Rabu, 12 Des 2018
  • Home
  • Politik
  • UU MD3 Lukai Hati Rakyat dan Ciderai Demokrasi

UU MD3 Lukai Hati Rakyat dan Ciderai Demokrasi

Oleh: alex
Senin, 26 Feb 2018 05:20
BAGIKAN:
istimewa.
Parpol (ilustrasi).
PAMEKASAN (EKSPOSnews): Akademisi dari Universitas Madura (Unira) Pamekasan Imadoedin, M.Si menilai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang telah disetujui pengesahaannya oleh DPR, menciderai demokrasi di Indonesia.

"Ada beberapa perubahan yang sangat kontroversial dalam ketentuan itu, salah satunya tentang kritik masyarakat kepada wakil rakyat," ujar Imadoedin seusai acara diskusi dengan perwakilan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur di Pamekasan, Minggu 26 Februari 2018.

Imad sapaan karib Imadoedin itu lebih lanjut menjelaskan, di UU MD3 itu, wakil rakyat seolah antikritik dengan menempatkan pasal penghinaan.

Padahal, sebagai kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di lembaga legislatif, DPR semestinya terbuka sehingga tidak perlu diatur secara khusus mengenai kritik masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat tersebut.

"Ini kan jauh dari status sebagai perwakilan. Padahal DPR dipilih oleh rakyat, dan seharusnya mereka menempatkan diri sebagai wakil dan pelayan rakyat," katanya.

Selain itu, yang juga dinilai tidak wajar terkait dengan Undang-Undang MD3 oleh akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Negera (FIA) Unira Pamekasan itu, tentang pemanggilan Anggota DPR yang terlibat dalam kasus tindak pidana khusus.

Di Undang-Undang itu, disebutkan bahwa bagi Anggota DPR, DPRD dan DPD yang terlibat dalam kasus tindak pidana khusus, masih harus berdasarkan persetujuan presiden.

Padahal, untuk kasus tindak pidana khusus, seperti korupsi dan penyalahgunaan narkoba, pemeriksaan oleh petugas tidak perlu meminta izin kepada presiden.

"Jadi undang-undang ini, seolah memberikan gambaran kepada kita, hanya untuk memperkuat posisi DPR, bukan untuk kemaslahatan dan kesinambungan komunikasi lagi," katanya.

Dengan demikian, sambung mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini, Undang-Undang MD3 perlu dievaluasi ulang.

"Yang menurut saya aneh di UU MD3 ini adalah tentang penambahan pimpinan DPR yang hanya berlaku sesaat saja," katanya menjelaskan.

Bahkan, Imad curiga Undang-Undang tersebut sengaja dibuat, untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan demi kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

Dosen Ilmu Politik Unira ini lebih lanjut meminta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi ektra kampus hendaknya mengkaji dan menyikapi hal itu.

Imad mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan, apabila UU MD3 yang telah disetujui pengesahannya oleh DPR itu ingin diubah, yakni dengan melakukan gerakan dari para insan kampus, atau mendesak Presiden RI segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Aceh Barat Remajakan Sawit Rakyat

    MEULABOH (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh mulai melaksanakan peremajaan kelapa sawit (replanting) seluas 1.110 hektare untuk mempercepat peningkatan ekonomi rakyat dari sek

  • 2 bulan lalu

    Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia Laporan Prabowo dan Fadli Zon ke Bareskrim

    JAKARTA (EKSPOSnews): Anggota Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melaporkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon ke Bareskrim Polri, Rabu (3/1

  • 3 bulan lalu

    Pemkab Samosir Revitalisasi 6 Pasar Tradisionil

    SAMOSIR (EKSPOSnews): Pemerintah Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, merevitalisasi enam pasar tradisional menjadi tempat transaksi ekonomi modern dalam mendukung perekonomian dan pengembangan pariwisa

  • 4 bulan lalu

    Program Tanam Ulang Sawit Rakyat di Musi Bayuasin

    MUSI BAYUASIN (EKSPOSnews): Program tanam ulang Sawit Rakyat yang berjalan dengan baik beberapa tahun terakhir di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi contoh atau pilot proyek nasional."

  • 5 bulan lalu

    Asian Agri Replanting Sawit Rakyat

    LABUHANBATU (EKSPOSnews): Asian Agri mereplanting 157,13 hektare lahan petani swadaya mitra binaan di Desa Perlabian Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara di tengah keinginan besar Presiden Jo

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99