Jumat, 17 Agu 2018
  • Home
  • Ragam
  • Aset Fuad Amin Dihibahkan kepada 2 Kementerian

Aset Fuad Amin Dihibahkan kepada 2 Kementerian

Oleh: marsot
Sabtu, 14 Apr 2018 05:05
BAGIKAN:
istimewa.
Fuad Amin.
SURABAYA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan aset senilai Rp17 miliar yang disita dari terpidana perkara korupsi mantan Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin, kepada dua kementerian.

Aset tersebut masing-masing berupa sebidang tanah seluas 18.466 meter persegi yang dihibahkan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta tiga unit mobil yang dihibahkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Serah terima hibah berlangsung di Surabaya, Jumat, yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara Wahidin.

Basaria Pandjaitan kepada wartawan merinci aset korupsi yang disita dari terpidana Fuad Amin dengan total nilai Rp17 miliar, terdiri dari sebidang tanah seluas 18.466 meter persegi, yang ditaksir senilai Rp16,568 miliar, berlokasi di Kelurahan Mlajah, Kabupaten Bangkalan, Pulau Madura.

Selain itu berupa satu unit Toyota New Avanza Veloz senilai Rp92,8 juta, satu unit Kijang Innova senilai Rp163,7 juta; dan satu unit Honda Mobilio DD4 senilai Rp135,4 juta.

"Hari ini kami hibahkan aset sitaan korupsi dari perkara Bapak Fuad Amin. Masih banyak barang bukti lainnya yang disita KPK, nanti masih akan dibicarakan dulu mau dihibahkan ke mana yang paling pas supaya pemakaiannya benar-benar efektif," tuturnya.

Dia menegaskan tidak semua harta rampasan perkara korupsi dihibahkan kepada instansi pemerintah setelah dikuasai negara dan perkaranya berkekuatan hukum tetap atau "inkracht".

"Bisa juga dilelang dan KPK sudah pernah melakukan itu. Tapi sepanjang dibutuhkan akan kami utamakan untuk diberikan kepada instansi pemerintah, terutama yang di daerah," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan hibah tanah di Bangkalan yang diterima dari KPK akan dipergunakan untuk membangun Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten Bangkalan.

"Kami pergunakan sesuai kebutuhan. Kebetulan kantor BPN di Kabupaten Bangkalan membutuhkan kantor pelayanan yang lebih besar. Kantor yang ada sekarang sangat kecil dan tidak memadai jadi rencananya nanti akan dipergunakan untuk dibangun Kantor BPN Bangkalan," ucapnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99