Senin, 23 Okt 2017
  • Home
  • Politik
  • Wah...Warga Sumbar Ternyata Tak Demokratis

Wah...Warga Sumbar Ternyata Tak Demokratis

Oleh: Jallus.
Kamis, 21 Sep 2017 02:02
BAGIKAN:
istimewa.
Warga Sumbar (ilustrasi).
PADANG (EKSPOSnews): Kabar kurang menggembirakan kembali melingkupi warga Sumatera Barat setelah Badan Pusat Statistik merilis hasil survei Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 yang menempatkan provinsi itu sebagai daerah dengan kategori terburuk dari 34 provinsi di Indonesia.

Jika dibandingkan 2015 indeks demokrasi di Sumbar mengalami penurunan signifikan. Pada 2015 IDI Sumatera Barat mencapai 67,46 poin atau masuk kategori sedang dan 2016 menjadi 54,41 poin atau turun 13,05 poin.

Angka tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai satu-satunya provinsi di Tanah Air yang memiliki indeks dengan kategori buruk. Sementara indeks demokrasi tertinggi diraih Provinsi Yogyakarta dengan 85 poin, Bangka Belitung 83 poin dan Sumatera Selatan 80,95 poin.

Kepala BPS Sumbar Sukardi menjelaskan Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi yang capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga-lembaga demokrasi.

Metodologi yang digunakan dalam menghitung IDI menggunakan empat sumber data, yaitu hasil pengumpulan bahan dari surat kabar lokal, pengumpulan dokumen berupa perda, pergub dan lainnya, fokus grup diskusi dan wawancara mendalam, ujar dia.

Klasifikasi indeks demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori, yakni baik dengan indeks di atas 80 poin, sedang dengan indeks 60 sampai 80 poin dan buruk dengan angka di bawah 60 poin.

Di Sumbar skor aspek kebebasan sipil 51,01 poin, aspek hak-hak politik 54,33 poin, aspek lembaga demokrasi 58,82 poin dengan skala 0 sampai 100.

"Artinya semakin rendah poin suatu aspek maka kian rendah nilainya dan semakin tinggi poin maka pertanda nilainya bagus," lanjut dia.

Untuk aspek kebebasan sipil memiliki 10 indikator antara lain ancaman kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dengan skor 100, ancaman kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dengan skor 100.

Kemudian ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat dengan skor 83,33, ancaman penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat dengan skor 100, aturan tertulis yang mengharuskan masyarakat menjalankan agama dengan skor 8,70.

Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang mengharuskan masyarakat menjalankan agama dengan poin 62,50, ancaman kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terhadap ajaran agama dengan poin 100, aturan tertulis yang diskriminatif terhadap gender, etnis dan kelompok rentan dengan skor 83,33.

Selanjutnya pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif terhadap gender, etnis dan kelompok rentan dengan skor 100 dan ancaman pengunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis dan kelompok rentan dengan skor 25.

Sementara pada aspek hak hak politik terdiri atas tujuh indikator meliputi hak memilih dan dipilih masyarakat terhambat dengan skor 100, ketiadaan fasilitas penyandang cacat untuk memilih dengan skor 60, kualitas daftar pemilih 76,31.

Kemudian, persentase penduduk yang menggunakan hal pilih 68,43, anggota DPRD provinsi perempuan 35,90, demonstrasi yang bersifat kekerasan 22,83 dan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah 46,24.

Sedangkan untuk aspek lembaga demokrasi terdiri atas 11 indikator meliputi keberpihakn KPU dalam penyelenggara pemilu 100, kecurangan penghitungan suara 100, alokasi anggaran kesehatan dan pendidikan 28,04, perda inisiatif DPRD 0.

Lalu rekomendasi DPRD kepada eksekutif 7,14, kaderisasi partai pemilu 14,29, kepengurusan perempuan dalam partai politik 99,22, kebijakan pejabat pemerintah yang dinyatakan bersalah oleh PTUN 65,79, penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah 8,33, putusan hakim yang kontroversial 100, penghentian penyidikan kontoversial oleh penegak hukum 100.

