Jumat, 28 Feb 2020

Tepatkah Budi Gunawan Sebagai Kepala BIN?

Jumat, 02 Sep 2016 13:43
BAGIKAN:
ist
Budi Gunawan, Calon Kepala BIN.

JAKARTA (EKSPOSnews): Pimpinan DPR menerima surat pergantian Kepala Badan Intelijen Negara, yang menyebutkan Komjen Pol Budi Gunawan menggantikan Sutiyoso, surat itu disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

"Setelah Pak Mensesneg menyerahkan (surat pergantian KaBIN), maka Pimpinan DPR langsung mengadakan Rapat Pimpinan untuk menindaklanjuti surat tersebut," kata Ketua DPR Ade Komaruddin di Gedung Nusantara III, Jakarta, Jumat 2 September 2016.

Hal itu disampaikannya usai menerima Mensesneg M. Pratikno di Ruang Rapat Pimpinan DPR, Gedung Nusantara III, Jakarta.

Ade mengatakan, DPR akan menindaklanjuti surat itu setelah Pimpinan melakukan rapat dengan fraksi-fraksi, yang kemungkinan dilaksanakan pekan depan.

Menurut dia, rapat tersebut dilaksanakan pada Senin (5/9) sekaligus menentukan komisi terkait yang akan ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan.

"Namun sesuai mitra kerja, tentu Komisi I akan kami tugaskan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan, setelah itu kita tentukan jadwalnya," ujarnya.

Mensesneg M. Pratikno mengatakan dirinya hadir ke DPR untuk menyampaikan surat dari Presiden Joko Widodo terkait pergantian Kepala BIN.

Menurut dia, Presiden mengusulkan nama Budi Gunawan sebagai pengganti Sutiyoso, dan proses selanjutnya ada di DPR karena institusi itu akan memberikan pertimbangannya.

"Pergantian ini regenerasi, itu saja argumentasinya," ucapnya.

Menurut dia, tidak ada periodesasi jabatan Kepala BIN sehingga pergantian itu merupakan hal yang wajar.(ant)


  Berita Terkait
  • 3 tahun lalu

    Letjen TNI Teddy Lhaksmana Diangkat Jadi Wakil Kepala BIN

    JAKARTA (EKSPOSnews):  Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo pimpin Upacara Laporan Korps kenaikan pangkat Letjen TNI Teddy Lhaksmana sebagai Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) di lapa

  • 4 tahun lalu

    Deal Politik pada Pencalonan Kepala BIN Budi Gunawan

    JAKARTA (EKSPOSnews): Pakar hukum tata negara, Yusril Izha Mahendra menilai ada perjanjian atau "deal" politik yang dilakukan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan Meg

  •   komentar Pembaca

    Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

    Tentang Kami

    Redaksi

    Pedoman Media Siber

    Disclaimer

    Iklan

    RSS

    Kontak

    vipqiuqiu99 vipqiuqiu99