Memutus Mata Rantai Kemiskinan

Minggu, 11 September 2011 | 14:46:10
NET
Miskin
Pemerintah meluncurkan program keluarga harapan (PKH) dalam upaya memutus mata rantai kemiskinan, baik di daerah maupun secara nasional sehingga penduduk miskin bisa dikurangi atau bahkan dihapuskan.

"Pemerintah menyalurkan dana bantuan PKH ke daerah, tujuannya membantu memberantas kemiskinan di daerah," kata Kepala Dinas Tanaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial (Disnakertransos) Kabupaten Pandeglang Anwar Fauzan.

Jumlah warga miskin di Pandeglang 138.004 jiwa atau sekitar 12 persen dari penduduk daerah itu 1,1 juta jiwa. Warga kurang mampu itu tersebar di 35 kecamatan yang ada di kabupaten tersebut.

Dengan adanya program PKH itu, kata Anwar, diharapkan secara bertahap jumlah masyarakat miskin bisa berkurang, dan beberapa tahun ke depan dapat dihapuskan.

PKH di Kabupaten Pandeglang, telah disalurkan mulai 2007 dan sampai sekarang masih berlanjut, dengan nilai bantuan dan rumah tangga miskin sasaran juga bertambah.

Kabupaten Pandeglang, pada 2010 mendapat alokasi bantuan PKH sebesar Rp22 miliar untuk 17.300 kepala keluarga (KK) warga miskin di daerah itu, dan yang telah disalurkan baru 25 persen.

Penyaluran bantuan sosial itu, kata dia, akan dilakukan tiga tahap yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia.

"Warga penerima, datang ke Kantor Pos langsung untuk mengambil bantuan tersebut, jadi penyalurannya sama dengan bantuan langsung tunai (BLT)," katanya.

Mengenai nilai bantuan, menurut dia, bervariasi disesuaikan dengan kondisi keluarga dari penerima, namun berkisar Rp600 ribu-Rp1,2 juta.

"Bagi keluarga penerima yang memiliki anak usia sekolah lebih banyak, atau mempunyai balita lebih banyak maka nilai bantuan yang diterimanya juga lebih tinggi," katanya.

Ia juga menjelaskan, warga kurang mampu penerima bantuan PKH tersebut tersebar di 10 kecamatan yakni Majasari, Mandalawangi, Picung, Munjul, Labuan, Pulosari, Cibaliung, Sumur, Angsana dan Cibitung.

Bantuan PKH, kata dia, diberikan pemerintah guna menanggulangi kemiskinan dengan memotong mata rantai yang menjadi penyebab kemiskinan tersebut.

Untuk 2011, nilai mengalami penambahan sekitar 20 persen dan mulai disalurkan pada masyarakat.

Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi menjelaskan, penanggulangan kemiskinan merupakan bagian rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) 2011-2016.

"Masalah kemiskinan menjadi perhatian kita, dan selama lima tahun ke depan kita akan berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan di daerah ini," katanya.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang, kata dia, telah menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mengurangi jumlah kemiskinan itu, di antaranya memberi bantaun dan perlindungan sosial serta pemberdayaan masayrakat akan mampu mewujudkan kemandirian.

Kebijakan itu, kata dia, arahkan pada pemberian bantuan dan perlindungan sosial untuk memenuhi hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pangan, air bersih, sanitasi.

Bupati juga mengharapkan, agar pemerintah pusat terus meluncurkan program untuk membantu mengentaskan kemiskinan di daerah, seperti PKH yang saat ini telah berjalan.

"Kita harapkan ada program lain, selain PKH, untuk membantu mengentaskan kemiskinan di daerah," katanya.

Wujudkan MDGs PKH merupakan bantuan tunai bersyarat yang dirancang untuk membantu penduduk miskin kluster pertama, yakni bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran.

Program ini diharapkan berkesinambungan setidaknya sampai tahun 2015 dan mampu berkontribusi untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan milenium (millennium development goals-MDGs).

Setidaknya ada lima komponen MDGs yang didukung melalui PKH, yaitu pengurangan penduduk miskin ekstrim dan kelaparan, pencapaian pendidikan dasar, kesetaraan gender, pengurangan angka kematian bayi dan balita, dan pengurangan kematian ibu melahirkan.