Berdasarkan data yang dirilis BPS Sumbar ternyata dari seluruh indikator tersebut yang paling rendah dan membuat indeks demokrasi Sumbar anjlok pada 2016 adalah tidak adanya perda inisiatif oleh DPRD, terjadinya demonstrasi yang bersifat kekerasan, minimnya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah, terbatasnya kaderisasi partai politik dan turunnya pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah.

Sukardi mengatakan angka ini bukan cerminan kinerja pemerintah melainkan gambaran masyarakat secara umum dan merupakan bahan koreksi bagi semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki kehidupan demokrasi di Sumbar.

Samakan Persepsi Menanggapi hal itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menilai semua pihak perlu menyamakan persepsi tentang demokrasi terkait rendahnya angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sumbar 2016.

"Saya sudah baca dari media tentang informasi tersebut namun perlu adanya kesamaan persepsi antara kita semua tentang demokrasi karena kalau dilihat dari data IDI banyak makna demokrasi yang orang lain belum tahu," kata dia.

Selama ini demokrasi identik dengan bermusyawarah, mengikuti pemilu, pilpres, pilkada ternyata tidak hanya itu.

"Kalau hanya soal bermusyawarah dan memilih pemimpin publik saya yakin Sumbar tidak akan kalah dengan daerah lain," ujar dia.

Coba lihat saat pilkada di Sumbar juga pemilihan wali nagari tidak ada perilaku anarkis termasuk demonstrasi.

Tapi kalau demokrasi itu membiarkan pemeluk agama Islam membuka aurat, tidak bisa diperdebatkan definisi demokrasinya, kata dia.

Irwan mengakui seluruh pelajar di Sumbar berbusana muslim hingga kewajiban menghafal Al Quran dan itu ada aturan yang dikeluarkan kepala daerah.

"Kalau itu dianggap melanggar demokrasi perlu kita definisikan ulang apa itu demokrasi," ujarnya.

Jika pengertian demokrasi adalah demikian maka tidak masalah IDI Sumbar buruk karena penduduknya tetap bahagia aman dan nyaman.

Di sisi lain ia mengingatkan semua pihak agar tidak menyalahkan pemerintah terkait rendahnya IDI 2016 karena yang perlu dipahami adalah hal itu tidak ada urusan langsung dengan pemerintah karena masyarakat ikut dinilai.

Sementara pengamat politik Universitas Andalas (Unand) Padang Edi Indrizal M,Si melihat dalam pengumpulan data indeks demokrasi ada keterbatasan metode, khususnya menetapkan berita media yang hanya menggunakan satu sumber saja yaitu Koran Singgalang.

"Namun tentu ada metode lain yang digunakan BPS seperti fokus grup diskusi dan wawancara mendalam," ujarnya.

Terlepas dari keterbatasan metode yang digunakan, hasil indeks tetap bermanfaat untuk cermin diri potret berdemokrasi saat ini di Sumbar.

Ia melihat dalam kebebasan sipil menyangkut kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum dan diskriminasi pada 2016 geliat kekuatan masyarakat sipil kian melemah dan kalau pun ada justru terindikasi sara.

Kemudian dalam hak hak politik, masyarakat banyak makin kurang peduli terhadap jalannya pemerintahan daerah dan pembangunan.

Bahkan aspek peran lembaga demokrasi, DPRD tidak melahirkan perda inisitaif, dengar pendapat pun makin kurang bermutu serta keterbukaan dalam pengambilan keputusan juga rendah, katanya.

Ia juga mengritik web pemprov Sumbar yang tidak diurus dengan baik untuk keterbukaan serta unit unit pengaduan masyarakat kurang diperhatikan.

Akan tetapi menurutnya hal penting yang perlu diperhatikan terkait turunnya angka indeks Sumbar adalah hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi, pelayanan dasar dan anggaran publik di bidang pendidikan dan kesehatan yang masih minim.

Kemudian banyak kebijakan yang diambil terlalu elitis dan demokrasi kurang jalan, dalam proses di DPRD maupun di eksekutif termasuk dalam kesempatan dan keterbukaan berusaha.


Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2017 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99