Kamis, 16 Agu 2018
  • Home
  • Properti
  • Proyek Peningkatan Jalan Parlilitan-Ambalo Diduga Berbau Korupsi dan Markup

Proyek Peningkatan Jalan Parlilitan-Ambalo Diduga Berbau Korupsi dan Markup

Oleh: T. Simanullang
Kamis, 01 Feb 2018 16:36
BAGIKAN:
istimewa.
Pengaspalan jalan Parlilitan-Pearaja-Ambalo.
DOLOKSANGGUL (EKSPOSnews): Proyek peningkatan jalan Parlilitan-Pearaja-Ambalo senilai Rp8,4 Miliar mendapatkan perhatian khusus dari sejumlah masyarakat dan pemerhati pembangunan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Meskipun proyek tersebut sudah dikunjungi Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarmahor, tidak membuat masyarakat berhenti berkomentar sebab proyek tersebut dinilai hanya mengutungkan kontraktornya karena kualitas bangunan dibawah standar dan waktu pengerjaannya molor.

Sebab pembangunan jalan hotmix menuju makam Pahlawan Raja Sisingamangaraja ke XII itu terkesan dipaksakan karena kondisi basah (tergenang air-red) pengaspalanpun tetap dijalankan. "Proyek ini memang benar dikunjungi bupati. Cuma saja kualitasnya dibawah standar dan masyarakat bodohpun tahu bahwa pengerjaannya asal jadi," ujar seorang putra daerah itu.

Parahnya lagi, kata dia, rekanan hanya memanfaatkan material bekas yang di jalan tersebut. Yang seharusnya dalam pelaksanaan pekerjaan pengaspalan tersebut terlihat material base coast ataupun pasir namun beberapa titik tidak ditemukan sama sekali dan langsung dihormix.   

Padahal menurut Standard Operasional Prosedur (SOP) pekerjaan Hotmix, tuturnya, tidak diperbolehkan dipasang dalam keadaan berair sebab akan mempengaruhi kualitas bangunan jalan jangka panjang karena agregat hotmixnya tidak menyatu.

Menurut akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Muis, Dosen teknik sipil pemasangan hotmix  harus dilaksanakan secara hamparan panas, bukan sudah dingin.

"Waktu dihamparan Hotmix harus mencapai 160 derajat, jika tidak spesifikasinya sudah tidak sesui SOP," terang Muis.

Muis menyebutkan jika hotmix dihamparkan pada lokasi basah maka kualitas bangunan sangat diragukan, karena melanggar prosedur.

Saat wartawan menanyakan kesiapannya akademisi dalam membantu masyarakat  melakukan uji laboratorium, sebagai bagian edukasi masyarakat. Dosen teknik sipil USU menyambut positif.

"Kami siap melakukan uji laboratorium jika ada perintah lembaga negara, seperti BPK atau pengadilan," tuturnya.

Di Mark-Up

Terpisah Aktivis Penggiat anti Korupsi terus mendesak penegak hukum segera melakukan audit lapangan sehingga semua bisa transparan karena ulah oknum pemborong nakal yang hanya mencari keuntungan pribadi bisa diperkecil.

Proyek yang dilelang oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Humbang Hasundutan  (Humbahas) itu senilai Rp 8.4 miliar terindikasi markup.

Terbukti dari volume yang dikerjakan hanya 4,7 Km, sementara biaya penawaran yang dimenagkan PT. MITRA PRIMA GRAHA dengan harga penawaran Rp7.970.317.286.

"Kuat dugaan ada indikasi korupsi. Kita jangan melihat bangunan setelah selesai tetapi juga teknis kerja sesuai SOP," terang Oti Batubara, Direktur Barisan Rakyat Anti Korupsi (Barapaksi) di Medan, Rabu 31 Januari 2018.  

Menurut Oti, biasanya jika mengerjakan sebuah perkerjaan kontruksi jalan raya dalam hal ini pengaspalan hotmix diperkirakan 1 Km menelan biaya Rp 1 miliar. Dengan ketebalan aspal hotmix 5 cm, dan lebar jalan 5 meter.

Sementara berdasarkan informasi diterima media ini, pekerjaan Peningkatan Jalan Parlilitan Pearaja Ambalo  dengan harga penawaran Rp7.970.317.286 hanya mengerjakan Panjang 4,7 Km dan lebar 3,5 Meter dan beberapa titik tidak diprime coating.

"Ada tindakan mark up disitu, makanya penegak hukum tidak bisa tinggal diam," pinta Oti.

Direktur Barapaksi itu, terus mengumpulkan bahan dan keterangan guna mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) agar mengusut pengerjaan proyek tersebut.

Saat dikonfirmasi kepada Gibson Panjaitan selaku PPK proyek tersebut mengamini proyek itu dikerjkan pada musim hujan. "Namanya alam tidak bisa kita prediksi,"terangnya.

Gibson menjelaskan dirinya sebagai pimpinan proyek ini, siap bertangungjawab apapun risikonya. "Saya siap menerima risiko apapun, dan saya bertangugunggjawab secara teknis apapun risikonya,"tuturnya. 

  Berita Terkait
  • 2 hari lalu

    Kejari Jambi Tahan Pelaku Korupsi Insentif Guru Honorer

    JAMBI (EKSPOSnews): Kejaksaan negeri (Kejari) Jambi menahan Hairiya tersangka kasus dugaan korupsi insentif guru honorer pendidikan anak usai dini (Paud) yang merugikan negara Rp1,68 miliar selama dua

  • satu minggu lalu

    KPK Periksa Saksi Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

    RANTAUPRAPAT (EKSPOSnews): Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa sejumlah saksi-saksi terkait suap Bupati Labuhanbatu nonaktif, Pangonal Harahap yang berlangsung di Aula Ya

  • satu minggu lalu

    Terindikasi Korupsi, Pembelian Komputer UNBK di Blitar

    BLITAR (EKSPOSnews): Pembelian komputer bernilai sekitar Rp3 miliar untuk mensukseskan program UNBK (Ujian Nasional Berbasis Komputer) di kabupaten Blitar, Jawa TImur disorot oleh Petir (Perkumpulan A

  • 2 minggu lalu

    Jaksa Tahan Mantan Dekan Korupsi

    PEKANBARU (EKSPOSnews): Kejaksaan Negeri Pekanbaru menahan mantan Pembantu Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Riau dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan g

  • 2 minggu lalu

    Kejaksaan Agung Tangkap Buronan Korupsi

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tim Intelijen Kejaksaan Agung menangkap buronan penyimpangan pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh PD BPR LPK Pancoran Mas sebesar Rp4 miliar."Tersangka Bunyamin diamankan

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99