Selasa, 16 Jul 2019
  • Home
  • Politik
  • Usulan Hak Angket DPRD Kepulauan Riau Terganjal Kepentingan Elit Politik

Usulan Hak Angket DPRD Kepulauan Riau Terganjal Kepentingan Elit Politik

Oleh: marsot
Minggu, 07 Jul 2019 05:03
BAGIKAN:
istimewa.
Partai Politik.
TANJUNGPINANG (EKSPOSnews):Usulan hak angket oleh DPRD Kepulauan Riau diduga tersandera kepentingan elit politik sehingga sampai sekarang tidak dilaksanakan.

"Sejak awal saya sudah curiga. Bahkan saya prediksi ini (hak angket) tidak akan terjadi," ujar kata pengamat politik, Endri Sanopaka yang juga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji ini, di Tanjungpinang, Sabtu 6 Juli 2019.

Menurut dia, hak angket menyangkut kepentingan politik yang besar, karena "menyerang" Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Ketika hak angket digulirkan saja, nama baik gubernur mulai tercemar karena berhubungan dengan kebijakan pertambangan yang kini diusut sejumlah lembaga penegak hukum.

"Elit politik memiliki cara untuk mencegah agar hak angket tidak terjadi. Ini lobi-lobi tingkat tinggi," ucapnya.

Dia menduga alasan politis yang digulirkan kemungkinan berhubungan dengan sisa waktu masa jabatan 45 anggota DPRD Kepri berakhir 9 September 2019. Alasan itu, menurut dia dapat dibantah lantaran wacana hak angket sudah bergulir sebelum puasa.

"Ketidakseriusan inisiator hak angket dan DPRD Kepri menyebabkan pelaksanaannya tertunda," katanya.

Endri menegaskan kondisi politis di lembaga legislatif itu jelas kontras dengan keinginan masyarakat, khsususnya ketika kasus pertambangan bauksit ilegal yang merusak hutan dan lingkungan itu, menjadi perhatian publik.

"Itu harapan masyarakat. Jadi ada tanggung jawab moril terhadap pemilih yang memilih mereka," ucapnya.

Ia juga mengkritik pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau terkait pembahasan rencana pengajuan hak angket pertambangan bauksit.

"Hak angket itu melekat pada diri masing-masing anggota legislatif. Jadi, itu berdiri sendiri sehingga tidak perlu dibahas di tingkat pimpinan," kata Endri.

Endri mengemukakan usulan hak angket pertambangan bauksit itu tidak lazim dibahas pimpinan DPRD Kepri karena inisiator hak angket berasal dari partai atau fraksi yang berbeda.

Anggota legislatif yang mengajukan hak angket tentunya sudah berkoordinasi dengan pimpinan partainya. Jika di tengah jalan mereka berubah pikiran karena alasan tertentu, maka sebaiknya diumumkan kepada publik dan publik akan menilai politisi yang tidak peduli terhadap lingkungan dan hutan.

"Sebenarnya, ini hal menarik ketika pimpinan DPRD Kepri membahas hak angket pertambangan bauksit. Kami menduga ada muatan politik," ucapnya.

Setelah memenuhi persyaratan untuk pengajuan hak angket pertambangan bauksit, menurut dia seharusnya Badan Musyawarah DPRD Kepri menjadwalkan rapat paripurna untuk pembentukan panitia khusus dan aemestinya pula, juga tidak berlarut-larut karena masa tugas anggota DPRD Kepri berakhir 9 September 2019.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, Bismar Arianto mengingatkan DPRD Kepri untuk tidak bermain dalam hak angket pertambangan bauksit.

"Tentu menarik ketika DPRD Kepri menggunakan hak angket untuk menyelidiki pertambangan bauksit ilegal. Mereka harus mampu menerangkan yang gelap-gelap, jangan pula gunakan hak angket sebagai alat penawaran," ujarnya.

Bismar mengatakan hak angket kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun patut dilakukan, bukan untuk kepentingan politik, melainkan kepentingan masyarakat dan daerah. Pemeriksaan terhadap Gubernur Nurdin Basirun perlu dilakukan lantaran ada ijin yang diterbitkan oleh gubernur.

"Hak angket diharapkan mampu mengungkap sampai ke akar-akarnya siapa dalang, pelaku di lapangan, nilai kerusakan lingkungan dan kerugian negara akibat pertambangan bauksit yang tidak menambah pendapatan asli daerah Kepri," tuturnya.

Bismar merasa optimistis seluruh elemen masyarakat mendukung DPRD Kepri menggunakan hak angket. "Masyarakat sebaiknya mengawasi pelaksanaannya," ucapnya.

Ia mengemukakan kasus pertambangan bauksit itu seharusnya mendapat perhatian khusus dari DPRD Kepri setelah kewenangan untuk pemberian ijin diserahkan kepada Pemprov Kepri melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Atap berdasarkan rekomendasi Dinas ESDM Kepri.

"Permasalahan 19 izin yang dikeluarkan, kemudian dicabut setelah perusahaan itu melakukan eksploitasi, perlu diselidiki," ujarnya.

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 3 bulan lalu

    Hak Angket DPRD untuk Gubernur Kepulauan Riau

    TANJUNGPINANG (EKSPOSnews): Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau dari empat fraksi akan mengajukan hak angket terkait dugaan pelanggaran visi misi pemerintah yang dilakukan Gubernur Nurdin Basirun.Wak

  • 2 tahun lalu

    Mantan Pimpinan KPK Cabut Uji Materi Hak Angket DPR

    JAKARTA (EKSPOSnews): Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas mencabut gugatan uji materi Pasal 79 ayat 3 UU MD3 yang mengatur tentang hak angket DPR kepada KPK."Kami sepaka

  • 2 tahun lalu

    Tindakan Pansus Hak Angket KPK Hina Pengadilan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Tindakan panitia khusus (pansus) hak angket KPK dapat dikategorikan sebagai "contempt of court" atau menghina pengadilan."Apa sih gunanya harus sampai ke (lapas) Sukamiskin dan P

  • 2 tahun lalu

    Kapolri Tolak Pansus Hak Angket KPK

    JAKARTA (EKSPOSnews): Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menolak untuk menjalankan perintah Pansus Hak Angket KPK yang menginginkan Polri membawa Miryam S. Haryani yang merupakan tersangka dalam kasu

  • 2 tahun lalu

    Hak Angket KPK Tak Punya Dasar Hukum

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pengamat hukum Universitas Bung Karno Azmi Syahputra menilai hak angket DPR RI ke Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memiliki dasar hukum."Anggota DPR yang masuk dalam tim hak an

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2019 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99