SEI RAMPAH (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dan Badan Pertanahan Nasional setempat sepakat menjalin kerja sama dalam upaya meningkatkan kepastian hukum dan hak atas tanah.

Naskah kerja sama tersebut ditanda tangani Bupati Serdang Bedagai (Sergai) T Erry Nuradi dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sergai Dani Sudarta di aula kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Jumat 19 Agustus 2011.

"Kerja sama dengan BPN dimaksudkan untuk meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan dalam rangka pengamanan barang milik negara maupun daerah, sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara maupun Daerah berupa tanah harus disertifikatkan," kata Bupati Sergai Erry Nuradi.

Ruang lingkup perjanjian kerja sama meliputi, antara lain bidang penelitian data dan riwayat penguasaan dan penyesuaian data di lapangan, pengukuran dan pembuatan peta atas bidang tanah, pengumpulan data dan dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran serta proses sertifikasi dan penerbitan sertifikat tanah.

Sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama itu telah pula dibentuk tim pengarah dan tim teknis percepatan penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sergai yang terdiri dari dua unsur tim kerja yang terdiri dari gabungan jajaran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Sergai dan BPN Sergai.

Tim yang dibentuk pada Agustus tahun 2010 tersebut memberikan laporan hasil kerja yang telah dicapai selama setahun terakhir, di antaranya telah menerbitkan 10 sertifikat hak pakai kepada Pemkab Sergai dan 12 sertifikat lainnya hingga kini masih dalam proses penerbitan.

Dia juga berharap kepada tim teknis agar melanjutkan proses percepatan penerbitan sertifikasi tanah yang diyakini merupakan bagian dari aset Pemkab Sergai.

"Saya harapkan kepada tim teknis senantiasa melakukan koordinasi dalam melaksanakan persetifikatan tanah, sesuai dengan mekanisme kerja dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tambahnya.

Khusus terhadap aset tanah yang masih dalam sengketa atau bermasalah dengan pihak lain, Bupati Sergai mengingatkan kepada tim pengarah dan tim teknis agar segera mencari solusi sekaligus melakukan monitoring secara berkala, memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian agar proses penyelesaian sesuai data yang diperlukan.(an)