk mengantisipasi banjir sampai meluap kehalaman kediaman warga, pelepah patahan kelapa sawit yang ujungnya telah diruncingi terpaksa dijajarkan disepanjang dinding bahagian parit. Parahnya lagi, balai desa yang dijadikan sebagai kantor kondisinya sangat memprihatinkan dan lebih layak dikatakan sebagai kandang ternak. Pagar yang terbuat dari broti terlihat sudah bertumbangan akibat lapuk. (fajar)