Selasa, 16 Okt 2018
  • Home
  • Properti
  • Proyek Peningkatan Jalan Parlilitan-Ambalo Diduga Berbau Korupsi dan Markup

Proyek Peningkatan Jalan Parlilitan-Ambalo Diduga Berbau Korupsi dan Markup

Oleh: T. Simanullang
Kamis, 01 Feb 2018 16:36
BAGIKAN:
istimewa.
Pengaspalan jalan Parlilitan-Pearaja-Ambalo.
DOLOKSANGGUL (EKSPOSnews): Proyek peningkatan jalan Parlilitan-Pearaja-Ambalo senilai Rp8,4 Miliar mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah masyarakat dan pemerhati pembangunan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Meskipun proyek tersebut sudah dikunjungi Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarmahor, tidak membuat masyarakat berhenti berkomentar sebab proyek tersebut dinilai hanya mengutungkan kontraktornya karena kualitas bangunan dibawah standar dan waktu pengerjaannya molor.

Sebab pembangunan jalan hotmix menuju makam Pahlawan Raja Sisingamangaraja ke XII itu terkesan dipaksakan karena kondisi basah (tergenang air-red) pengaspalanpun tetap dijalankan. "Proyek ini memang benar dikunjungi bupati. Cuma saja kualitasnya dibawah standar dan masyarakat bodohpun tahu bahwa pengerjaannya asal jadi," ujar seorang putra daerah itu.

Parahnya lagi, kata dia, rekanan hanya memanfaatkan material bekas yang di jalan tersebut. Yang seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tersebut terlihat material base coast ataupun pasir namun beberapa titik tidak ditemukan sama sekali dan langsung dihormix.   

Padahal menurut Standard Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan Hotmix, tuturnya, tidak diperbolehkan dipasang dalam keadaan berair sebab akan mempengaruhi kualitas bangunan jalan jangka panjang karena agregat hotmixnya tidak menyatu.

Menurut akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Muis, Dosen teknik sipil pemasangan hotmix  harus dilaksanakan secara hamparan panas, bukan sudah dingin.

"Waktu dihamparan Hotmix harus mencapai 160 derajat, jika tidak spesifikasinya sudah tidak sesui SOP," terang Muis.

Muis menyebutkan jika hotmix dihamparkan pada lokasi basah maka kualitas bangunan sangat diragukan, karena melanggar prosedur.

Saat wartawan menanyakan kesiapannya akademisi dalam membantu masyarakat  melakukan uji laboratorium, sebagai bagian edukasi masyarakat. Dosen teknik sipil USU menyambut positif.

"Kami siap melakukan uji laboratorium jika ada perintah lembaga negara, seperti BPK atau pengadilan," tuturnya.

Di Mark-Up

Terpisah Aktivis Penggiat anti Korupsi terus mendesak penegak hukum segera melakukan audit lapangan sehingga semua bisa transparan karena ulah oknum pemborong nakal yang hanya mencari keuntungan pribadi bisa diperkecil.

Proyek yang dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan  (Humbahas) itu senilai Rp 8.4 miliar terindikasi markup.

Terbukti dari volume yang dikerjakan hanya 4,7 Km, sementara biaya penawaran yang dimenagkan PT. MITRA PRIMA GRAHA dengan harga penawaran Rp7.970.317.286.

"Kuat dugaan ada indikasi korupsi. Kita jangan melihat bangunan setelah selesai tetapi juga teknis kerja sesuai SOP," terang Oti Batubara, Direktur Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi) di Medan, Rabu 31 Januari 2018.  

Menurut Oti, biasanya jika mengerjakan sebuah perkerjaan kontruksi jalan raya dalam hal ini pengaspalan hotmix diperkirakan 1 Km menelan biaya Rp 1 miliar. Dengan ketebalan aspal hotmix 5 cm, dan lebar jalan 5 meter.

Sementara berdasarkan informasi diterima media ini, pekerjaan Peningkatan Jalan Parlilitan – Pearaja – Ambalo  dengan harga penawaran Rp7.970.317.286 hanya mengerjakan Panjang 4,7 Km dan lebar 3,5 Meter dan beberapa titik tidak diprime coating.

"Ada tindakan mark up disitu, makanya penegak hukum tidak bisa tinggal diam," pinta Oti.

Direktur Barapaksi itu, terus mengumpulkan bahan dan keterangan guna mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar mengusut pengerjaan proyek tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Gibson Panjaitan selaku PPK proyek tersebut mengamini proyek itu dikerjkan pada musim hujan. "Namanya alam tidak bisa kita prediksi,"terangnya.

Gibson menjelaskan dirinya sebagai pimpinan proyek ini, siap bertangungjawab apapun risikonya. "Saya siap menerima risiko apapun, dan saya bertangugunggjawab secara teknis apapun risikonya,"tuturnya. 

  Berita Terkait
  • 6 hari lalu

    Buronan Korupsi Ditangkap di Kantor Polisi

    BANDA ACEH (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Banda Aceh menangkap seorang terpidana korupsi pengadaan obat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh yang selama empat tahun masuk daftar pencarian orang (DPO) di k

  • 7 hari lalu

    Pelapor Korupsi Dapat Uang dari Pemerintah

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan

  • 3 minggu lalu

    Kejati Riau Tetapkan Tersangka Korupsi Kredit Fiktif

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau menetapkan tersangka dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kredit fiktif pada Bank Riau Kepri (BRK) Cabang Pembantu Dalu-Dalu, Kab

  • 4 minggu lalu

    Uang Korupsi yang Sudah Dikembalikan DPRD Sumut Baru Rp7,15 miliar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sejumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara telah mengembalikan uang yang pernah mereka terima dengan total Rp7,15 miliar terkait dengan kasus suap kepada DPRD Sumut.Juru Bicar

  • satu bulan lalu

    KPK Indentifikasi Korupsi Lain Bupati Labuhanbatu

    JAKARTA (EKSPOSnews): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi dugaan penerimaan lain terkait proyek-proyek di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah sampai saat ini se

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99