Senin, 22 Okt 2018
  • Home
  • Properti
  • Tingkatkan Pengawasan Terhadap Sejumlah Pekerjaan Strategis

Tingkatkan Pengawasan Terhadap Sejumlah Pekerjaan Strategis

Oleh: Jallus
Selasa, 06 Feb 2018 06:28
BAGIKAN:
istimewa.
Pekerjaan LRT.
JAKARTA (EKSPOSnews): Gabungan Pelaksana Konstruksi Indonesia (Gapensi) menyatakan pihaknya tidak segan dalam meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap aspek kesehatan kerja dalam berbagai proyek di Tanah Air.

"Kami tidak akan segan-segan meminta pemerintah untuk memperketat manajemen pengawasan dalam penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan, terutama pada proyek konstruksi, bila kecelakaan kerja terus terjadi," kata Sekjen Badan Pengurus Pusat Gapensi Andi Rukman Karumpa di Jakarta, Senin 5 Februari 2018.

Andi Rukman Karumpa menegaskan agar kecelakaan jangan sampai main-main karena hal ini merupakan soal nyawa manusia. Untuk itu, ujar dia, biar teknologi sudah berada dalam taraf yang maju agar jangan sampai menimbulkan keteledoran.

"Teknologi pasti ada titik lemahnya yang mesti diisi oleh kerja disiplin manusia," ucapnya.

Sebab itu, dia meminta agar perusahaan konstruksi benar-benar memenuhi persyaratan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3).

Sebagaimana diketahui, dunia konstruksi Indonesia kembali dirundung masalah, seperti pada Minggu (4/2) pagi, crane proyek double-double track kereta api di Jatinegara, Jakarta Timur, ambruk saat petugas tengah menaikkan bantalan rel.

Selain itu, hal sejenis terjadi pada Selasa 17 Oktober 2017 lalu, di mana ada tiang bagian dari proyek konstruksi menimpa rumah warga di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagian konstruksi berwarna biru itu roboh dan menimpa rumah 2 lantai tersebut.

Sebelumnya, konsorsium Hutama Karya-Modern-Mitra kontraktor memastikan korban kecelakaan kerja pada proyek pembangunan Fasilitas Perkeretapian Manggarai-Jatinegara (double-double track/DDT) Minggu (4/2) pagi pukul 05.00 WIB mendapatkan santunan dan hak-hak berupa asuransi BPJS.

"Kami menyampaikan belasungkawa dan simpati yang mendalam kepada keluarga korban," kata Direktur Operasi PT Hutama Karya (Persero), Suroto, dalam siaran pers di Jakarta, Minggu.

Menurut Suroto, Hutama Karya juga telah bekerja sama Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) dari Kementerian PUPR, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker) Kemenakertrans untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Hingga kini konsorsium proyek bersama Kepolisian melakukan pengamanan radius 300 meter di seputar lokasi kejadian, serta memastikan semua peralatan dalam kondisi stabil dalam rangka memastikan keamanan bagi masyarakat sekitar lokasi pasca kejadian.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak berada di dekat lokasi, supaya proses penanganan berjalan lancar, aman, dan nyaman bagi semuanya," ujar Suroto.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 4 bulan lalu

    Pengawasan Kapal di Danau Toba Harus Diperjelas dan Dipertegas

    PARAPAT (EKSPOSnews): Bupati Kabupaten Simalungun JR Saragih menilai perlu upaya memperjelas dan mempertegas kewenangan pengawasan operasional kapal di perairan Danau Toba.Di sela-sela pencarian penum

  • 6 bulan lalu

    Ada yang Salah dalam Pengawasan BUMN

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pakar manajemen kehutanan dari Universitas Mulawarman Banjarmasin,Kaltim, Bernaulus Saragih mengatakan ada yang salah dalam sistem pengawasan dan tujuan BUMN di Indonesia."Ada ya

  • 9 bulan lalu

    BPOM Lalai Lakukan Pengawasan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Wakil Ketua Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah lalai dalam mengawasi peredaran obat menyusul temuan suplemen makanan yang t

  • 10 bulan lalu

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Meranti Ditahan

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Selatpanjang menahan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, Hariadi, terkait dengan statusnya sebagai tersangka korupsi pembangunan Dermaga S

  • tahun lalu

    Pilkada Aceh Selatan Terancam Tanpa Pengawasan

    TAPAKTUAN (EKSPOSnews): Pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Selatan tahun 2018 terancam tanpa pengawasan, karena hingga memasuki Oktober 2017, Pemkab belum menganggarkan dana untuk Paniti

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99