Jumat, 14 Des 2018
  • Home
  • Properti
  • Penugasan Pembangunan Infrastruktur kepada BUMN Terlalu Banyak

Penugasan Pembangunan Infrastruktur kepada BUMN Terlalu Banyak

Oleh: Jallus
Rabu, 21 Feb 2018 12:26
BAGIKAN:
istimewa.
Hutama Karya.
JAKARTA (EKSPOSnews): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya sudah terlalu banyak sehingga menjadi salah satu penyebab beruntunnya kecelakaan konstruksi dalam dua tahun terakhir.

Ketua Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Kadin Indonesia, Erwin Aksa di Jakarta, mengatakan bahwa proyek infrastruktur saat ini didominasi oleh kontraktor-kontraktor BUMN Karya dengan jumlah proyek sangat banyak dan bernilai besar, namun tidak mempertimbangkan keterbatasan kemampuan.

"Ini menyebabkan tingkat ketelitian dan kehati-hatian mereka di dalam menyelesaikan pekerjaan menjadi terpecah-pecah sangat banyak. Belum lagi mereka diberi tenggang waktu yang sangat ketat. Hal ini juga bisa menjadi penyebab semakin beruntunnya kejadian kecelakaan-kecelakaan konstruksi," kata Erwin, Selasa 20 Februari 2018.

Kadin meminta pemerintah menghentikan terlebih dahulu penugasan proyek-proyek infrastruktur baru kepada BUMN Karya dan memberi kesempatan lebih banyak pada perusahaan swasta nasional terlibat.

Erwin mengatakan pemerintah harus mengkaji dan mengevaluasi kembali penugasan-penugasan negara kepada BUMN Karya yang sudah terlalu sering mengalami kecelakaan-kecelakaan konstruksi.

Jika ditemukan pelanggaran, perusahaan kontraktor tersebut harus diberikan peringatan keras dan hukuman sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sebagai peringatan kepada kontraktor lain untuk tidak lalai terhadap kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

Komite Keselamatan Konstruksi yang baru dibentuk Kementerian PUPR diharapkan sesegera mungkin melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur K3 terhadap proyek strategis nasional yang sedang berjalan.

Audit dilakukan untuk meninjau ada atau tidaknya pelanggaran seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3).

"Untuk itulah pemerintah harus melakukan evaluasi total terhadap kebijakan yang selama ini dijalankan, beri kesempatan yang lebih luas kepada swasta untuk ikut mengerjakan, sehingga teman-teman BUMN Karya tidak 'overload' (kelebihan beban)," kata Erwin.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 5 bulan lalu

    BUMN Karya Tak Kerjakan Proyek Dibawah Rp100 miliar

    JAKARTA (EKSPOSnews): Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengimbau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya tidak mengerjakan proyek konstruksi di bawah Rp100 miliar.Sa

  • 2 tahun lalu

    Telkom Garap IT BUMN Karya

    JAKARTA (EKSPOSnews): PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. menggalang sinergi antarperusahaan milik negara dengan mengimplementasikan solusi sistem teknologi informasi terintegrasi "Enterprise Resources

  • 2 tahun lalu

    6 Menteri Sepakat Tingkarkan Pembangunan Infrastuktur

    MEDAN (EKSPOSnews): Enam pejabat negara setingkat menteri sepakat dan menandatangani nota kesepahaman tentang percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan aset BUMN di Medan, Rabu 5 April 2017.Pe

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99