Dengan PKH diharapkan rumah tangga sasaran penerima bantuan memiliki akses yang lebih baik untuk memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi termasuk menghilangkan kesenjangan sosial, ketidakberdayaan dan keterasingan sosial yang selama ini melekat pada diri warga miskin.

Peserta PKH memiliki berbagai kewajiban yang harus dipenuhi khususnya kewajiban kesehatan dan pendidikan. Kewajiban itu adalah pemeriksaan kandungan bagi ibu hamil, pemeriksaan kesehatan, pemberian asupan gizi dan imunisasi anak balita, kewajiban menyekolahkan anak ke sekolah dasar dan lanjutan (SD-SLTP).

Secara faktual tingkat kemiskinan suatu rumah tangga secara umum terkait dengan tingkat kesehatan dan pendidikan. Rendahnya penghasilan keluarga sangat miskin menyebabkan keluarga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan kesehatan dan pendidikan, untuk tingkat minimal sekalipun.

Pemeliharaan kesehatan ibu sedang mengandung pada keluarga sangat miskin sering tidak memadai sehingga menyebabkan buruknya kondisi kesehatan bayi yang dilahirkan atau bahkan berdampak pada tingginya kematian bayi.

Hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistika (BPS) pada Maret 2009 menyebutkan, jumlah orang miskin di Indonesia sebanyak 32,53 juta jiwa atau 14,15 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.

Penduduk miskin didominasi penduduk pedesaan yaitu 20,62 juta jiwa atau 17,35 persen dari total penduduk di desa. Sedangkan penduduk miskin di perkotaan sebesar 11,91 juta jiwa atau 10,72 persen dari total penduduk kota.

Jumlah orang miskin di perkotaan, bila dibandingkan survei Maret 2008, mengalami penurunan sebesar 850 ribu jiwa. Sedangkan di pedesaan bila dibandingkan Maret 2008, penduduk miskin berkurang 1,5 juta jiwa.

Guna mengurangi angka kemiskinan itu, pada 2010 Kementerian Sosial (Depsos) menyalurkan bantuan PKH pada 810.000 rumah tangga sangat miskin (RTSM) yang tersebar di 88 kabupaten pada 18 provinsi.

PKH pertama kali diujicobakan pada tahun 2007, di tujuh provinsi, yaitu Sumbar, Jabar, DKI Jakarta, Jatim, Sulut, Gorontalo, dan NTT dengan jumlah penerima PKH sebanyak 400.000 RTSM, kemudian pada 2008 ditambah enam provinsi (NAD, Sumut, DIY, Banten, NTB dan Kalsel) dengan penerima 620.755 RTSM, dan pada 2009 jumlah penerima bertambah menjadi 726.400 RTSM di 13 provinsi tersebut.

Pada 2010 jumlah penerima PKH menjadi 810.000 RTSM dengan penambahan 5 provinsi, yakni Bali, Kepri, Sulteng, Sulsel dan Kalteng, sehingga se-Indonesia menjadi 18 provinsi penerima PKH. Depsos menergetkan pada 2015 seluruh RTSM mendapatkan program PKH.(antara)

BERITA LAINNYA
Siapkah ALA-Abas Pisah dari Aceh?
Jumat, 7 November 2014 | 03:32:13
Narkoba, Rusak Citra Srimulat
Rabu, 29 Oktober 2014 | 05:33:06
Jagung Harus Dikembangkan Jadi Alternatif Pangan Lokal
Minggu, 26 Oktober 2014 | 08:52:05
Aceh Ditargetkan Jadi Lumbung Sapi
Selasa, 7 Oktober 2014 | 14:43:59
Kaltara Bakal Jadi Pusat Ekonomi
Minggu, 5 Oktober 2014 | 15:30:34
Misteri Begu Ganjang di Tanah Batak
Minggu, 21 September 2014 | 07:09:08
Sistem Pilkada, Perlu Kajian Objektif
Minggu, 14 September 2014 | 08:07:01
Karier Jero Wacik Tersandung Kasus Pemerasan
Sabtu, 6 September 2014 | 05:34:50
Menanti Kejutan Akhir Drama Pilpres
Kamis, 21 Agustus 2014 | 02:55:14
BERIKAN KOMENTAR
Top