Rabu, 20 Sep 2017
  • Home
  • Sosok
  • Kisah Patrialis Akbar yang Berakhir di Tangan KPK

Kisah Patrialis Akbar yang Berakhir di Tangan KPK

Oleh: Jallus
Minggu, 19 Feb 2017 05:49
BAGIKAN:
istimewa
Patrialis Akbar.
JAKARTA (EKSPOSnews): Satu papan nama dari sembilan papan di meja hakim yang berada di ruang sidang utama gedung Mahakamah Konstitusi (MK) tampak kosong, tanpa nama.

Di papan nama kosong itu sebelumnya tertulis Hakim Konstitusi Patrialis Akbar. Namun kini nama itu tidak akan ditemukan kembali.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Kamis, 16 Februari 2017 telah memutuskan hakim konstitusi Patrialis Akbar melakukan pelanggaran berat dan menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.

Pelanggaran etik berat yang dilakukan Patrialis Akbar terkait dengan dugaan suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dalam uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada hakim terduga Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi," kata Ketua MKMK Sukma Violetta dalam sidang pembacaan putusan.

Putusan itu diambil berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi yaitu dua hakim konstitusi yang juga merupakan anggota hakim panel yang melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap uji materi UU No 14 Tahun 2014 yaitu I Dewa Gede Palguna dan Manahan MP Sitompul; panitera MK Kasianur Sidauruk; Sekretaris Administrasi Umum Patrialis, Prana Patrayoga Adiputra; kawan dekat Patrialis, Kamaludin; panitera pengganti tingkat II MK Ery Satria Pamungkas; Sekretaris Yudisial Patrialis, Suryo Gilang Romadhon; ajudan Patrialis, Eko Basuki; dan sopir Patrialis, Slamet.

Berdasarkan pemeriksaan oleh MKMK, Patrialis sebagai hakim terduga telah terbukti melakukan pembahasan mengenai perkara yang sedang ditangani di Mahkamah Konstitusi dengan pihak yang berkepentingan dengan perkara, baik langsung maupun tidak langsung, di luar persidangan.

"Hakim terduga terbukti membocorkan draf putusan MK yang masih bersifat rahasia oleh hakim terduga," kata anggota MKMK As'ad Said Ali.

Pada Rabu (25/1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) sekitar pukul 10.00 sampai 21.30 WIB di tiga lokasi yang berbeda di Jakarta.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitain dalam jumpa pers usai OTT, mengungkapkan 11 orang itu adalah Patrialis Akbar, Basuki Hariman (BHR) selaku pihak swasta yang memberikan suap bersama-sama dengan NG Fenny (NGF) yang merupakan karyawan BHR, Kamaludin (KM) dari swasta yang menjadi perantara BHR dari swasta kepada PAK, dan tujuh orang lainnya.

Sekitar pukul 21.30 WIB tim bergerak mengamankan Patrialis yang sedang berada di pusat perbelanjaan Grand Indonesia, Jakarta Pusat, bersama dengan seorang wanita.

Basuki Hariman disebutkan oleh Basaria memiliki sekitar 20 perusahaan yang bergerak di bidang impor daging. Oleh sebab itu, dia melakukan pendekatan dengan Patrialis melalui Kamaludin dengan harapan bisnis impor dagingnya dapat berjalan lancar.

"Setelah melakukan pembicaraan, Patrialis menyanggupi membantu agar permohonan uji materi Nomor 129/ PUU-XII/2015 itu dapat dikabulkan MK," kata Basaria.

Dalam keterangan pers itu Basaria menjelaskan Patrialis diduga menerima hadiah 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura.

Dengan dugaan ini Patrialis kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan disangkakan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu menyebut mengenai hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Penanggkapan Patrialis Akbar yang sebelumnya adalah Hakim Konstitusi, tentu memperburuk citra MK setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar terbukti secara sah bersalah dalam kasus suap pengurusan sengketa pemilihan kepala daerah dan tindak pidana pencucian uang, yang kemudian divonis hukuman seumur hidup.

Ketua MK Arief Hidayat ketika memberikan keterangan pers di Jakarta beberapa waktu lalu menyebutkan bahwa kasus penangkapan Patrialis itu bagaikan badai yang mengguncang nama baik dan martabat MK sebagai lembaga peradilan.

"Kami mohon doa restu kepada seluruh rakyat Indonesia dan rekan media massa supaya badai cepat berlalu dan kami mohon restunya supaya mahkamah ini tetap menjadi mahkamah yang didambakan rakyat Indonesia," kata Arief.

MK belum selesai memperbaiki nama baiknya dan membangun sistem untuk menjaga kehormatan MK usai kasus yang menyeret mantan Ketua MK Akil Mochtar. Namun kasus Patrialis menjadi hantaman berat bagi MK yang sedang berupaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap MK.

"Semua hakim konstitusi merasa sangat prihatin dan menyesalkan peristiwa tersebut terjadi di tengah MK yang sedang berikhtiar membangun sistem yang diharapkan dapat menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat kode etik konstitusi," kata Arief.

Selang beberapa hari usai penangkapan Patrialis, Ketua MK Arief Hidayat kemudian mengungkapkan pihak MK telah menerima surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Hakim Konstitusi yang ditulis tangan oleh Patrialis sendiri.

Sidang etik MKMK tetap dilaksanakan meskipun Patrialis sudah menyatakan mengundurkan diri.

Arief kemudian mengatakan, dalam waktu dekat MK akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo untuk mengisi kekosongan atas Hakim MK setelah pengunduran diri Patrialis Akbar.

Dengan diberhentikannya Patrialis sebagai Hakim Konstitusi, maka kini hanya terdapat delapan orang Hakim Konstitusi sehingga ini akan memperberat kinerja MK tertutama apalagi sidang sengketa Pilkada akan segera digelar di MK.

Oleh sebab itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat akan membentuk panitia seleksi Hakim Konstitusi untuk mengisi satu kursi yang kosong tersebut.

"Jika berlangsung lancar, sebelum ada hasil pilkada sudah ditemukan penggantinya. Dengan selesainya pilkada, pasti ada sengketa pilkada didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Pramono.

Semoga saja hakim konstitusi dapat segera terpilih serta mampu menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan bila integritas Hakim Konstitusi dapat terjaga dengan baik niscaya badai akan menjauh. Kisah Patrialis pun berhenti di tangan KPK. Gratifikasi!

Editor: Master Sihotang

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak