Minggu, 19 Nov 2017

Alat Uji Kendaraan Bermotor di Dumai Belum Memadai

Oleh: alex
Selasa, 07 Nov 2017 18:40
BAGIKAN:
istimewa.
Mobil.
DUMAI (EKSPOSnews): Tim Akreditasi Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub menilai fasilitas dan alat uji kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Dumai belum optimal karena kendala anggaran, namun diharap pelayanan tetap baik.

"Kekurangan fasilitas dan alat pengujian kendaraan ini kita maklumi karena kondisi anggaran daerah, namun tetap harus jadi perhatian agar pelayanan lebih optimal," kata Ketua Tim Akreditasi Dirjen Hubda Kemenhub Dadan M Ramdan usai menilai Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Dishub Dumai, Selasa 7 November 2017.

Agar sistem pelayanan uji kendaraan bermotor optimal dan lulus akreditasi, selain harus melengkapi fasilitas dan alat pengujian, diharap juga administrasi ditingkatkan, mulai dari pendaftaran hingga dokumen.

Disebutkan, Dirjen Hubda Kemenhub RI melakukan penilaian akreditasi ke sejumlah pelayanan uji kendaraan bermotor di Provinsi Riau, yaitu Kota Dumai, Kabupaten Siak, Bengkalis, Rokan Hilir dan Rokan Hulu.

Penilaian akreditasi ini mengacu para perundangan berlaku tentang pemerintahan daerah dan penyelenggaraan urusan uji kendaraan bermotor, bertujuan agar pelayanan sesuai standar ditetapkan.

"Meski belum terakreditasi, pelayanan masih bisa dilakukan sebagai kewajiban daerah melayani urusan pengujian kendaraan bermotor dan untuk keselamatan," sebutnya.

Kepala Bagian Kepegawaian pada Dirjen Hubda Kemhub RI ini menambahkan, hasil dari penilaian akreditasi ini nanti akan diumumkan pada Desember 2017 sebagai legalitas dalam pelaksanaan pengujian berkala dari pemerintah pusat.

Tujuan lain, akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal pada satu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan, karena keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah tangung jawab bersama.

Sementara, Kepala UPT PKB Dishub Dumai Effendi mengakui masih ada kekurangan peralatan dan fasilitas uji kendaraan bermotor, namun untuk pemenuhan, segera diajukan kebutuhan anggaran Rp6,5 miliar ke pemerintah pusat.

Selain itu, Dishub Dumai juga berencana membentuk tim gabungan bersama pemerintah daerah untuk mendata dan pemetaan kendala serta kekurangan dalam penyelenggaraan pelayanan uji berkala kendaraan bermotor.

"Sejumlah kekurangan ini karena keterbatasan anggaran daerah, dan segera disiapkan usulan kebutuhan anggaran ke pemerintah pusat agar didukung dan pelayanan sesuai standar tercapai," kata Effendi.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99