Sabtu, 25 Jan 2020

Pemerintah Larang Membawa Samsung Galaxy Note 7 di Penerbangan

Selasa, 25 Okt 2016 20:12
BAGIKAN:
ist
Samsung Galaxi Note 7.

JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan secara resmi melarang telepon pintar (smartphone) jenis Samsung Galaxy Note 7 dibawa dalam penerbangan.

Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, mengatakan pelarangan tersebut tidak hanya pada penumpang, tapi juga awak pesawat .

"Smartphone Samsung Galaxy Note 7 juga tidak boleh ditaruh di bagasi kabin, bagasi tercatat atau kargo," katanya, Selasa 25 Oktober 2016.

Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara No SE. 21 tahun 2016 yang ditandatangani oleh pada tanggal 20 Oktober 2016.

"Smartphone Samsung Galaxy Note 7 mempunyai potensi bahaya meledak/kebakaran," ujarnya.

Hal itu merujuk pada Surat Edaran Federal Aviation Administration (FAA-USA) No: 16-08 tanggal 14 Oktober 2016 tentang _Announcement of a Ban on All Samsung Galaxy Note 7 Smartphone Devices from Air Transportation in the United States._ Menurut dia, terkait keselamatan dan keamanan penerbangan tidak ada toleransi.

"Apapun yang berpotensi untuk membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan, akan kami larang," katanya.

Surat Edaran Dirjen Perhubungan tersebut telah disampaikan pada para pihak terkait untuk segera ditindaklanjuti.

Para pihak terkait tersebut adalah para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara (OBU), para Kepala Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU), para Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara Nasional (maskapai nasional), para Pimpinan Kantor Perwakilan Perusahaan Angkutan Udara Asing (maskapai asing), para Pimpinan Badan Usaha Bandar Udara Umum (PT. Angkasa Pura I dan II) serta para Pimpinan Penyelenggara Bandar Udara Khusus.

Surat tembusan juga ditujukan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.

Maskapai nasional dan Maskapai asing diintruksikan untuk menanyakan kepada setiap penumpang pada saat proses lapor diri (check-in) terkait kepemilikan Smartphone Samsung Galaxy Note 7, melarang penumpang dan personal pesawat udara untuk membawa Smartphone Samsung Galaxy Note 7 ke dalam pesawat udara, menyediakan tempat penitipan Smartphone Samsung Galaxy Note 7 di tempat lapor diri (check-in) dan memberikan tanda terima.

Sementara, UPBU serta Badan Usaha Bandar Udara Umum dan Khusus, diinstruksikan untuk menginfomasikan kepada setiap penumpang untuk tidak membawa Smartphone Samsung Galaxy Note 7 pada bagasi kabin, bagasi tercatat atau kargo, memastikan penumpang dan personel pesawat udara tidak membawa Smartphone Samsung Galaxy Note 7 ke dalam pesawat udara, mengeluarkan Smartphone Samsung Galaxy Note 7 yang ditemukan saat pemeriksaan keamanan di Security Check Point (SCP) dan menginformasikan kepada pemilik untuk dititipkan ke Badan Usaha Angkutan Udara Nasional atau Perusahaan Angkutan Udara Asing, untuk segera menindaklanjuti larangan ini dengan membuat Standard Operating Procedure (SOP) dan Petunjuk teknis serta koordinasi dengan perwakilan/distributor Samsung di lokasi masing-masing.

Pelaksanaan dan pengawasan Surat Edaran ini selanjutnya akan dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara (OBU) setempat. (ant)


  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Pemerintah Akan Bangun 500 BTS

    JAKARTA (EKSPOSnews): Setelah meresmikan pengoperasian Palapa Ring, pemerintah merancang pembangunan 4.000 BTS yang akan dieksekusi sebanyak 500 BTS hingga akhir tahun ini dan sisanya pada 2020."Sampa

  • 4 bulan lalu

    Pemerintah Serahkan Rumah untuk Korban Gempa NTB

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menyerahkan 40 ribu unit rumah untuk korban gempa Nusa Tenggara Barat yang telah dibangun den

  • 6 bulan lalu

    Pemerintah Tak Pernah Larang Habib Rizieq Pulang ke Indonesia

    BOGOR (EKSPOSnews): Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Ronny Franky Sompie menjelaskan bahwa tak ada aturan yang melarang kepulangan Imam Besar

  • 6 bulan lalu

    Pemerintah Aceh Evaluasi Perusahaan Tambang

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Pemerintah Aceh terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang beroperasi di provinsi paling barat Indonesia guna mencengah terjadinya pelanggaran hukum."Pemerintah

  • 7 bulan lalu

    Puluhan Nelayan Kurang Mampu Dapat Rumah dari Pemerintah

    PAINAN (EKSPOSnews): Sebanyak 70 nelayan di Nagari (Desa) Koto Nan Tigo IV Koto Hilie, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat menerima bantuan rumah layak dari pemerintah pusat."Biaya pembangunan p

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99