Selasa, 19 Jun 2018
  • Home
  • Politik
  • UU MD3 Lukai Hati Rakyat dan Ciderai Demokrasi

UU MD3 Lukai Hati Rakyat dan Ciderai Demokrasi

Oleh: alex
Senin, 26 Feb 2018 05:20
BAGIKAN:
istimewa.
Parpol (ilustrasi).
PAMEKASAN (EKSPOSnews): Akademisi dari Universitas Madura (Unira) Pamekasan Imadoedin, M.Si menilai Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD yang telah disetujui pengesahaannya oleh DPR, menciderai demokrasi di Indonesia.

"Ada beberapa perubahan yang sangat kontroversial dalam ketentuan itu, salah satunya tentang kritik masyarakat kepada wakil rakyat," ujar Imadoedin seusai acara diskusi dengan perwakilan pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jawa Timur di Pamekasan, Minggu 26 Februari 2018.

Imad sapaan karib Imadoedin itu lebih lanjut menjelaskan, di UU MD3 itu, wakil rakyat seolah antikritik dengan menempatkan pasal penghinaan.

Padahal, sebagai kepanjangan tangan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di lembaga legislatif, DPR semestinya terbuka sehingga tidak perlu diatur secara khusus mengenai kritik masyarakat yang disampaikan kepada wakil rakyat tersebut.

"Ini kan jauh dari status sebagai perwakilan. Padahal DPR dipilih oleh rakyat, dan seharusnya mereka menempatkan diri sebagai wakil dan pelayan rakyat," katanya.

Selain itu, yang juga dinilai tidak wajar terkait dengan Undang-Undang MD3 oleh akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Negera (FIA) Unira Pamekasan itu, tentang pemanggilan Anggota DPR yang terlibat dalam kasus tindak pidana khusus.

Di Undang-Undang itu, disebutkan bahwa bagi Anggota DPR, DPRD dan DPD yang terlibat dalam kasus tindak pidana khusus, masih harus berdasarkan persetujuan presiden.

Padahal, untuk kasus tindak pidana khusus, seperti korupsi dan penyalahgunaan narkoba, pemeriksaan oleh petugas tidak perlu meminta izin kepada presiden.

"Jadi undang-undang ini, seolah memberikan gambaran kepada kita, hanya untuk memperkuat posisi DPR, bukan untuk kemaslahatan dan kesinambungan komunikasi lagi," katanya.

Dengan demikian, sambung mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pamekasan ini, Undang-Undang MD3 perlu dievaluasi ulang.

"Yang menurut saya aneh di UU MD3 ini adalah tentang penambahan pimpinan DPR yang hanya berlaku sesaat saja," katanya menjelaskan.

Bahkan, Imad curiga Undang-Undang tersebut sengaja dibuat, untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan demi kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia dalam jangka panjang.

Dosen Ilmu Politik Unira ini lebih lanjut meminta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi ektra kampus hendaknya mengkaji dan menyikapi hal itu.

Imad mengatakan ada beberapa cara yang bisa dilakukan, apabila UU MD3 yang telah disetujui pengesahannya oleh DPR itu ingin diubah, yakni dengan melakukan gerakan dari para insan kampus, atau mendesak Presiden RI segera mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Sumber: antaranews.

  Berita Terkait
  • 2 bulan lalu

    Bengkulu Selatan Dorong Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat

    BENGKULU (EKSPOSnews): Bupati Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Dirwan Mahmud terus mendorong pemanfaatan hutan tanaman rakyat (HTR) guna meningkatkan taraf perekonomian masyarakat."Luasnya sekitar

  • 3 bulan lalu

    Peremajaan Sawit Rakyat di Musi Banyuasin

    PALEMBANG (EKSPOSnews):  Keberhasilan peremajaan perkebunan kelapa sawit petani di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menjadi acuan program nasional dalam mengembangkan industri perkebuna

  • 4 bulan lalu

    Pimpinan DPR Menunggu Pengesahan UU MD3

    JAKARTA (EKSPOSnews): Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan Rapat Paripurna pada Senin (5/3) tidak akan melantik Pimpinan DPR yang baru hasil perubahan kedua UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, D

  • 5 bulan lalu

    Menjual Djarot Saiful Hidayat kepada Rakyat Sumatera Utara

    JAKARTA (EKSPOSnews): Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto membuka rahasia Djarot Saiful Hidayat yang selalu mendapat tugas dari ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebaga

  • 7 bulan lalu

    Skema Peremajaan Karet Rakyat

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pemerintah menyiapkan skema peremajaan perkebunan karet rakyat serta bekerja sama dengan asosiasi pengusaha karet untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan produktivitas perkeb

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2018 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99