Sabtu, 30 Mei 2020
  • Home
  • Politik
  • Susunan Pimpinan DPR Saat Ini Adalah Kompromi yang Tak Normal

Susunan Pimpinan DPR Saat Ini Adalah Kompromi yang Tak Normal

Kamis, 01 Des 2016 03:21
BAGIKAN:
ist
Sidang Paripurna DPR RI.

JAKARTA (EKSPOSnews): Fraksi PDI Perjuangan menilai pergantian jabatan ketua DPR RI menjadi momentum untuk mengusulkan kembali revisi UU No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3) guna mengembalikan aturan penetapan pimpinan DPR RI secara proporsional.

Usulan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan Aria Bima saat menyampaikan pandangan dan sikap fraksi terhadap pemberhentian Ade Komarudin dari jabatan ketua DPR RI serta penetapan Setya Novanto sebagai ketua DPR RI, pada rapat paripurna di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu.

Menurut Aria Bima, pergantian ketua DPR RI dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto menjadi pintu masuk untuk mengusulkan kembali revisi UU MD3 agar kembali pada aturan penetapan pimpinan secara proporsional.

"Komposisi pimpinan DPR RI saat ini tidak mempresentasikan aspirasi rakyat, karena PDI Perjuangan yang meraih suara rakyat terbanyak pada pemilu 2014," katanya.

Aria berharap, DPR RI ke depan dapat membuat aturan soal formasi pimpinan dan jika dimungkinkan, Fraksi PDI Perjuangan yang anggotanya terbanyak mendapatkan porsi di pimpinan.

Juru bicara Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Yandri Susanto, saat menyampaikan pandangan sikap fraksinya mengatakan, Fraksi PAN setuju Setya Novanto menjadi ketua DPR RI.

Menurut dia, pergantian jabatan ketua DPR RI ini dapat menjadi momentum bagi seluruh anggota DPR RI untuk bekerja dan bekerja.

Yandri juga menanggapi usulan Fraksi PDI Perjuangan, agar DPR RI merevisi UU MD3.

"Fraksi PAN mengapresiasi dan kita perlu duduk bersama untuk mengkaji usulan Fraksi PDI Perjuangan soal revisi UU MD3," katanya.

Pandangan yang relatif sama disampaikan juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) Reni Marlinawati.

Menurut Reni, Fraksi PPP setuju pada pergantian jabatan ketua DPR dari Ade Komarudin kepada Setya Novanto.

"Fraksi PPP menghormati dan menerima pergantian ini," katanya.

Reni menambahkan, rapat pleno fraksi yang dihadiri ketua umum, juga membahas soal opsi merevisi UU MD3.

Menurut dia, Fraksi PPP mendukung usulan Fraksi PDI Perjuangan soal revisi UU MD3.

"DPR RI merupakan lembaga wakil rakyat, sehingga jumlah kursi anggota DPR RI melalui fraksi-fraksi adalah cerminan representasi dukungan rakyat," katanya.

Reni menegaskan, komposisi pimpinan DPR RI saat ini adalah 'kompromi-kompromi' yang tidak normal, sehingga saat ini sangat memungkinkan merevisi UU MD3.(ant)


  Berita Terkait
  komentar Pembaca

Copyright © 2009 - 2020 eksposnews.com. All Rights Reserved.

Tentang Kami

Redaksi

Pedoman Media Siber

Disclaimer

Iklan

RSS

Kontak

vipqiuqiu99 vipqiuqiu99